Alternatif yang Lebih Tegas
Sejumlah pengamat menilai, jika tujuan utama kebijakan adalah penghematan subsidi energi, maka pendekatan yang lebih langsung menyasar konsumsi dinilai jauh lebih efektif dibanding sekadar menerapkan WFH bagi ASN.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengeksekusi kebijakan WFH tanpa perhitungan matang antara manfaat dan dampaknya.
“Jangan sampai kebijakan ini memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain justru menanggung biaya yang lebih besar,” ujarnya.
Ia menilai, langkah yang lebih tepat adalah melakukan pembatasan distribusi BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran.
“Terapkan kebijakan pembatasan subsidi BBM. BBM subsidi hanya untuk sepeda motor dan angkutan barang maupun orang.
Di luar itu, kendaraan pribadi harus menggunakan BBM non-subsidi,” tegasnya.
Menurut Fahmy, skema tersebut bukan hanya lebih terukur, tetapi juga berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara.
Bahkan, ia memperkirakan potensi efisiensi dari kebijakan pembatasan subsidi bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun—jauh lebih besar dibandingkan estimasi penghematan dari kebijakan WFH yang masih bersifat asumsi awal.
Kebijakan WFH bagi ASN memang menawarkan potensi efisiensi, tetapi juga menyimpan konsekuensi yang tidak kecil.
Pemerintah berpeluang menghemat anggaran, sebagian pekerja mendapat fleksibilitas. Namun di sisi lain, pelaku UMKM, sektor transportasi, hingga produktivitas industri menghadapi risiko penurunan.
Tanpa pengawasan dan desain kebijakan yang matang, WFH bisa menjadi solusi yang timpang—menguntungkan sebagian, tetapi membebani yang lain. (red)
Tinggalkan Balasan