Suara Kebangsaan

Penulis: adminsuarakebangsaan

Ngabuburit di Pantai Padabumi Tasikmalaya
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Kawasan Pantai Padabumi Tasikmalaya di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, semakin ramai dikunjungi masyarakat selama bulan suci Ramadan. Pantai yang berada di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi salah satu lokasi favorit warga untuk ngabuburit di pantai sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Setiap sore menjelang magrib, kawasan pantai dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Tidak hanya warga dari wilayah selatan Tasikmalaya, sejumlah pengunjung juga datang dari daerah lain seperti Rajapolah dan sekitarnya.

Suasana pantai yang tenang dengan panorama alam yang indah menjadikan lokasi ini pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin menikmati waktu santai menjelang berbuka.

Panorama Senja Jadi Daya Tarik Utama

Keindahan alam menjadi alasan utama mengapa banyak warga memilih ngabuburit di Pantai Padabumi Tasikmalaya.

Hamparan pasir yang lembut, ombak yang relatif tenang, serta perubahan warna langit menjelang matahari terbenam memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung.

Andri, salah seorang pengunjung asal Rajapolah, mengaku sengaja datang lebih awal agar bisa menikmati suasana senja di pantai tersebut.

“Suasana sore di sini menenangkan. Pemandangan alamnya luar biasa, pasirnya lembut, ombaknya juga tenang. Apalagi saat langit mulai berubah warna menjelang magrib, rasanya sangat indah,” ujarnya.

Bagi sebagian pengunjung, momen senja di pantai tidak hanya menjadi waktu untuk bersantai, tetapi juga kesempatan untuk merenung dan menikmati keindahan alam.

Tempat Berkumpul Keluarga dan Silaturahmi

Selain menikmati panorama alam, banyak pengunjung datang ke Pantai Padabumi Tasikmalaya untuk berkumpul bersama keluarga maupun teman.

Beberapa keluarga terlihat menggelar tikar di area pantai sambil menyiapkan hidangan berbuka puasa.

Sementara itu, kelompok pertemanan juga memanfaatkan momen Ramadan untuk mengadakan silaturahmi sekaligus buka bersama di kawasan pantai.

Sejumlah pengunjung seperti Riki, Susana, dan Wili mengaku sengaja datang lebih awal untuk mendapatkan tempat terbaik sekaligus menikmati suasana santai sebelum waktu berbuka.

Menurut mereka, ngabuburit di pantai memberikan suasana yang berbeda dibandingkan menghabiskan waktu di tempat lain.

Selain udara yang lebih segar, suara ombak dan semilir angin laut juga membuat suasana terasa lebih rileks.

Pemerintah Desa Jaga Keamanan dan Kenyamanan Pengunjung

Pemerintah Desa Cimanuk menyadari bahwa meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Padabumi Tasikmalaya perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik.

Karena itu, pemerintah desa telah berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan pantai.

Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya informasi mengenai aktivitas balapan motor di sekitar area pantai.

Pemerintah desa memastikan upaya pengawasan terus dilakukan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu kenyamanan pengunjung.

Koordinasi dengan aparat juga dilakukan untuk memastikan suasana ngabuburit tetap kondusif hingga waktu berbuka puasa tiba.

Fasilitas Pendukung Bagi Pengunjung

Selain menawarkan panorama alam yang memikat, Pantai Padabumi Tasikmalaya juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dasar yang mendukung aktivitas pengunjung selama Ramadan.

Beberapa fasilitas yang tersedia antara lain:
- Area parkir kendaraan
- Warung makan dengan menu khas pantai
- Tempat wudhu untuk mendukung aktivitas ibadah
Di kawasan pantai, pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner khas laut seperti ikan bakar, sate seafood, hingga makanan ringan yang banyak dijajakan oleh pedagang setempat.

Kehadiran warung-warung tersebut juga membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar selama bulan Ramadan.

Edukasi Kebersihan dan Pelestarian Lingkungan

Untuk menjaga kebersihan kawasan pantai, Pemerintah Desa Cimanuk juga menggelar kegiatan penyuluhan kepada masyarakat setiap akhir pekan selama Ramadan.

Kegiatan tersebut melibatkan relawan muda setempat yang membantu mengedukasi pengunjung mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Para relawan juga turut memantau aktivitas di kawasan pantai agar pengunjung tetap menjaga ketertiban serta tidak meninggalkan sampah setelah beraktivitas.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelestarian alam Pantai Padabumi Tasikmalaya sebagai salah satu destinasi wisata alam di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya.

Destinasi Ngabuburit yang Terus Diminati

Dengan suasana alam yang asri serta dukungan fasilitas yang semakin memadai, ngabuburit di pantai menjadi pilihan menarik bagi masyarakat selama bulan Ramadan.

Bagi warga Tasikmalaya dan daerah sekitarnya, Pantai Padabumi Tasikmalaya bukan hanya sekadar tempat wisata, tetapi juga ruang berkumpul untuk mempererat hubungan sosial.

Pemerintah desa berharap kawasan pantai ini dapat terus menjadi destinasi yang nyaman bagi masyarakat sekaligus tetap terjaga kelestariannya.

Dengan pengelolaan yang baik serta kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan, Pantai Padabumi diharapkan dapat terus menjadi tempat favorit bagi warga yang ingin menikmati keindahan senja sambil menunggu waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. (red)
07/03/2026
Pedagang Pasar Cikurubuk Mengeluh, Aspirasi Disebut Tak Pernah Ditanggapi

Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Sejumlah pedagang di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, menyampaikan keluhan terkait aspirasi yang mereka nilai belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait. Kondisi tersebut memicu rencana aksi dari para pedagang dalam waktu dekat.

Informasi mengenai rencana aksi tersebut beredar di kalangan pedagang dalam beberapa hari terakhir. Aksi itu disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka atas berbagai persoalan yang mereka alami di kawasan pasar.

Para pedagang berharap langkah tersebut dapat menarik perhatian pihak pemerintah daerah maupun pengelola pasar agar persoalan yang mereka sampaikan segera mendapat respons.

Aspirasi Disebut Sudah Disampaikan Beberapa Kali

Beberapa pedagang menyebutkan bahwa keluhan mengenai kondisi pasar sebenarnya telah disampaikan melalui berbagai kesempatan sebelumnya. Namun hingga saat ini mereka merasa belum ada tindak lanjut yang jelas.

Aspirasi tersebut mencakup sejumlah persoalan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan di pasar, termasuk kondisi fasilitas, penataan area perdagangan, serta dampak kebijakan yang dirasakan langsung oleh pedagang.

Salah seorang pedagang mengatakan bahwa mereka telah mencoba menyampaikan keluhan melalui perwakilan pedagang maupun forum komunikasi dengan pihak terkait.

Sebelumnya, Perkumpulan Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya (HIPPATAS) telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah daerah pada 13 Februari 2026.

Surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Tasikmalaya serta sejumlah instansi lainnya, termasuk DPRD Kota Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri, Kodim, Satpol PP, Dinas Koperasi UKM Perindag, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.

Melalui surat tersebut, Pedagang Pasar Cikurubuk meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengambil langkah kebijakan terkait sejumlah persoalan yang mereka hadapi di lingkungan pasar.

Namun hingga Jumat (6/3/2026), para pedagang mengaku belum menerima tanggapan resmi.

Bagi para pedagang, tidak adanya respons tersebut menimbulkan kesan bahwa aspirasi mereka belum menjadi perhatian serius pemerintah kota.

Forum Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk Dibentuk

Merespons situasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat bersama para pedagang kemudian membentuk Forum Masyarakat Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk.

Forum ini menjadi wadah konsolidasi bagi berbagai elemen masyarakat yang menilai persoalan di Pasar Cikurubuk bukan hanya menyangkut pedagang semata, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Melalui forum tersebut, rencana aksi massa mulai disiapkan sebagai langkah untuk menyampaikan aspirasi Pedagang Pasar Cikurubuk secara langsung kepada pemerintah daerah.

Para pedagang berharap pemerintah kota bersedia membuka ruang dialog agar persoalan yang terjadi dapat segera menemukan solusi.

Penurunan Aktivitas Para Pedagang di Pasar Cikurubuk

Selain persoalan komunikasi dengan pihak terkait, sebagian pedagang juga mengaku mengalami penurunan aktivitas perdagangan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut mereka, jumlah pembeli yang datang ke pasar tidak seramai sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan pedagang sehari-hari.

Beberapa pedagang mengaitkan penurunan aktivitas tersebut dengan sejumlah faktor, termasuk perubahan tata kelola pasar dan kondisi lingkungan perdagangan.

Meski demikian, pedagang berharap situasi tersebut dapat segera diperbaiki melalui langkah-langkah konkret dari pihak terkait.

Harapan Adanya Respons dari Pemerintah

Para pedagang menegaskan bahwa rencana aksi yang disiapkan bukan bertujuan menciptakan konflik, melainkan sebagai upaya agar aspirasi mereka dapat didengar secara lebih luas.

Mereka berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif untuk membahas persoalan yang terjadi di pasar.

Sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di Tasikmalaya, keberadaan Pasar Cikurubuk memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pedagang berharap kondisi pasar dapat terus diperbaiki agar aktivitas perdagangan kembali berjalan normal.

Rencana aksi para pedagang tersebut diperkirakan akan melibatkan sejumlah perwakilan pedagang dari berbagai blok yang ada di kawasan pasar. (red)

06/03/2026
Sidak DPRD Ungkap Masalah Proyek Irigasi Cikalang, Air Justru Mengalir ke Hulu

Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kang Wahid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek irigasi Cikalang yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Kunjungan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari Forum Masyarakat Peduli Cikalang terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Dalam sidak tersebut, Kang Wahid mendatangi langsung area proyek dari bagian hulu hingga hilir untuk melihat kondisi riil di lapangan serta mendengar aspirasi masyarakat yang terdampak.

Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Cikalang, Heri Ferianto, menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tersebut dinilai belum benar-benar selesai meskipun sudah mendapatkan dua kali perpanjangan waktu pengerjaan.

Menurutnya, hasil pekerjaan proyek irigasi Cikalang hingga saat ini belum memberikan manfaat bagi masyarakat karena air belum dapat mengalir dengan baik di saluran irigasi.

Diduga Ada Masalah Elevasi Saluran

Dalam peninjauan lapangan, Kang Wahid menemukan adanya kejanggalan pada konstruksi saluran irigasi.

Di kawasan BCKL Blok Gabug, misalnya, air yang seharusnya mengalir ke hilir justru berbalik ke arah hulu. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesalahan serius pada elevasi saluran.

Permasalahan semakin kompleks karena pada bagian hilir yang dikerjakan oleh PSDA Citanduy UPTD Provinsi Jawa Barat, posisi elevasinya justru lebih tinggi dibandingkan bagian lainnya.

Kondisi tersebut membuat aliran air tidak dapat mengalir secara normal.

Situasi ini memunculkan dugaan adanya miskomunikasi antara pihak PSDA PUPR Kota Tasikmalaya yang memiliki kewenangan terhadap irigasi Cikalang dengan PSDA UPTD Provinsi Jawa Barat serta BBWS Citanduy.

Karena itu, masyarakat mempertanyakan bagaimana sebenarnya dokumen perencanaan awal dari proyek irigasi Cikalang tersebut disusun.

Kualitas Pekerjaan Proyek Disorot

Sejak awal pelaksanaan, proyek ini juga menjadi sorotan publik terkait kualitas pekerjaannya.

Beberapa waktu lalu bahkan sempat viral di berbagai platform media sosial mengenai dugaan pekerjaan proyek yang dilakukan tanpa gambar teknis yang jelas.

Akibatnya, pelaksana proyek yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebagai perusahaan BUMN besar dinilai tidak menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Kritik juga diarahkan kepada konsultan pengawas proyek.

Diketahui bahwa konsultan supervisi baru mulai berkontrak setelah proyek berjalan selama sekitar satu bulan. Kondisi ini menyebabkan proyek berjalan tanpa pengawasan resmi selama periode awal pekerjaan.

Padahal pengawasan proyek dilakukan oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), yang juga merupakan perusahaan BUMN.

Keterlambatan pengawasan tersebut diduga membuat pekerjaan di lapangan tidak berjalan sesuai standar teknis yang semestinya.

Dugaan Kejanggalan dalam Pelaksanaan Proyek

Berbagai temuan tersebut memunculkan dugaan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek irigasi Cikalang.

Sejumlah pihak bahkan menduga adanya pola kerja yang tidak transparan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, pengawas proyek, hingga pihak subkontraktor.

Padahal secara kapasitas, baik kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas merupakan perusahaan BUMN besar yang seharusnya mampu memberikan contoh profesionalitas bagi para rekanan lokal di daerah.

Warga Keluhkan Upah Belum Dibayar

Selain persoalan teknis proyek, warga sekitar juga mengeluhkan masalah pembayaran upah kerja.

Beberapa warga yang terlibat dalam pengerjaan proyek mengaku hingga saat ini belum menerima pembayaran upah mereka.

Tidak hanya itu, sejumlah jasa dan material yang digunakan dalam proyek juga dikabarkan belum dibayar oleh pihak terkait.

Bahkan terdapat laporan mengenai kerusakan aset warga yang digunakan untuk kepentingan proyek, namun hingga kini belum mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

Warga Segel Lokasi Proyek

Sebagai bentuk kekecewaan, warga akhirnya melakukan penyegelan di lokasi proyek.

Mereka membentangkan spanduk di area pekerjaan dengan tulisan:

“Proyek Bermasalah Disegel Warga, Kontrak Bermasalah, Pekerjaan Buruk dan Upah Tidak Dibayar.”

Melalui aksi tersebut, warga berharap pemerintah dan DPRD segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam proyek tersebut.

DPRD Siap Bawa Persoalan ke Pemerintah Pusat

Menanggapi berbagai keluhan masyarakat, Kang Wahid menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan warga.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan proyek irigasi Cikalang akan segera dibahas bersama Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya.

Menurutnya, kasus ini juga berpotensi dibawa hingga ke tingkat pemerintah pusat karena proyek tersebut menggunakan anggaran dari APBN sebesar Rp5,6 miliar melalui program penugasan khusus Instruksi Presiden (Inpres) Tahap III Tahun 2025.

Kang Wahid menegaskan bahwa proyek yang didanai oleh APBN seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengingatkan agar peran BUMN sebagai agen pembangunan tidak berubah menjadi sekadar penyerap anggaran tanpa memberikan hasil yang maksimal.

Jika pola seperti ini terus terjadi, maka BUMN yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi negara justru berpotensi menjadi beban bagi keuangan negara di masa depan. (red)

06/03/2026
Tiket Mudik Gratis Jabar 2026 Tersisa 660 Kursi, Segera Daftar!
Suara Kebangsaan, BERITA JAWA BARAT – Waktu kian terbatas bagi calon pemudik yang berharap pulang kampung tanpa biaya transportasi. Program tiket mudik gratis Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Idulfitri 1447 H/2026 menyisakan 660 kursi dari total 3.040 kursi yang disediakan.

Tingginya animo masyarakat membuat sebagian besar rute telah habis dipesan. Situasi ini menjadi sinyal kuat bahwa program mudik gratis menjadi pilihan utama warga untuk menekan pengeluaran sekaligus memperoleh perjalanan yang aman dan terorganisir.

Kuota Menipis, Hanya Tiga Rute Tersedia

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, memastikan sisa kuota semakin terbatas.

Rinciannya sebagai berikut:
- Bandung → Sukabumi: 288 kursi
- Bogor → Pelabuhan Ratu: 156 kursi
- Bogor (Cileungsi) → Bandung: 216 kursi
Total kursi yang masih tersedia untuk mudik gratis berjumlah 660. Angka ini jauh berkurang dibandingkan kuota awal 3.040 kursi.

Sejumlah rute favorit telah ludes, di antaranya Bekasi–Tasikmalaya, Bandung–Solo, Bandung–Wonogiri, Bandung–Yogyakarta, hingga Bekasi–Bandung. Bahkan rute jarak jauh seperti Bandung–Semarang, Bandung–Sragen, dan Bekasi–Purbalingga juga sudah tidak tersedia.

Lonjakan permintaan ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap tiket gratis yang aman, resmi, dan terjangkau.

Cara Daftar Tiket Mudik Gratis Lewat Sapawarga

Pendaftaran tiket mudik gratis dibuka sejak 11 Februari 2026 dan akan berakhir pada 12 Maret 2026. Proses registrasi dilakukan secara daring melalui aplikasi Sapawarga.

Calon peserta wajib mengisi data lengkap, meliputi:
- Nama lengkap
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Alamat
- Nomor Kartu Keluarga
- Tanggal lahir
- Rute keberangkatan
Setelah mendaftar, peserta harus melakukan aktivasi tiket pada 1–12 Maret 2026. Tanpa aktivasi, tiket dinyatakan tidak sah meskipun kuota masih tersedia.

Artinya, kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan proses administrasi menjadi faktor penentu keberangkatan.

Syarat Peserta dan Arah Mobilitas Dua Arah

Program mudik gratis menyasar warga yang berdomisili di Jawa Barat dan akan melakukan perjalanan ke luar provinsi. Namun, warga dari luar Jawa Barat yang ingin kembali ke Jawa Barat juga diperbolehkan mengikuti program ini.

Kebijakan tersebut memperluas akses mobilitas dua arah menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Skema ini sekaligus memperkuat fungsi sosial sebagai intervensi transportasi publik berbasis subsidi.

Jadwal Keberangkatan dan Armada Disiapkan

Keberangkatan peserta tiket mudik gratis dijadwalkan pada 13, 14, dan 15 Maret 2026.

Titik kumpul berada di:
- Terminal Leuwipanjang, Bandung
- Terminal Cikarang
- Kota Bekasi
Sebanyak 74 bus disiapkan untuk melayani program tiket mudik gratis tahun ini. Armada tersebut diharapkan mampu mengangkut peserta secara tertib, aman, dan tepat waktu.

Dampak Ekonomi dan Pengurangan Kemacetan

Program tiket mudik gratis tidak sekadar agenda tahunan. Secara ekonomi dan sosial, kebijakan ini memiliki sejumlah dampak strategis:
1. Efisiensi Pengeluaran Rumah Tangga
  Peserta tidak perlu mengalokasikan biaya transportasi, sehingga dana dapat digunakan untuk kebutuhan lain selama Lebaran.
2. Pengurangan Kendaraan Pribadi
  Penggunaan bus kolektif berpotensi menekan jumlah kendaraan pribadi di jalan raya.
3. Pengendalian Kepadatan Lalu Lintas
  Dengan lebih banyak pemudik menggunakan transportasi massal, potensi kemacetan arus mudik dapat ditekan.
Karena itu, keberadaan tiket mudik gratis menjadi bagian penting dari manajemen arus mudik 2026.

Tips Aman dan Efektif Mengikuti Mudik Gratis

Agar perjalanan lancar, peserta tiket mudik gratis disarankan:
- Datang 60–90 menit sebelum jadwal keberangkatan.
- Memastikan data NIK dan KK valid.
- Menyimpan bukti pendaftaran digital.
- Membawa kartu identitas fisik saat keberangkatan.
Prediksi arus mudik menunjukkan lonjakan mulai terasa pada H-3, memuncak H-1, dan arus balik awal muncul pada H+1.

660 Kursi Terakhir Jadi Penentu

Dengan sisa 660 kursi, peluang mendapatkan tiket mudik gratis semakin sempit. Jika kuota terakhir ini terisi, maka kesempatan mengikuti program tahun ini resmi tertutup.

Masyarakat yang memenuhi syarat perlu bergerak cepat, menyelesaikan proses pendaftaran dan aktivasi sebelum tenggat waktu berakhir.

Program tiket mudik gratis Jawa Barat 2026 bukan hanya fasilitas perjalanan, melainkan bentuk nyata intervensi sosial pemerintah dalam memastikan mudik aman, tertib, dan terjangkau. (red)
04/03/2026
Rotasi Kilat, Jabatan Tanpa Fungsi, dan Aset Abu-Abu: SAPMA PP Desak Audit Perumda
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Forum Audiensi Sapma PP dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya berubah menjadi ruang uji rasionalitas tata kelola Perumda Air Minum Tirta Sukapura. Sejumlah temuan yang dibawa ke meja DPRD bukan sekadar kritik normatif, melainkan rangkaian persoalan struktural yang berpotensi menyentuh aspek hukum dan keuangan daerah.

Dari rotasi jabatan super cepat, dugaan jabatan tanpa fungsi nyata, hingga legalitas kantor di atas lahan BUMN, semuanya menjadi bagian dari agenda serius dalam Audiensi Sapma PP dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Rotasi 7 Hari: Rasional atau Penataan Kekuasaan?

Pertanyaan paling mendasar yang muncul dalam Audiensi Sapma PP dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini adalah soal kecepatan rotasi jabatan.

Direktur menerima SK pada 31 Desember 2025. Tujuh hari kemudian, tepat 8 Januari 2026, dilakukan rotasi, mutasi, promosi, dan pergeseran jabatan secara masif.

Dalam praktik tata kelola korporasi, perombakan struktur organisasi lazim dilakukan setelah audit internal, evaluasi kinerja, dan pemetaan kebutuhan SDM. Proses tersebut umumnya memerlukan waktu, data, dan kajian.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, pengelolaan BUMD wajib menerapkan prinsip good corporate governance. Rotasi strategis tanpa transparansi proses evaluasi menimbulkan pertanyaan: apakah keputusan tersebut berbasis kebutuhan organisasi, atau sekadar konsolidasi kekuasaan internal?

Isu ini menjadi titik tekan utama dalam Audiensi , karena menyangkut legitimasi kebijakan manajerial.

Jabatan MDK: Ada Struktur, Minim Fungsi

Sorotan kedua dalam Audiensi Sapma PP dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyasar jabatan MDK yang disebut-sebut “ada secara administratif, tetapi tak tampak secara fungsional”.

Jabatan tersebut tercantum dalam struktur organisasi. Pejabatnya ada. Gaji dan tunjangan dibayarkan. Namun tidak ditemukan ruang kerja definitif, indikator kinerja terukur, maupun output program yang jelas.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, setiap penggunaan anggaran harus memenuhi prinsip efisiensi dan akuntabilitas. BUMD memang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi tetap berada dalam tanggung jawab publik.

Jika jabatan dibayar tanpa kontribusi nyata terhadap kinerja perusahaan, maka potensi pemborosan anggaran menjadi isu serius, hal ini didorong untuk diuji melalui audit independen.

Manajemen Pipa: Reaktif dan Berisiko Kerugian

Persoalan berikutnya adalah sistem pemeliharaan jaringan pipa yang dinilai lebih reaktif daripada preventif.

Perbaikan dilakukan setelah kebocoran terjadi. Tidak terlihat sistem pemeliharaan berkala yang terstruktur untuk menekan non-revenue water. Dalam industri air minum, kebocoran teknis bukan sekadar gangguan layanan, tetapi juga berdampak langsung pada pendapatan perusahaan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggara layanan publik wajib menjamin kualitas dan keberlanjutan layanan.

Pendekatan reaktif ini dinilai berisiko menciptakan kerugian berulang—baik secara teknis maupun finansial.

Kantor di Atas Lahan PT KAI: Administratif atau Potensi Hukum?

Isu paling sensitif yang muncul diungkapkan dalam audiensi ini adalah legalitas kantor pusat Perumda yang berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Walaupun jalur kereta di lokasi tersebut sudah lama tidak aktif, status aset tetap berada dalam rezim negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007.

Jika terdapat bangunan permanen tanpa kejelasan izin dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, maka persoalan ini bisa melampaui ranah administratif.

Isu legalitas aset menjadi krusial karena menyangkut kepastian hukum dan risiko jangka panjang terhadap operasional perusahaan.

DPRD dan SPI di Titik Uji

Dalam Audiensi Sapma PP dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kritik juga diarahkan pada fungsi pengawasan.

DPRD memiliki kewenangan konstitusional untuk meminta dokumen, memanggil manajemen, hingga merekomendasikan audit investigatif. Jika pengawasan hanya berhenti pada forum dengar pendapat tanpa tindak lanjut, maka fungsi kontrol politik menjadi lemah.

Satuan Pengawas Internal (SPI) Perumda juga berada dalam sorotan. Jika rotasi kilat, jabatan minim fungsi, dan potensi persoalan legalitas aset tidak terdeteksi sebagai risiko tata kelola, maka efektivitas pengawasan internal patut dievaluasi.

Desakan Audit Eksternal Menyeluruh

Puncak dari Audiensi Sapma PP dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah dorongan agar dilakukan audit eksternal independen.

Audit tersebut diharapkan mencakup:
- Struktur organisasi dan rasionalisasi jabatan
- Efektivitas kinerja dan penggunaan anggaran
- Sistem operasional dan manajemen infrastruktur
- Legalitas aset dan bangunan
Hasil audit, menurut dorongan yang muncul dalam forum tersebut, harus dibuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum.

Taruhannya: Kepercayaan Publik

Perumda Air Minum bukan sekadar entitas bisnis. Ia mengelola kebutuhan dasar masyarakat: air.

Ketika kebijakan strategis dilakukan secara tergesa, jabatan dipertanyakan fungsinya, dan legalitas aset menjadi abu-abu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra perusahaan—melainkan kepercayaan publik terhadap tata kelola daerah.

Momentum Audiensi Sapma PP dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya kini menjadi titik krusial: apakah akan berhenti sebagai catatan rapat, atau berkembang menjadi langkah konkret pembenahan tata kelola? (red)
03/03/2026
Wali Kota Tasikmalaya: “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan”, Wujud Kebersamaan Ramadan

Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Minggu, 1 Maret 2026, suasana sore di kawasan Taman Kota Tasikmalaya tampak berbeda dari biasanya. Menjelang waktu berbuka puasa, ratusan warga yang melintas dikejutkan dengan kehadiran jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membagikan takjil secara langsung. Kegiatan bertajuk “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan” ini dipimpin langsung oleh Viman Alfarizi Ramadhan bersama para stakeholder Pemkot Tasikmalaya.

Program “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan” menjadi simbol kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan. Tak sekadar membagikan makanan pembuka puasa, kegiatan ini juga membawa pesan kuat tentang kebersamaan, silaturahmi, dan semangat berbagi.

Makna “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan” bagi Warga Tasikmalaya

Secara harfiah, “ngabatalan” berarti berbuka puasa, sedangkan “ngabagikeun” berarti membagikan. Konsep sederhana namun sarat makna ini diwujudkan dalam aksi nyata di ruang publik. Melalui “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan”, pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya dalam forum resmi, tetapi langsung di tengah aktivitas warga.

Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajakan kepada seluruh unsur pemerintah untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dan keberkahan Ramadan. Momentum ini dinilai tepat untuk mempererat hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat.

Tak sedikit warga yang menyambut hangat kegiatan tersebut. Mereka merasa dihargai dan diperhatikan, terutama karena pembagian takjil dilakukan secara langsung oleh wali kota dan jajaran pejabat daerah.

Wali Kota dan Stakeholder Turun Langsung ke Lapangan

Kehadiran Viman Alfarizi Ramadhan bersama unsur Forkopimda dan perangkat daerah lainnya menambah kesan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Mereka tampak berbaur, menyapa pengendara motor, pejalan kaki, hingga keluarga yang tengah bersantai di Taman Kota.

Interaksi yang terjalin berlangsung hangat dan penuh keakraban. Warga yang menerima takjil tidak hanya mendapatkan makanan untuk berbuka, tetapi juga kesempatan berdialog langsung dengan kepala daerah.

Dalam keterangannya, wali kota menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi budaya positif yang terus berlanjut setiap Ramadan. Menurutnya, kepedulian sosial harus menjadi karakter bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Ramadan sebagai Momentum Penguatan Silaturahmi

Bulan suci Ramadan selalu menjadi momen istimewa untuk mempererat tali persaudaraan. Melalui “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan”, Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan yang lebih humanis dengan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif. Pemerintah tidak hanya fokus pada program administratif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kebersamaan.

Semangat berbagi yang ditanamkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi komunitas, organisasi, hingga pelaku usaha di Tasikmalaya untuk melakukan hal serupa. Dengan demikian, dampak positif Ramadan dapat dirasakan lebih luas.

02/03/2026
Tembus Hackclub Campfire di Jakarta, Siswa Tasikmalaya Ini Berjuang Nyaris Tanpa Dukungan

Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Di saat isu transformasi digital terus digaungkan, kisah seorang pelajar 14 tahun asal Tasikmalaya menghadirkan potret berbeda di lapangan. Arkanurrizky A.H, siswa SMP Negeri 1 Tasikmalaya, berhasil menembus ajang Hackclub Campfire yang digelar di Perpustakaan Jakarta Cikini pada 28 Februari hingga 1 Maret 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Hack Club tersebut diikuti sekitar 90 peserta dari berbagai daerah, mayoritas berasal dari Jabodetabek. Di antara puluhan peserta dari kota-kota besar, hadir seorang pelajar dari Tasikmalaya yang membawa karya sekaligus mimpi besar di bidang teknologi.

Namun di balik partisipasinya dalam Hackclub Campfire, terdapat cerita yang tak kalah penting: perjuangan mengikuti ajang nasional dengan dukungan yang dinilai belum maksimal dari lingkungan pendidikan formal.

Dua Hari Adu Kreativitas di Hackclub Campfire

Hackclub Campfire berlangsung selama dua hari dengan format game jam. Peserta ditantang untuk merancang, membangun, dan menyempurnakan sebuah game dalam waktu terbatas.

Arkanurrizky memilih mengembangkan game ber-genre exploration bertema “ikan makan ikan”. Game tersebut mengajak pemain menyelami dunia bawah laut, bertahan hidup dengan memangsa ikan yang lebih kecil dan menghindari predator yang lebih besar.

Konsepnya memang sederhana, tetapi eksekusinya membutuhkan logika pemrograman, desain sistem level, serta pemahaman mekanisme progresi karakter. Seluruh proses penyempurnaan dilakukan secara intensif selama dua hari pelaksanaan Hackclub Campfire.

Event ini terbuka untuk umum tanpa proses seleksi khusus. Baik pemula maupun yang sudah berpengalaman dapat berpartisipasi. Model ini memberi ruang luas bagi pelajar untuk belajar langsung melalui praktik dan kolaborasi.

“Saya ingin menambah pengalaman game jam dan memperluas networking dengan sesama game developer,” ujar Arkanurrizky.

Rekam Jejak yang Konsisten

Keikutsertaan di Hackclub Campfire bukan langkah pertamanya. Ia telah mengikuti sekitar 10 kompetisi serupa, baik secara daring maupun luring.

Dari sejumlah ajang tersebut, ia berhasil meraih kemenangan di tiga kompetisi: G4C Student Challenge (online), Uni GameJam (online), dan International Environmental Coding Competition yang digelar di Bandung.

Capaian tersebut menunjukkan konsistensi dan keseriusan dalam menekuni bidang pengembangan game. Di usia 14 tahun, Arkanurrizky sudah terbiasa membangun proyek digital dan bersaing dengan pelajar dari berbagai kota.

Minim Dukungan Formal Jadi Sorotan

Meski memiliki rekam jejak kompetisi yang jelas, dukungan formal dinilai belum sebanding dengan upaya yang dilakukan.

Keluarga Arkanurrizky mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada apresiasi khusus dari pihak manapun. Bahkan untuk kebutuhan transportasi dan akomodasi lomba luar kota, keluarga harus berinisiatif sendiri.

Pada beberapa event sebelumnya, dukungan sempat datang dari pihak luar secara personal. Namun untuk keikutsertaan di Hackclub Campfire kali ini, upaya meminta bantuan tidak membuahkan respons.

Situasi ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas tentang sistem pembinaan siswa berprestasi di bidang non-akademik konvensional. Apakah sekolah memiliki mekanisme khusus untuk mendukung talenta digital? Apakah ada skema bantuan atau pendampingan ketika siswa mengikuti kompetisi berbasis teknologi?

Transformasi Digital dan Realitas di Daerah

Di tingkat nasional, penguatan sumber daya manusia digital menjadi agenda strategis. Coding, pengembangan aplikasi, dan industri kreatif digital disebut sebagai sektor masa depan.

Namun realitas di daerah menunjukkan bahwa talenta muda kerap bergerak lebih cepat dibanding sistem yang menaunginya.

Partisipasi Arkanurrizky dalam Hackclub Campfire menjadi contoh konkret bahwa anak daerah memiliki kapasitas untuk bersaing di ruang nasional bahkan global. Akan tetapi, tanpa dukungan yang terstruktur, perjalanan tersebut berpotensi bergantung sepenuhnya pada kemampuan keluarga masing-masing.

Jika kondisi ini terus terjadi, bukan tidak mungkin akan muncul kesenjangan akses bagi siswa berbakat yang memiliki keterbatasan finansial.

Momentum Refleksi

Kisah ini bukan untuk menyudutkan, melainkan menjadi momentum refleksi. Dunia pendidikan kini memasuki era di mana prestasi tidak lagi hanya diukur dari nilai akademik atau perlombaan tradisional.

Ajang seperti Hackclub Campfire menunjukkan bahwa kompetensi abad 21 lahir dari kolaborasi, kreativitas, dan keberanian mencoba.

Arkanurrizky telah menunjukkan inisiatif dan konsistensi. Ia melangkah dari Kota Tasikmalaya menuju Jakarta demi mengasah kemampuannya. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem di sekitarnya merespons langkah tersebut.

Jika talenta digital benar-benar ingin dikembangkan, maka dukungan konkret bukan lagi sekadar wacana. Apresiasi formal, pembinaan, hingga fasilitasi keikutsertaan dalam event nasional bisa menjadi langkah awal.

Perjalanan dua hari di Hackclub Campfire mungkin singkat. Namun pesan yang dibawanya jauh lebih panjang: bahwa masa depan digital Indonesia juga sedang dibangun oleh anak-anak daerah yang berani melangkah—meski belum selalu mendapat sorotan. (red)

01/03/2026
Data dan Fakta di Balik Kasus Siswi Mengemis: Potret Kemiskinan di Tasikmalaya
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Kasus Ns, siswi sekolah dasar berprestasi yang diketahui mengemis pada malam hari di pusat Kota Tasikmalaya, membuka diskusi lebih luas mengenai kondisi kemiskinan di Tasikmalaya.

Peristiwa ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga memicu peninjauan langsung aparat kecamatan. Dari kunjungan tersebut, muncul temuan administratif dan sosial yang mengindikasikan persoalan yang lebih kompleks dibanding sekadar satu kasus keluarga.

Kunjungan Aparat dan Temuan Awal di Lapangan

Camat Cipedes Cecep Ridwan bersama unsur kelurahan dan Babinkamtibmas mendatangi kediaman Ns di Kelurahan Panglayungan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah kecamatan mengimbau agar Ns tidak lagi turun ke jalan dan tetap memprioritaskan pendidikan.

Namun temuan penting justru muncul dari sisi administrasi. Keluarga Ns belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam konteks kemiskinan di Tasikmalaya, persoalan pendataan sering menjadi faktor krusial. Keluarga yang secara ekonomi tergolong rentan bisa saja belum masuk dalam sistem bantuan sosial apabila belum terverifikasi atau belum diperbarui datanya.

Data BPS dan Posisi Tasikmalaya di Jawa Barat

Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di berbagai daerah di Jawa Barat menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi inflasi, daya beli, serta kondisi pasar tenaga kerja.

Secara umum, persentase penduduk miskin di Jawa Barat berada di kisaran satu digit (di bawah 10 persen). Namun di sejumlah daerah, angka tersebut bisa lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.

Kota Tasikmalaya termasuk daerah dengan dinamika ekonomi sektor perdagangan dan jasa yang cukup aktif. Meski demikian, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di wilayah Tasikmalaya masih berada di atas beberapa kota besar lain di Jawa Barat.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya bukan sekadar isu sporadis, melainkan bagian dari tantangan struktural yang perlu perhatian berkelanjutan.

Fenomena Anak Turun ke Jalan dan Dimensi Sosial

Ketua RW 05 setempat (Yogi) menyampaikan bahwa Ns bukan satu-satunya anak yang terlihat mencari uang pada malam hari. Diperkirakan terdapat beberapa anak lain yang melakukan aktivitas serupa.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya memiliki dimensi sosial yang lebih luas, antara lain:
- Tekanan ekonomi keluarga
- Minimnya akses pekerjaan informal stabil
- Kurangnya literasi bantuan sosial
- Risiko normalisasi anak bekerja di usia dini
Setiap kasus tentu memiliki latar belakang berbeda. Namun pola yang berulang di satu lingkungan menjadi indikator bahwa diperlukan asesmen sosial menyeluruh.

Perspektif Perlindungan Anak dan Regulasi

Aktivis sosial Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P., menyampaikan bahwa persoalan ini perlu dilihat dari dua sisi: perlindungan hukum dan intervensi sosial.

Jika terdapat unsur eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka hal tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Namun demikian, ia menekankan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Pendampingan ekonomi keluarga dan pembaruan data sosial dinilai lebih berkelanjutan.

Dampak Pemberitaan dan Respons Cepat

Pada malam hari setelah kunjungan, kami beserta redaksi media lain yang tergabung dalam komunitas SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif) melakukan pemantauan di lokasi awal Ns mengemis, dan menariknya saat itu tidak lagi menemukan aktivitas serupa. Tidak terlihat anak-anak yang biasanya berada di sekitar area tersebut pada malam hari.

Kondisi yang terjadi belum dapat disimpulkan sebagai perubahan permanen, namun menjadi catatan bahwa perhatian publik dan pemberitaan turut memengaruhi situasi di lapangan.

Namun di satu sisi fenomena ini memunculkan spekulasi baru. Apakah aktivitas tersebut terkoordinasi? Apakah ada pihak tertentu yang mengatur? Ataukah sekadar efek sesaat dari viralnya pemberitaan?

Belum ada bukti yang mengarah pada kesimpulan tertentu. Namun kondisi ini memperkuat dugaan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya memiliki dinamika yang lebih kompleks daripada sekadar kondisi ekonomi keluarga.

Tantangan Penanganan Kemiskinan di Tasikmalaya

Kasus ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya berkaitan dengan beberapa faktor utama:

1. Akurasi dan Pemutakhiran Data

Pendataan keluarga miskin harus diperbarui secara berkala agar bantuan tepat sasaran.

2. Koordinasi Antarlevel Pemerintahan

RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga dinas sosial perlu memiliki jalur komunikasi yang efektif.

3. Perlindungan Anak Berbasis Komunitas

Sekolah dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam memastikan anak tetap berada di bangku pendidikan.

4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Intervensi jangka panjang lebih efektif dibanding bantuan sesaat.

Refleksi dan Arah Kebijakan

Kemiskinan di Tasikmalaya tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi regional Jawa Barat. Perbandingan data menunjukkan bahwa meski bukan yang tertinggi, angka kemiskinan di daerah ini tetap memerlukan perhatian serius.

Kasus Ns menjadi pengingat bahwa di balik angka statistik terdapat kondisi riil masyarakat. Penanganan yang komprehensif dan berbasis data menjadi kunci agar persoalan serupa tidak berulang.

Pembangunan sosial dinilai tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi dari keberhasilan melindungi anak-anak dan keluarga rentan. (red)
28/02/2026
Kota Bergerak, Kemiskinan Masih Menghantui

Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pertumbuhan kota terlihat jelas. Pusat kuliner ramai. Jalan protokol padat. Aktivitas ekonomi berjalan tanpa jeda.

Namun di sudut lain Kota Tasikmalaya, seorang anak sekolah dasar berdiri di tepi jalan setiap malam.

Ia berprestasi. Ia rajin. Tapi ia juga mengemis.

Kisah Nisa bukan sekadar cerita menyentuh hati. Ia adalah alarm keras tentang kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang masih nyata dan belum sepenuhnya tertangani.

Kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan Anak yang Kehilangan Waktu Istirahat

Anak usia 10 tahun seharusnya menghabiskan malam dengan belajar atau beristirahat. Bukan berjalan kaki beberapa kilometer demi recehan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya memiliki dampak langsung pada anak-anak. Mereka bukan hanya saksi kondisi ekonomi keluarga, tetapi ikut menanggung bebannya.

Jika seorang siswa ranking dua saja harus turun ke jalan, berapa banyak anak lain yang mungkin mengalami nasib serupa namun belum terpublikasi?

Gelombang Respons dan Peran Media

Sejak pemberitaan muncul, publik bergerak. Pesan bantuan berdatangan. Empati mengalir.

Ketua Umum PD PUI Kota Tasikmalaya, Fikri Dikriansyah, menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membuka kesadaran kolektif.

“Masalah sosial sering terjadi tanpa terlihat. Media membuatnya menjadi perhatian bersama,” katanya.

Kemiskinan di Kota Tasikmalaya selama ini mungkin terasa abstrak. Namun ketika ia memiliki wajah dan nama, publik tak bisa lagi berpaling.

Pemerintah dan Media: Momentum Kolaborasi

Komunikasi dari Camat Cipedes menjadi awal yang baik. Walau belum ada kebijakan resmi diumumkan, setidaknya isu ini telah masuk dalam radar perhatian pemerintah.

Asep Ishak, Sekretaris SWAKKA, melihat ini sebagai momentum strategis.

“Ketika pemerintah daerah dan media bersinergi secara positif, indah, dan harmonis, maka dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Inilah contoh nyata bagaimana sinergi itu bekerja,” ujarnya.

Menurutnya, kemiskinan di Kota Tasikmalaya harus ditangani melalui kolaborasi, bukan pendekatan sepihak.

Ujian bagi Kota

Ramadhan sering disebut sebagai bulan refleksi. Tapi refleksi tanpa tindakan hanya menjadi wacana.

Kisah ini menguji komitmen semua pihak: apakah perhatian ini akan berubah menjadi kebijakan perlindungan anak yang lebih konkret? Atau sekadar menjadi berita yang ramai lalu menghilang?

Kemiskinan di Kota Tasikmalaya adalah tantangan bersama. Ia tidak bisa diserahkan pada satu institusi saja.

Karena kemajuan kota bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang memastikan tidak ada anak yang harus memilih antara sekolah dan jalanan.

Dan saat ini, pilihan itu masih terjadi. (red)

27/02/2026
Titik Terang Padel Tasikmalaya: Penertiban Tanpa Penutupan

Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Polemik perizinan lapangan padel di Kota Tasikmalaya memasuki fase baru setelah digelarnya pertemuan resmi antara DPRD dan para pengelola. Diskusi tersebut tidak hanya membuka data aktual mengenai kondisi perizinan, tetapi juga merumuskan langkah penyelesaian yang dinilai lebih proporsional.

Isu ini sebelumnya memicu kekhawatiran publik karena sejumlah lapangan telah beroperasi sementara proses perizinan belum sepenuhnya rampung. DPRD pun turun tangan untuk memastikan tata kelola usaha tetap berjalan sesuai regulasi.

Peta Perizinan yang Dipaparkan Terbuka

Dalam forum tersebut terungkap bahwa terdapat 20 lokasi lapangan padel di Kota Tasikmalaya. Dari jumlah itu, empat lokasi telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) secara lengkap.

Empat lokasi lainnya sudah memiliki PBG dan kini menunggu penerbitan SLF. Sementara itu, 12 lokasi masih dalam proses administrasi untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan. Tercatat delapan lokasi telah beroperasi.

Data ini menjadi landasan penting dalam meredakan polemik perizinan lapangan padel. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola tengah berproses, bukan sepenuhnya mengabaikan aturan.

Penertiban Tanpa Konfrontasi

DPRD menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi syarat mutlak. PBG dan SLF bukan sekadar formalitas, tetapi berkaitan dengan aspek keselamatan bangunan, tata ruang, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Namun pendekatan yang dipilih bukanlah langkah konfrontatif. Operasional lapangan tidak dihentikan secara menyeluruh. Sebaliknya, seluruh pengelola diwajibkan menuntaskan proses perizinan dalam batas waktu yang wajar, dengan pengawasan yang lebih terukur.

Keseimbangan Regulasi dan Keberlanjutan Usaha

Keputusan ini memberi kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Aktivitas olahraga dan ekonomi yang telah berjalan tidak terganggu, sementara kewajiban administratif tetap dikejar.

Polemik perizinan lapangan padel yang sempat memanas kini bertransformasi menjadi agenda penertiban administratif yang lebih sistematis. Kota Tasikmalaya memilih jalur keseimbangan antara penegakan regulasi dan keberlanjutan usaha.

Penertiban berjalan, aktivitas tetap berlangsung. Titik terang ini menjadi awal penataan yang lebih tertib dan berkelanjutan. (red)

25/02/2026