Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Banjir di Tasikmalaya kembali merendam puluhan rumah warga setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Peristiwa ini terjadi di kawasan Cikalang Pesantren, dengan sedikitnya 22 rumah terdampak genangan air.
Wali Kota Tinjau Lokasi Terdampak
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, melakukan peninjauan langsung ke titik terdampak banjir. Ia bersama tim gabungan menelusuri aliran sungai di kawasan Gunung Mindi untuk mengidentifikasi penyebab utama meluapnya air.
Hasil pemantauan menunjukkan adanya gangguan pada sistem pintu air yang membuat aliran tidak berjalan optimal saat debit air meningkat.
Curah Hujan Tinggi dan Infrastruktur Jadi Pemicu
Banjir di Tasikmalaya kali ini tidak hanya dipicu oleh hujan ekstrem, tetapi juga karena infrastruktur pengendalian air yang belum berfungsi maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan baik dan akhirnya meluber ke permukiman warga.
Pemerintah menilai perlu adanya penanganan teknis untuk memastikan air dapat segera dialirkan menuju titik pembuangan yang aman.
Penanganan Cepat Libatkan Tim Gabungan
Dalam upaya penanganan, Pemkot Tasikmalaya melibatkan berbagai unsur TNI, Polri, BPBD, serta Dinas PUTR, Dinas Perwaskim dan dinas terkait lainnya . Fokus utama saat ini adalah membersihkan area terdampak dan mempercepat normalisasi saluran air.
Warga setempat juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong guna mempercepat pemulihan pascabanjir.
Evaluasi untuk Antisipasi Banjir Berulang
Sebagai langkah ke depan, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir. Perbaikan pintu air serta penataan aliran sungai menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang. (red)
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap memang menuai beragam tanggapan. Namun di balik keputusan tersebut, terdapat pertimbangan fiskal yang tidak sederhana.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil langkah tergesa-gesa dalam pengeluaran anggaran, meskipun kebutuhan pembayaran THR bersifat mendesak.
“Posisi uang ada. Intinya strategi yang kita gunakan seperti apa untuk menangani fiskal Kota Tasikmalaya,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak semata melihat ketersediaan dana secara nominal, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan kondisi keuangan daerah dalam jangka menengah hingga panjang.
Realitas Anggaran dan Keterbatasan Kas
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembayaran THR ASN mencapai sekitar Rp40 miliar. Sementara itu, kas daerah yang tersedia saat ini baru sekitar Rp24 miliar.
Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan likuiditas, bukan semata kekurangan anggaran dalam perencanaan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, situasi seperti ini bukan hal yang tidak lazim. Perbedaan antara ketersediaan anggaran dan kas riil sering terjadi, terutama ketika pendapatan daerah belum sepenuhnya terealisasi atau transfer dari pemerintah pusat belum masuk secara optimal.
Strategi Menghindari Risiko Jangka Panjang
Dalam konteks tersebut, kebijakan pembayaran THR secara bertahap dapat dipahami sebagai langkah kompromi antara memenuhi kewajiban kepada ASN dan menjaga stabilitas fiskal daerah.
Pemerintah daerah juga memilih untuk tidak mengambil opsi pembiayaan instan seperti pinjaman. Langkah ini dinilai berisiko karena dapat menambah beban bunga dan kewajiban di masa mendatang.
Dengan kata lain, pemerintah berupaya menghindari solusi jangka pendek yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan anggaran, yang justru akan menimbulkan permasalahan baru bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Ketua Presidium Komunitas Media SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), Ahmad Mukhlis, menilai keputusan tersebut menunjukkan keberanian dalam menjaga kesehatan fiskal daerah, meskipun berisiko menuai kritik dalam jangka pendek.
“Ini bukan keputusan populer, tapi justru di situlah letak keberaniannya. Pemerintah bisa saja mengambil jalan cepat dengan pinjaman, tapi mereka memilih menahan diri demi menjaga keuangan daerah tetap sehat,” ujar Ahmad Mukhlis.
Menurutnya, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, keputusan untuk tidak berutang bukan berarti pemerintah mengabaikan hak ASN. Justru sebaliknya, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban jangka pendek dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Antara Kewajiban dan Kehati-hatian
Tidak dapat dipungkiri bahwa THR merupakan hak ASN yang wajib dipenuhi. Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih luas, yaitu menjaga keseimbangan keuangan daerah secara keseluruhan.
Langkah pembayaran bertahap pun menjadi jalan tengah agar kewajiban tetap dipenuhi, meskipun tidak sekaligus dalam satu waktu.
Di sisi lain, pemerintah telah memastikan bahwa seluruh hak ASN akan tetap dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, hanya saja disesuaikan dengan kondisi arus kas yang tersedia.
Momentum Evaluasi
Kondisi ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan dan manajemen kas ke depan. Optimalisasi pendapatan daerah serta sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan ketersediaan kas menjadi kunci agar situasi serupa tidak terulang.
Bagi ASN, kebijakan ini mungkin belum sepenuhnya ideal. Namun dari sudut pandang fiskal, langkah tersebut dapat dilihat sebagai upaya menjaga keberlanjutan keuangan daerah, sekaligus memastikan kewajiban tetap terpenuhi meski secara bertahap. (red)
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Keterbukaan data pengadaan di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya justru memunculkan pertanyaan baru. Dari dokumen yang dibuka ke publik, terlihat tiga pola yang dinilai janggal dan memicu kecurigaan terhadap proses belanja barang dan jasa.
Temuan ini membuat pengadaan di Bappelitbangda tidak lagi sekadar urusan administratif, tetapi mulai menjadi perhatian publik yang lebih luas.
Pagu dan Realisasi Anggaran Terlihat Identik
Pola pertama berkaitan dengan kesamaan antara nilai pagu dan realisasi anggaran. Dalam banyak paket pengadaan, angka yang tercantum terlihat identik atau nyaris tanpa selisih. Kondisi ini menjadi perhatian karena dalam praktik pengadaan yang sehat, selalu terdapat ruang untuk efisiensi.
Proses pengadaan pada dasarnya melibatkan evaluasi dan negosiasi harga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses tersebut penting untuk mencegah pemborosan anggaran.
Jika nilai pagu dan realisasi terus berulang sama dalam pengadaan di Bappelitbangda, maka muncul pertanyaan sederhana: apakah proses negosiasi benar-benar berjalan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga menekankan bahwa pengadaan harus menghasilkan harga terbaik melalui mekanisme yang kompetitif. Tanpa adanya selisih harga, indikator kompetisi menjadi lemah.
Pemecahan Paket Kecil Jadi Sorotan
Pola kedua yang muncul adalah banyaknya paket kecil dengan jenis belanja yang serupa. Dalam data terlihat pengadaan alat tulis kantor, bahan cetak, dan kebutuhan sejenis yang dipecah menjadi banyak paket dengan nilai relatif kecil.
Dalam konteks pengadaan di Bappelitbangda, praktik ini tidak bisa dianggap biasa. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 secara tegas melarang pemecahan paket pengadaan yang bertujuan untuk menghindari tender.
Jika kebutuhan barang sejenis muncul dalam waktu yang sama, seharusnya digabung untuk meningkatkan efisiensi dan daya tawar harga.
Sebaliknya, pemecahan paket justru membuka ruang pengadaan dengan pengawasan yang lebih longgar. KPK juga mencatat bahwa metode pengadaan bernilai kecil kerap dimanfaatkan untuk menghindari kontrol yang lebih ketat.
Penyedia Berulang dalam Banyak Paket
Pola ketiga yang mencuat adalah munculnya penyedia yang sama secara berulang dalam berbagai paket pengadaan. Beberapa nama penyedia terlihat berkali-kali mendapatkan pekerjaan dengan jenis yang serupa.
Dalam sistem pengadaan yang sehat, persaingan terbuka seharusnya menghasilkan distribusi pekerjaan yang lebih merata. Namun dalam praktik pengadaan di Bappelitbangda, kemunculan penyedia yang sama memunculkan potensi adanya preferensi tertentu atau bahkan pengkondisian.
KPK menyebut bahwa pengaturan repeat order yang tidak terkendali dapat membuka celah terjadinya fraud dan kolusi.
Transparansi Data dan Peran Pengawasan Publik
Indonesia Corruption Watch (ICW) menekankan bahwa transparansi data pengadaan harus diikuti dengan pembacaan pola. Tanpa analisis, data hanya menjadi angka tanpa makna.
Dengan terbukanya data pengadaan di Bappelitbangda, publik kini memiliki ruang untuk menguji apakah proses yang berjalan sudah sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan persaingan sehat.
Ketika pola mulai terlihat, maka di situlah fungsi pengawasan publik menjadi penting.
Pengadaan Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Dengan munculnya tiga pola tersebut, keterbukaan data di Bappelitbangda Kota Tasikmalaya menjadi titik awal bagi pengujian yang lebih dalam.
Pada akhirnya, pengadaan barang dan jasa bukan hanya soal seberapa cepat anggaran dibelanjakan, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan secara transparan, efisien, dan kompetitif.
Jika pola yang muncul justru mengarah pada hal sebaliknya, maka wajar jika publik mulai bertanya. (Hs)
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai memperkuat pengamanan menjelang arus mudik Lebaran 2026 melalui Apel Operasi Ketupat Lodaya Kota Tasikmalaya yang digelar di halaman Polres Tasikmalaya Kota, Rabu (12/3/2026).
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan sebagai bentuk kesiapan aparat dalam menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat selama periode libur Idulfitri.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur terkait untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran.
Fokus Operasi Ketupat Lodaya
Selain pengamanan jalur mudik, aparat gabungan juga akan memfokuskan pengawasan di sejumlah titik yang diperkirakan mengalami lonjakan aktivitas masyarakat.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam Apel Operasi Ketupat Lodaya Kota Tasikmalaya antara lain:
jalur utama mudik
tempat ibadah
pusat perbelanjaan
objek wisata
kawasan strategis lainnya
Peningkatan pengamanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan perjalanan mudik dan merayakan Idulfitri dengan aman serta nyaman.
Aparat Gabungan Disiagakan Selama Masa Lebaran
Melalui pelaksanaan Apel ini, pemerintah berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama masa libur Lebaran.
Operasi ini melibatkan berbagai unsur aparat gabungan yang akan bertugas melakukan pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga pengawasan di sejumlah lokasi keramaian.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang biasanya meningkat saat periode mudik dan libur panjang.
Antisipasi Lonjakan Aktivitas Masyarakat
Setiap tahun, periode Lebaran selalu diiringi dengan peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk perjalanan mudik maupun aktivitas wisata.
Karena itu, Operasi ini juga menjadi momentum penting bagi aparat untuk memastikan kesiapan personel, strategi pengamanan, serta koordinasi lintas instansi.
Dengan kesiapan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idulfitri dengan rasa aman, tertib, dan lancar.
Apel Operasi Ketupat Lodaya Kota Tasikmalaya Tandai Kesiapan Pengamanan Mudik
Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai memperkuat pengamanan menjelang arus mudik Lebaran 2026 melalui Apel Operasi Ketupat Lodaya Kota Tasikmalaya yang digelar di halaman Polres Tasikmalaya Kota, Rabu (12/3/2026).
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan sebagai bentuk kesiapan aparat dalam menjaga keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat selama periode libur Idulfitri.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur terkait untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran.
Fokus Pengamanan Jalur Mudik dan Titik Keramaian
Selain pengamanan jalur mudik, aparat gabungan juga akan memfokuskan pengawasan di sejumlah titik yang diperkirakan mengalami lonjakan aktivitas masyarakat.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam Apel Operasi Ketupat Lodaya Kota Tasikmalaya antara lain:
jalur utama mudik
tempat ibadah
pusat perbelanjaan
objek wisata
kawasan strategis lainnya
Peningkatan pengamanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan perjalanan mudik dan merayakan Idulfitri dengan aman serta nyaman.
Aparat Gabungan Disiagakan Selama Masa Lebaran
Melalui pelaksanaan Apel Operasi Ketupat Lodaya Kota Tasikmalaya, pemerintah berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama masa libur Lebaran.
Operasi ini melibatkan berbagai unsur aparat gabungan yang akan bertugas melakukan pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga pengawasan di sejumlah lokasi keramaian.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang biasanya meningkat saat periode mudik dan libur panjang.
Antisipasi Lonjakan Aktivitas Masyarakat
Setiap tahun, periode Lebaran selalu diiringi dengan peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk perjalanan mudik maupun aktivitas wisata.
Karena itu, Apel Operasi Ketupat Lodaya Kota Tasikmalaya menjadi momentum penting bagi aparat untuk memastikan kesiapan personel, strategi pengamanan, serta koordinasi lintas instansi.
Dengan kesiapan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idulfitri dengan rasa aman, tertib, dan lancar. (red)
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Aksi demonstrasi mewarnai kawasan Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Senin (9/3/2026). Sekitar 300 orang pedagang dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pasar Cikurubuk menggelar aksi di depan Toko Sen Sen.
Aksi demo di Pasar Cikurubuk tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan pelanggaran izin usaha yang dilakukan oleh toko tersebut. Para pedagang menilai Toko Sen Sen selama ini memiliki izin sebagai pedagang grosir atau perdagangan besar, namun dalam praktiknya juga melayani penjualan secara eceran kepada konsumen.
Menurut para pedagang, praktik tersebut dinilai merugikan pedagang kecil di pasar karena menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang.
Selama aksi berlangsung, massa sempat meneriakkan tuntutan agar Wali Kota Tasikmalaya turun langsung menemui aksi demo para pedagang di Pasar Cikurubuk. Hingga sekitar pukul 10.45 WIB, massa mencatat baru empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir di lokasi dan dikoordinir oleh ASDA Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Hanafi, S.H., M.H. untuk menemui para pendemo
“Ari keur hayang kadieu wae, ari geus jadi euweuh!” teriak salah seorang pedagang dalam aksi tersebut, yang menggambarkan kekecewaan mereka terhadap lambannya respons pemerintah.
Meski menyampaikan tuntutan dengan lantang, aksi demonstrasi berlangsung relatif kondusif. Para pedagang bahkan tampak tetap tersenyum saat menyampaikan aspirasi mereka, meski mengaku telah bertahun-tahun merasa dirugikan.
Salah satu perwakilan pedagang dari kalangan ibu-ibu menyampaikan bahwa tuntutan mereka sebenarnya sederhana, yakni agar pedagang grosir tidak melayani penjualan eceran.
“Sanes ti pasar nyandak artos, tapi ti bumi nyandak artos kangge bekel tuang di pasar,” ujarnya, menggambarkan kondisi pedagang kecil yang harus membawa uang dari rumah hanya untuk bekal makan selama berjualan di pasar.
Aksi tersebut mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Sekitar 100 personel dari Polres Tasikmalaya Kota diterjunkan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama demonstrasi berlangsung.
Sementara itu, dalam dialog dengan massa aksi, sejumlah perwakilan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap usaha tersebut telah dilakukan sejak awal tahun.
Sofian Zainal, Kepala Dinas KUMKM Indag Kota Tasikmalaya menyebutkan bahwa berdasarkan data perizinan, usaha tersebut tercatat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 46412 adalah klasifikasi untuk usaha Perdagangan Besar Pakaian, yang mencakup grosir pakaian jadi, pakaian olahraga, serta aksesoris seperti sarung tangan, dasi, dan kaos kaki. Kode ini digunakan dalam sistem OSS RBA untuk distributor atau grosir pakaian. Tidak termasuk perdagangan eceran (ritel) dan tekstil/kain.
Namun dalam temuan di lapangan, toko tersebut diketahui juga melakukan penjualan secara eceran kepada konsumen.
Jika benar demikian, maka aktivitas tersebut dinilai tidak sesuai dengan jenis izin usaha yang dimiliki.
Temuan tersebut langsung disambut riuh tepuk tangan para pedagang yang mengikuti aksi.
Selain itu, Kabid Iqbal selaku Perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah persoalan administratif dalam dokumen perizinan usaha tersebut.
Di antaranya, NIB untuk kegiatan perdagangan besar kosmetik disebut belum sepenuhnya terverifikasi. Selain itu juga ditemukan NIB lain dengan kode KBLI 68111 untuk kegiatan penyewaan gedung yang terdaftar atas nama perseorangan.
Meski demikian, pihak DPMPTSP menegaskan bahwa proses pencabutan izin usaha tidak dapat dilakukan secara langsung, karena harus melalui sistem perizinan nasional dan dilengkapi dengan laporan serta data pendukung.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya melalui Kadis, Hendra Budiman, juga menemukan indikasi pelanggaran terkait bangunan yang digunakan oleh usaha tersebut.
Bangunan tersebut diketahui memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan pada tahun 2017. Namun berdasarkan survei terbaru pada tahun 2025, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara izin dan kondisi bangunan di lapangan.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya bagian bangunan yang berdiri di atas saluran air.
Selain itu, bangunan tersebut juga belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang merupakan syarat penting untuk memastikan sebuah bangunan layak digunakan, terutama untuk aktivitas yang melibatkan banyak orang.
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, pemerintah menyimpulkan adanya indikasi kuat pelanggaran administrasi yang perlu ditindaklanjuti.
Sebagai langkah awal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan segera mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 2 yang salah satu isinya memerintahkan penghentian sementara aktivitas tertentu, termasuk larangan melakukan penjualan secara eceran.
Ketentuan tersebut rencananya akan berlaku hingga 19 Maret 2026, sambil menunggu proses verifikasi lanjutan serta langkah administratif dari pemerintah daerah.
Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas agar tercipta persaingan usaha yang adil antara pedagang grosir dan pedagang kecil di Pasar Cikurubuk. (red)
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Sejumlah pedagang di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, menyampaikan keluhan terkait aspirasi yang mereka nilai belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait. Kondisi tersebut memicu rencana aksi dari para pedagang dalam waktu dekat.
Informasi mengenai rencana aksi tersebut beredar di kalangan pedagang dalam beberapa hari terakhir. Aksi itu disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka atas berbagai persoalan yang mereka alami di kawasan pasar.
Para pedagang berharap langkah tersebut dapat menarik perhatian pihak pemerintah daerah maupun pengelola pasar agar persoalan yang mereka sampaikan segera mendapat respons.
Aspirasi Disebut Sudah Disampaikan Beberapa Kali
Beberapa pedagang menyebutkan bahwa keluhan mengenai kondisi pasar sebenarnya telah disampaikan melalui berbagai kesempatan sebelumnya. Namun hingga saat ini mereka merasa belum ada tindak lanjut yang jelas.
Aspirasi tersebut mencakup sejumlah persoalan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan di pasar, termasuk kondisi fasilitas, penataan area perdagangan, serta dampak kebijakan yang dirasakan langsung oleh pedagang.
Salah seorang pedagang mengatakan bahwa mereka telah mencoba menyampaikan keluhan melalui perwakilan pedagang maupun forum komunikasi dengan pihak terkait.
Sebelumnya, Perkumpulan Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya (HIPPATAS) telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah daerah pada 13 Februari 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Tasikmalaya serta sejumlah instansi lainnya, termasuk DPRD Kota Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri, Kodim, Satpol PP, Dinas Koperasi UKM Perindag, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
Melalui surat tersebut, Pedagang Pasar Cikurubuk meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengambil langkah kebijakan terkait sejumlah persoalan yang mereka hadapi di lingkungan pasar.
Namun hingga Jumat (6/3/2026), para pedagang mengaku belum menerima tanggapan resmi.
Bagi para pedagang, tidak adanya respons tersebut menimbulkan kesan bahwa aspirasi mereka belum menjadi perhatian serius pemerintah kota.
Forum Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk Dibentuk
Merespons situasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat bersama para pedagang kemudian membentuk Forum Masyarakat Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk.
Forum ini menjadi wadah konsolidasi bagi berbagai elemen masyarakat yang menilai persoalan di Pasar Cikurubuk bukan hanya menyangkut pedagang semata, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Melalui forum tersebut, rencana aksi massa mulai disiapkan sebagai langkah untuk menyampaikan aspirasi Pedagang Pasar Cikurubuk secara langsung kepada pemerintah daerah.
Para pedagang berharap pemerintah kota bersedia membuka ruang dialog agar persoalan yang terjadi dapat segera menemukan solusi.
Penurunan Aktivitas Para Pedagang di Pasar Cikurubuk
Selain persoalan komunikasi dengan pihak terkait, sebagian pedagang juga mengaku mengalami penurunan aktivitas perdagangan dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut mereka, jumlah pembeli yang datang ke pasar tidak seramai sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan pedagang sehari-hari.
Beberapa pedagang mengaitkan penurunan aktivitas tersebut dengan sejumlah faktor, termasuk perubahan tata kelola pasar dan kondisi lingkungan perdagangan.
Meski demikian, pedagang berharap situasi tersebut dapat segera diperbaiki melalui langkah-langkah konkret dari pihak terkait.
Harapan Adanya Respons dari Pemerintah
Para pedagang menegaskan bahwa rencana aksi yang disiapkan bukan bertujuan menciptakan konflik, melainkan sebagai upaya agar aspirasi mereka dapat didengar secara lebih luas.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif untuk membahas persoalan yang terjadi di pasar.
Sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di Tasikmalaya, keberadaan Pasar Cikurubuk memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pedagang berharap kondisi pasar dapat terus diperbaiki agar aktivitas perdagangan kembali berjalan normal.
Rencana aksi para pedagang tersebut diperkirakan akan melibatkan sejumlah perwakilan pedagang dari berbagai blok yang ada di kawasan pasar. (red)
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Minggu, 1 Maret 2026, suasana sore di kawasan Taman Kota Tasikmalaya tampak berbeda dari biasanya. Menjelang waktu berbuka puasa, ratusan warga yang melintas dikejutkan dengan kehadiran jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membagikan takjil secara langsung. Kegiatan bertajuk “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan” ini dipimpin langsung oleh Viman Alfarizi Ramadhan bersama para stakeholder Pemkot Tasikmalaya.
Program “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan” menjadi simbol kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan. Tak sekadar membagikan makanan pembuka puasa, kegiatan ini juga membawa pesan kuat tentang kebersamaan, silaturahmi, dan semangat berbagi.
Makna “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan” bagi Warga Tasikmalaya
Secara harfiah, “ngabatalan” berarti berbuka puasa, sedangkan “ngabagikeun” berarti membagikan. Konsep sederhana namun sarat makna ini diwujudkan dalam aksi nyata di ruang publik. Melalui “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan”, pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya dalam forum resmi, tetapi langsung di tengah aktivitas warga.
Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ajakan kepada seluruh unsur pemerintah untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dan keberkahan Ramadan. Momentum ini dinilai tepat untuk mempererat hubungan emosional antara pemerintah dan masyarakat.
Tak sedikit warga yang menyambut hangat kegiatan tersebut. Mereka merasa dihargai dan diperhatikan, terutama karena pembagian takjil dilakukan secara langsung oleh wali kota dan jajaran pejabat daerah.
Wali Kota dan Stakeholder Turun Langsung ke Lapangan
Kehadiran Viman Alfarizi Ramadhan bersama unsur Forkopimda dan perangkat daerah lainnya menambah kesan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Mereka tampak berbaur, menyapa pengendara motor, pejalan kaki, hingga keluarga yang tengah bersantai di Taman Kota.
Interaksi yang terjalin berlangsung hangat dan penuh keakraban. Warga yang menerima takjil tidak hanya mendapatkan makanan untuk berbuka, tetapi juga kesempatan berdialog langsung dengan kepala daerah.
Dalam keterangannya, wali kota menegaskan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi budaya positif yang terus berlanjut setiap Ramadan. Menurutnya, kepedulian sosial harus menjadi karakter bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Ramadan sebagai Momentum Penguatan Silaturahmi
Bulan suci Ramadan selalu menjadi momen istimewa untuk mempererat tali persaudaraan. Melalui “Ngabatalan – Ngabagikeun Takjil di Jalan”, Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan komitmennya dalam membangun hubungan yang lebih humanis dengan masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif. Pemerintah tidak hanya fokus pada program administratif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kebersamaan.
Semangat berbagi yang ditanamkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi komunitas, organisasi, hingga pelaku usaha di Tasikmalaya untuk melakukan hal serupa. Dengan demikian, dampak positif Ramadan dapat dirasakan lebih luas.
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Di saat isu transformasi digital terus digaungkan, kisah seorang pelajar 14 tahun asal Tasikmalaya menghadirkan potret berbeda di lapangan. Arkanurrizky A.H, siswa SMP Negeri 1 Tasikmalaya, berhasil menembus ajang Hackclub Campfire yang digelar di Perpustakaan Jakarta Cikini pada 28 Februari hingga 1 Maret 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Hack Club tersebut diikuti sekitar 90 peserta dari berbagai daerah, mayoritas berasal dari Jabodetabek. Di antara puluhan peserta dari kota-kota besar, hadir seorang pelajar dari Tasikmalaya yang membawa karya sekaligus mimpi besar di bidang teknologi.
Namun di balik partisipasinya dalam Hackclub Campfire, terdapat cerita yang tak kalah penting: perjuangan mengikuti ajang nasional dengan dukungan yang dinilai belum maksimal dari lingkungan pendidikan formal.
Dua Hari Adu Kreativitas di Hackclub Campfire
Hackclub Campfire berlangsung selama dua hari dengan format game jam. Peserta ditantang untuk merancang, membangun, dan menyempurnakan sebuah game dalam waktu terbatas.
Arkanurrizky memilih mengembangkan game ber-genre exploration bertema “ikan makan ikan”. Game tersebut mengajak pemain menyelami dunia bawah laut, bertahan hidup dengan memangsa ikan yang lebih kecil dan menghindari predator yang lebih besar.
Konsepnya memang sederhana, tetapi eksekusinya membutuhkan logika pemrograman, desain sistem level, serta pemahaman mekanisme progresi karakter. Seluruh proses penyempurnaan dilakukan secara intensif selama dua hari pelaksanaan Hackclub Campfire.
Event ini terbuka untuk umum tanpa proses seleksi khusus. Baik pemula maupun yang sudah berpengalaman dapat berpartisipasi. Model ini memberi ruang luas bagi pelajar untuk belajar langsung melalui praktik dan kolaborasi.
“Saya ingin menambah pengalaman game jam dan memperluas networking dengan sesama game developer,” ujar Arkanurrizky.
Rekam Jejak yang Konsisten
Keikutsertaan di Hackclub Campfire bukan langkah pertamanya. Ia telah mengikuti sekitar 10 kompetisi serupa, baik secara daring maupun luring.
Dari sejumlah ajang tersebut, ia berhasil meraih kemenangan di tiga kompetisi: G4C Student Challenge (online), Uni GameJam (online), dan International Environmental Coding Competition yang digelar di Bandung.
Capaian tersebut menunjukkan konsistensi dan keseriusan dalam menekuni bidang pengembangan game. Di usia 14 tahun, Arkanurrizky sudah terbiasa membangun proyek digital dan bersaing dengan pelajar dari berbagai kota.
Minim Dukungan Formal Jadi Sorotan
Meski memiliki rekam jejak kompetisi yang jelas, dukungan formal dinilai belum sebanding dengan upaya yang dilakukan.
Keluarga Arkanurrizky mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada apresiasi khusus dari pihak manapun. Bahkan untuk kebutuhan transportasi dan akomodasi lomba luar kota, keluarga harus berinisiatif sendiri.
Pada beberapa event sebelumnya, dukungan sempat datang dari pihak luar secara personal. Namun untuk keikutsertaan di Hackclub Campfire kali ini, upaya meminta bantuan tidak membuahkan respons.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas tentang sistem pembinaan siswa berprestasi di bidang non-akademik konvensional. Apakah sekolah memiliki mekanisme khusus untuk mendukung talenta digital? Apakah ada skema bantuan atau pendampingan ketika siswa mengikuti kompetisi berbasis teknologi?
Transformasi Digital dan Realitas di Daerah
Di tingkat nasional, penguatan sumber daya manusia digital menjadi agenda strategis. Coding, pengembangan aplikasi, dan industri kreatif digital disebut sebagai sektor masa depan.
Namun realitas di daerah menunjukkan bahwa talenta muda kerap bergerak lebih cepat dibanding sistem yang menaunginya.
Partisipasi Arkanurrizky dalam Hackclub Campfire menjadi contoh konkret bahwa anak daerah memiliki kapasitas untuk bersaing di ruang nasional bahkan global. Akan tetapi, tanpa dukungan yang terstruktur, perjalanan tersebut berpotensi bergantung sepenuhnya pada kemampuan keluarga masing-masing.
Jika kondisi ini terus terjadi, bukan tidak mungkin akan muncul kesenjangan akses bagi siswa berbakat yang memiliki keterbatasan finansial.
Momentum Refleksi
Kisah ini bukan untuk menyudutkan, melainkan menjadi momentum refleksi. Dunia pendidikan kini memasuki era di mana prestasi tidak lagi hanya diukur dari nilai akademik atau perlombaan tradisional.
Ajang seperti Hackclub Campfire menunjukkan bahwa kompetensi abad 21 lahir dari kolaborasi, kreativitas, dan keberanian mencoba.
Arkanurrizky telah menunjukkan inisiatif dan konsistensi. Ia melangkah dari Kota Tasikmalaya menuju Jakarta demi mengasah kemampuannya. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem di sekitarnya merespons langkah tersebut.
Jika talenta digital benar-benar ingin dikembangkan, maka dukungan konkret bukan lagi sekadar wacana. Apresiasi formal, pembinaan, hingga fasilitasi keikutsertaan dalam event nasional bisa menjadi langkah awal.
Perjalanan dua hari di Hackclub Campfire mungkin singkat. Namun pesan yang dibawanya jauh lebih panjang: bahwa masa depan digital Indonesia juga sedang dibangun oleh anak-anak daerah yang berani melangkah—meski belum selalu mendapat sorotan. (red)
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Kasus Ns, siswi sekolah dasar berprestasi yang diketahui mengemis pada malam hari di pusat Kota Tasikmalaya, membuka diskusi lebih luas mengenai kondisi kemiskinan di Tasikmalaya.
Peristiwa ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga memicu peninjauan langsung aparat kecamatan. Dari kunjungan tersebut, muncul temuan administratif dan sosial yang mengindikasikan persoalan yang lebih kompleks dibanding sekadar satu kasus keluarga.
Kunjungan Aparat dan Temuan Awal di Lapangan
Camat Cipedes Cecep Ridwan bersama unsur kelurahan dan Babinkamtibmas mendatangi kediaman Ns di Kelurahan Panglayungan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah kecamatan mengimbau agar Ns tidak lagi turun ke jalan dan tetap memprioritaskan pendidikan.
Namun temuan penting justru muncul dari sisi administrasi. Keluarga Ns belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam konteks kemiskinan di Tasikmalaya, persoalan pendataan sering menjadi faktor krusial. Keluarga yang secara ekonomi tergolong rentan bisa saja belum masuk dalam sistem bantuan sosial apabila belum terverifikasi atau belum diperbarui datanya.
Data BPS dan Posisi Tasikmalaya di Jawa Barat
Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di berbagai daerah di Jawa Barat menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi inflasi, daya beli, serta kondisi pasar tenaga kerja.
Secara umum, persentase penduduk miskin di Jawa Barat berada di kisaran satu digit (di bawah 10 persen). Namun di sejumlah daerah, angka tersebut bisa lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
Kota Tasikmalaya termasuk daerah dengan dinamika ekonomi sektor perdagangan dan jasa yang cukup aktif. Meski demikian, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di wilayah Tasikmalaya masih berada di atas beberapa kota besar lain di Jawa Barat.
Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya bukan sekadar isu sporadis, melainkan bagian dari tantangan struktural yang perlu perhatian berkelanjutan.
Fenomena Anak Turun ke Jalan dan Dimensi Sosial
Ketua RW 05 setempat (Yogi) menyampaikan bahwa Ns bukan satu-satunya anak yang terlihat mencari uang pada malam hari. Diperkirakan terdapat beberapa anak lain yang melakukan aktivitas serupa.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya memiliki dimensi sosial yang lebih luas, antara lain:
Tekanan ekonomi keluarga
Minimnya akses pekerjaan informal stabil
Kurangnya literasi bantuan sosial
Risiko normalisasi anak bekerja di usia dini
Setiap kasus tentu memiliki latar belakang berbeda. Namun pola yang berulang di satu lingkungan menjadi indikator bahwa diperlukan asesmen sosial menyeluruh.
Perspektif Perlindungan Anak dan Regulasi
Aktivis sosial Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P., menyampaikan bahwa persoalan ini perlu dilihat dari dua sisi: perlindungan hukum dan intervensi sosial.
Jika terdapat unsur eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka hal tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Namun demikian, ia menekankan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Pendampingan ekonomi keluarga dan pembaruan data sosial dinilai lebih berkelanjutan.
Dampak Pemberitaan dan Respons Cepat
Pada malam hari setelah kunjungan, kami beserta redaksi media lain yang tergabung dalam komunitas SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif) melakukan pemantauan di lokasi awal Ns mengemis, dan menariknya saat itu tidak lagi menemukan aktivitas serupa. Tidak terlihat anak-anak yang biasanya berada di sekitar area tersebut pada malam hari.
Kondisi yang terjadi belum dapat disimpulkan sebagai perubahan permanen, namun menjadi catatan bahwa perhatian publik dan pemberitaan turut memengaruhi situasi di lapangan.
Namun di satu sisi fenomena ini memunculkan spekulasi baru. Apakah aktivitas tersebut terkoordinasi? Apakah ada pihak tertentu yang mengatur? Ataukah sekadar efek sesaat dari viralnya pemberitaan?
Belum ada bukti yang mengarah pada kesimpulan tertentu. Namun kondisi ini memperkuat dugaan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya memiliki dinamika yang lebih kompleks daripada sekadar kondisi ekonomi keluarga.
Tantangan Penanganan Kemiskinan di Tasikmalaya
Kasus ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya berkaitan dengan beberapa faktor utama:
1. Akurasi dan Pemutakhiran Data
Pendataan keluarga miskin harus diperbarui secara berkala agar bantuan tepat sasaran.
2. Koordinasi Antarlevel Pemerintahan
RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga dinas sosial perlu memiliki jalur komunikasi yang efektif.
3. Perlindungan Anak Berbasis Komunitas
Sekolah dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam memastikan anak tetap berada di bangku pendidikan.
4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Intervensi jangka panjang lebih efektif dibanding bantuan sesaat.
Refleksi dan Arah Kebijakan
Kemiskinan di Tasikmalaya tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi regional Jawa Barat. Perbandingan data menunjukkan bahwa meski bukan yang tertinggi, angka kemiskinan di daerah ini tetap memerlukan perhatian serius.
Kasus Ns menjadi pengingat bahwa di balik angka statistik terdapat kondisi riil masyarakat. Penanganan yang komprehensif dan berbasis data menjadi kunci agar persoalan serupa tidak berulang.
Pembangunan sosial dinilai tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi dari keberhasilan melindungi anak-anak dan keluarga rentan. (red)
Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pertumbuhan kota terlihat jelas. Pusat kuliner ramai. Jalan protokol padat. Aktivitas ekonomi berjalan tanpa jeda.
Namun di sudut lain Kota Tasikmalaya, seorang anak sekolah dasar berdiri di tepi jalan setiap malam.
Ia berprestasi. Ia rajin. Tapi ia juga mengemis.
Kisah Nisa bukan sekadar cerita menyentuh hati. Ia adalah alarm keras tentang kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang masih nyata dan belum sepenuhnya tertangani.
Kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan Anak yang Kehilangan Waktu Istirahat
Anak usia 10 tahun seharusnya menghabiskan malam dengan belajar atau beristirahat. Bukan berjalan kaki beberapa kilometer demi recehan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya memiliki dampak langsung pada anak-anak. Mereka bukan hanya saksi kondisi ekonomi keluarga, tetapi ikut menanggung bebannya.
Jika seorang siswa ranking dua saja harus turun ke jalan, berapa banyak anak lain yang mungkin mengalami nasib serupa namun belum terpublikasi?
Gelombang Respons dan Peran Media
Sejak pemberitaan muncul, publik bergerak. Pesan bantuan berdatangan. Empati mengalir.
Ketua Umum PD PUI Kota Tasikmalaya, Fikri Dikriansyah, menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membuka kesadaran kolektif.
“Masalah sosial sering terjadi tanpa terlihat. Media membuatnya menjadi perhatian bersama,” katanya.
Kemiskinan di Kota Tasikmalaya selama ini mungkin terasa abstrak. Namun ketika ia memiliki wajah dan nama, publik tak bisa lagi berpaling.
Pemerintah dan Media: Momentum Kolaborasi
Komunikasi dari Camat Cipedes menjadi awal yang baik. Walau belum ada kebijakan resmi diumumkan, setidaknya isu ini telah masuk dalam radar perhatian pemerintah.
Asep Ishak, Sekretaris SWAKKA, melihat ini sebagai momentum strategis.
“Ketika pemerintah daerah dan media bersinergi secara positif, indah, dan harmonis, maka dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Inilah contoh nyata bagaimana sinergi itu bekerja,” ujarnya.
Menurutnya, kemiskinan di Kota Tasikmalaya harus ditangani melalui kolaborasi, bukan pendekatan sepihak.
Ujian bagi Kota
Ramadhan sering disebut sebagai bulan refleksi. Tapi refleksi tanpa tindakan hanya menjadi wacana.
Kisah ini menguji komitmen semua pihak: apakah perhatian ini akan berubah menjadi kebijakan perlindungan anak yang lebih konkret? Atau sekadar menjadi berita yang ramai lalu menghilang?
Kemiskinan di Kota Tasikmalaya adalah tantangan bersama. Ia tidak bisa diserahkan pada satu institusi saja.
Karena kemajuan kota bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang memastikan tidak ada anak yang harus memilih antara sekolah dan jalanan.
