Suara Kebangsaan

Tag: Pemkot Tasikmalaya

  • Diorama Kota Tasikmalaya, Mimpi Baru di Tengah PR Wisata yang Belum Tuntas

    Diorama Kota Tasikmalaya, Mimpi Baru di Tengah PR Wisata yang Belum Tuntas

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pembangunan Diorama Kota Tasikmalaya akan memasuki ke dalam tahap perencanaan. Pemerintah kota menyebut rencana ini masih tahap awal, baru sebatas kajian kelayakan atau feasibility study (FS). Secara konsep, ide ini terdengar menarik: edukatif, beraroma sejarah, dan bisa menjadi ikon wisata baru.

    Namun di balik narasi manis itu, publik pantas bertanya: apakah Kota Tasikmalaya benar-benar sudah siap menambah proyek wisata baru?

    Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, sebagaimana dimuat radartasik.id, menyampaikan bahwa rencana pembangunan diorama tersebut masih berada pada tahap awal berupa Feasibility Study (FS). Kajian kelayakan itu ditargetkan mulai disusun pada tahun ini sebagai dasar penentuan arah dan konsep pembangunan selanjutnya.

    “Insya Allah tahun ini FS-nya dibuat. Mudah-mudahan bisa selesai sesuai target,” ujar Diky, dikutip dari radartasik.id, Minggu (25/1/2026).

    Rencana ini sontak memantik diskusi di ruang publik. Salah satunya datang dari SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), komunitas jurnalis dan kreator konten yang menilai arah kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam—bukan untuk menolak mimpi, tetapi untuk menguji kewarasannya.

    Masalah Lama Belum Beres

    Selama ini, persoalan utama pariwisata Kota Tasikmalaya bukan kekurangan destinasi. Justru sebaliknya, potensi wisata kota ini cukup lengkap. Wisata alam, religi, kuliner, hingga industri kreatif tersebar di berbagai wilayah. Masalahnya ada pada pengelolaan.

    Fakta ini bukan opini semata. Dalam kajian Bappelitbangda tahun 2022, pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa pengelolaan objek wisata masih belum terintegrasi. Banyak destinasi dikelola sendiri-sendiri, tanpa konsep kawasan yang kuat. Akibatnya, ada yang terawat, tapi tak sedikit pula yang dibiarkan jalan di tempat.

    Kecamatan Kawalu bisa dijadikan contoh. Wilayah ini memiliki Rest Area Urug, arung jeram Sungai Ciwulan, wisata religi, wisata kuliner Kupat Tanjung, hingga sentra bordir. Lengkap. Namun yang dibutuhkan Kawalu bukan objek baru, melainkan manajemen kawasan yang serius dan berkelanjutan.

    Kalau yang sudah ada saja belum optimal, wajar jika publik mempertanyakan urgensi rencana diorama Kota Tasikmalaya.

    Wisata Ramai, PAD Minim

    Masalah lain yang tak kalah penting adalah soal kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan jumlah wisatawan ke Kota Tasikmalaya terus meningkat setiap tahun. Namun peningkatan itu tidak diikuti lonjakan PAD yang sebanding.

    Penelitian ilmiah tahun 2022 bahkan mencatat angka yang cukup mencolok. Realisasi pajak hotel di Kota Tasikmalaya baru sekitar 6,10 persen dari potensi yang ada. Pajak restoran pun hanya terealisasi 15,52 persen dari potensi sekitar Rp153 miliar.

    Artinya, wisatawan datang, tapi uangnya tidak maksimal masuk ke kas daerah. Dalam kondisi seperti ini, membangun destinasi baru tanpa membenahi tata kelola ibarat menambah etalase, sementara sistem penarikan pendapatannya masih bocor.

    Jangan Terjebak Budaya Proyek Baru

    Kritik terhadap rencana diorama bukan berarti anti pembangunan. Yang dipersoalkan adalah pola kebijakan. Terlalu sering daerah terjebak pada semangat memulai proyek baru, sementara pekerjaan rumah lama dibiarkan berlarut-larut.

    Padahal dalam Renstra Disparpora 2021–2026, persoalan utama yang diidentifikasi justru pembenahan sarana-prasarana, promosi, kelembagaan, dan pemanfaatan aset wisata yang sudah ada. Bukan kondisi sektor pariwisata yang sudah mapan dan siap menanggung proyek tambahan.

    Diorama dan arboretum bisa saja menjadi ide bagus. Tapi kebijakan publik bukan soal siapa paling kreatif, melainkan soal prioritas dan kewarasan anggaran.

    Mimpi Boleh, Bereskan Dulu PR-nya

    Bagi SWAKKA, rencana pembangunan Diorama Kota Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari pola kebijakan yang lebih besar: budaya proyek baru. Sebuah kecenderungan untuk lebih bersemangat membangun hal-hal baru, ketimbang merapikan pekerjaan rumah yang sudah lama terbengkalai.

    Padahal, semangat membuat proyek baru itu tidak sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Disparpora 2021–2026, yang memuat daftar panjang isu strategis, mulai dari keterbatasan sarana, lemahnya tata kelola destinasi, hingga belum optimalnya pemanfaatan aset pariwisata. Renstra tersebut berbicara banyak soal pembenahan dasar, bukan kondisi sektor pariwisata yang sudah surplus dan siap menanggung proyek baru.

    Pemerintah tentu berhak bermimpi dan merancang ikon baru kota. Namun mimpi yang baik seharusnya berdiri di atas fondasi yang kuat. Selama pengelolaan destinasi lama belum beres dan PAD pariwisata masih bocor, proyek baru berisiko hanya menambah daftar aset yang ramai di awal, lalu sepi di kemudian hari.

    Publik tidak menolak mimpi. Publik hanya ingin memastikan bahwa sebelum melangkah lebih jauh, pekerjaan rumah pariwisata Kota Tasikmalaya benar-benar dibereskan lebih dulu. (red)

  • Kang Dedi Mulyadi turut meriahkan Perayaan HUT Ke-24 Kota Tasikmalaya

    Kang Dedi Mulyadi turut meriahkan Perayaan HUT Ke-24 Kota Tasikmalaya

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Ribuan warga memadati kawasan eks Terminal Cilembang, Jumat (17/10/2025) malam. Mereka datang dari berbagai penjuru Kota Tasikmalaya — bahkan dari luar kota — untuk menyaksikan langsung Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang hadir dalam peringatan HUT ke-24 Kota Tasikmalaya bertajuk “Abdi Nagri Nganjang Ka Warga.”

    Kehadiran Gubernur Jawa Barat itu membuat suasana semakin meriah. Warga bersorak dan berebut bersalaman saat KDM naik ke panggung utama. Ia menyalami penonton satu per satu dengan gaya khasnya yang santai, penuh canda, dan tanpa jarak.

    KDM Tampil Santai, Sapa Warga dengan Guyonan

    Dalam sambutannya, KDM menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah rakyat, bukan di balik meja kantor.

    “Kalau rakyat sudah bahagia, berarti pemerintahnya benar. Kita harus jadi pemimpin yang bisa diajak ngobrol, bukan yang susah ditemui,” ujarnya disambut tepuk tangan panjang.

    KDM menghibur warga dengan guyonan khasnya tentang kehidupan masyarakat Tasikmalaya yang religius dan kreatif. Ia beberapa kali turun dari panggung untuk menyapa pedagang kecil di sekitar area acara.

    Melalui “Abdi Nagri Nganjang Ka Warga”, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadirkan hiburan rakyat sekaligus pelayanan publik langsung di tengah masyarakat.

    Tak Hanya Warga Kota, Penonton Datang dari Luar Daerah

    Antusiasme masyarakat pada malam puncak HUT ke-24 tidak hanya berasal dari warga Kota Tasikmalaya. Banyak penonton yang rela menempuh perjalanan jauh demi melihat langsung sosok Kang Dedi.

    Dedi (56), warga Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, datang bersama keluarga besarnya. Ia sudah tiba di lokasi sejak sore agar mendapat tempat strategis di dekat panggung utama.

    “Saya bawa istri, anak, bahkan cucu. Kami ingin lihat langsung Kang Dedi. Kalau di TV sering, tapi lihat langsung lebih seru,” ujarnya sambil tertawa.

    Dari arah Ciamis, Ibu Sri (38) datang bersama dua sepupunya. Ia menempuh perjalanan lebih dari satu jam demi bisa menyaksikan kehadiran KDM.

    “Kami sengaja ke sini cuma buat lihat Kang Dedi. Katanya acara ramai dan penuh hiburan, ternyata betul banget,” katanya antusias.

    Kehadiran warga dari luar daerah menunjukkan besarnya magnet sosok KDM dan daya tarik Tasikmalaya sebagai kota yang ramah dan terbuka.

    Pertunjukan Seni dan Pesta Rakyat Warnai Malam HUT ke-24

    Malam puncak HUT ke-24 Kota Tasikmalaya menampilkan berbagai kesenian tradisional Sunda, musik rakyat, dan tari kreasi.
    Warga juga menikmati layanan gratis dari sejumlah instansi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembuatan dokumen kependudukan, hingga bazar UMKM lokal yang ramai pengunjung.

    Petugas gabungan dari Satpol PP, Dishub, dan Kepolisian mengatur lalu lintas dengan tertib, sehingga ribuan penonton tetap merasa aman dan nyaman selama acara berlangsung.

    Tema “Santun” Jadi Pesan Utama Hari Jadi Kota Tasikmalaya

    Pemerintah Kota Tasikmalaya mengusung tema “Santun” — singkatan dari Selalu Ada, Nyaman, Tulus, Unggul. Tema ini mencerminkan semangat baru dalam membangun kota yang berdaya saing dan berkarakter.

    Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan bersama Wakil Wali Kota Diky Chandra hadir mendampingi masyarakat. Mereka berdua menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berperan dalam kesuksesan perayaan tersebut.

    “Tasikmalaya bukan hanya kota religius, tapi juga kreatif dan santun. Semoga semangat ini terus tumbuh bersama masyarakat,” kata Viman.

    Malam yang Sulit Dilupakan

    Kemeriahan malam HUT ke-24 Kota Tasikmalaya membuktikan kuatnya semangat kebersamaan warga.
    Kehadiran KDM tidak hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga memperlihatkan kedekatan pemerintah dengan rakyatnya.

    Sorak-sorai warga yang bertahan hingga acara berakhir menggambarkan bahwa malam itu bukan sekadar pesta ulang tahun kota, melainkan pesta kebanggaan warga Tasikmalaya dan sekitarnya. (red)

  • Sekolah Rakyat Kota Tasikmalaya Resmi dibuka

    Sekolah Rakyat Kota Tasikmalaya Resmi dibuka

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kota Tasikmalaya membuka Sekolah Rakyat di Tasikmalaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Acara peresmian berlangsung di eks SDN Rahayu, Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Selasa (7/10/2025).

    Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan hadir langsung dalam acara tersebut. Keduanya menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi hak semua anak, bukan hanya bagi mereka yang mampu.

    Sekolah Rakyat Jadi Model Pendidikan Inklusif

    Program Sekolah Rakyat di Tasikmalaya menggunakan model Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 dengan tiga rombongan belajar: dua rombongan tingkat SMP dan satu rombongan tingkat SD. Sebanyak 75 siswa sudah memulai kegiatan belajar di sekolah tersebut.

    Seluruh siswa memperoleh fasilitas lengkap, mulai dari tempat tinggal, makan, hingga perlengkapan belajar secara gratis. Sistem asrama penuh memberi ruang bagi anak-anak untuk fokus belajar tanpa beban ekonomi.

    Wali Kota Viman menyebut Sekolah Rakyat sebagai hadiah istimewa pada Hari Jadi ke-24 Kota Tasikmalaya. Ia menegaskan, sekolah ini bukan proyek seremonial, melainkan langkah nyata untuk mencegah anak Tasikmalaya putus sekolah.

    “Sekolah rakyat menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan. Ini tempat menata masa depan, bukan sekadar ruang kelas,” ujar Viman.

    Pemerintah daerah juga menyiapkan lahan seluas 7,5 hektare di Tamansari untuk pengembangan jangka panjang. Langkah ini bertujuan menampung lebih banyak siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih representatif.

    Kisah dan Harapan dari Para Siswa

    Banyak anak kini mendapatkan kesempatan baru melalui Sekolah Rakyat di Tasikmalaya. Salah satunya, SL, remaja dari Kelurahan Gunung Gede. Ia sempat berhenti sekolah karena membantu orang tua di warung, tetapi kini bisa kembali belajar.

    “Saya senang bisa sekolah lagi. Semua kebutuhan sudah disediakan di sini, jadi saya bisa fokus,” kata SL.

    DF, siswi lain, pernah mengalami perundungan di sekolah sebelumnya. Ia sempat kehilangan semangat belajar, tetapi dukungan dari keluarga dan guru membantunya pulih. Kini, ia kembali berani bermimpi.

    Cerita para siswa ini memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, melainkan juga ruang untuk memulihkan harapan dan semangat anak-anak.

    Wakil Gubernur Erwan Setiawan menilai program ini sejalan dengan visi pendidikan karakter yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Pendidikan tidak berhenti pada ilmu pengetahuan. Ia juga membentuk akhlak dan moral. Sekolah rakyat menjadi wadah yang tepat untuk itu,” ujarnya.

    Langkah Lanjutan dan Dukungan Pemerintah

    Program Sekolah Rakyat di Tasikmalaya terus berkembang. Pemerintah Kota menambah tenaga pendidik, memperbaiki fasilitas belajar, dan memperluas kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain agar sekolah ini berkelanjutan.

    Viman menegaskan komitmennya menjadikan Sekolah Rakyat sebagai contoh bagi daerah lain. Ia menargetkan model ini bisa diterapkan di seluruh kecamatan di Tasikmalaya dan wilayah lain di Jawa Barat.

    Pemerintah Provinsi juga menyiapkan program beasiswa untuk siswa berprestasi agar bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

    Hadirnya Sekolah Rakyat di Tasikmalaya membuktikan bahwa pemerintah serius menegakkan prinsip pendidikan untuk semua. Sekolah ini bukan sekadar simbol, tetapi langkah konkret untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. (red)

  • Kota Tasikmalaya: Kepala Dinas Sosial Islah

    Kota Tasikmalaya: Kepala Dinas Sosial Islah

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Proses Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Islah dengan warga Panglayungan berakhir positif setelah Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra, turut memediasi kedua pihak. Informasi mengenai proses islah ini tersedia di website resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Seusai islah, Kadinsos Kota Tasikmalaya terlihat legowo menerima kesalahan. Selain menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, dengan besar hati, ia juga akan menerima jika harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

    Namun meski begitu, Imam Fauzi, Ketua Generasi Muda Merah Putih (GMMP), menekankan bahwa langkah islah harus benar-benar diikuti dengan perubahan sikap.

    Dalam pernyataannya kepada redaksi pada Jumat (19/09/2025), Imam menegaskan pentingnya mengambil hikmah dari peristiwa yang sempat menimbulkan ketegangan tersebut. “Alhamdulillah kami mengapresiasi sekali baik langkah Pemkot Tasikmalaya, maupun Kadinsos Kota Tasikmalaya. Kami berharap, ini cerita terakhir tentang sosok Kadinsos Kota Tasikmalaya yang dikenal temperamen. Semoga menjelang akhir jabatan, citra ini bisa dirubah, sehingga jejaknya juga bisa lebih baik,” ujarnya.

    Harus Mengedepankan Empati

    Menurut Imam, peristiwa ini harus dijadikan pelajaran tidak hanya bagi Kadinsos, tetapi juga bagi seluruh pemangku jabatan di Kota Tasikmalaya. Ia menekankan bahwa seorang pejabat publik dituntut memiliki empati tinggi terhadap masyarakat. “Pejabat itu harus punya empatik. Kenapa? Karena pejabat itu tidak mengalami hal yang dialami oleh rakyat jelata,” tegasnya.

    Imam mencontohkan, dalam persoalan bantuan sosial (bansos). “Warga tahu kok, sering kali ada masalah data yang memang harus divalidasi. Namun, ketika rakyat menyampaikan keluhannya, pejabat harus bisa memahami situasi dengan penuh empati. Saat rakyat dan pejabat bertemu, jangan pernah lupa, rakyat itu mengalami dampak dari faktor tersebut. Mereka mengalami dampak langsung. Sementara pejabat kan tidak mengalami. Hidup mereka lebih nyaman. Jadi kalau rakyat marah, wajar karena memang mereka terdampak langsung. Pejabat yang tidak ikut-ikutan terdampak langsung sangat tak pantas jika ikut-ikutan marah,” jelas Imam.

    Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran pejabat tentang asal-usul anggaran negara. Menurutnya, lebih dari 80 persen APBN maupun APBD bersumber dari rakyat, termasuk gaji dan tunjangan besar yang diterima para pejabat. “Kita hidup di negara yang 80% lebih angarannya masih bergantung pada pajak rakyat. Gaji dan tunjangan puluhan juta rupiah yang diterima oleh para kepala SKPD itu dari rakyat. Tolong jaga empati untuk rakyat,” tegasnya lagi.

    Imam menilai, apabila pejabat mampu menempatkan diri dengan rendah hati, memahami kondisi masyarakat, dan menjaga komunikasi yang baik, citra pemerintah kota akan lebih positif di mata publik. “Islah bukan hanya soal berdamai, tapi tentang perubahan perilaku. Kalau pejabat bisa menahan diri dan mengutamakan empati, konflik seperti ini tidak perlu terjadi lagi,” tambahnya.

    Pernyataan Imam Fauzi memperlihatkan bahwa meski proses Kadinsos Kota Tasikmalaya Islah sudah berjalan, publik tetap menunggu tindak lanjut berupa perubahan sikap nyata. Harapan besar kini tertuju pada pemkot dan pejabat terkait agar momentum ini tidak sekadar menjadi catatan insiden, melainkan titik balik menuju pemerintahan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (red)

  • Puluhan Jabatan Kosong, Pemkot Tasikmalaya masih menunggu Rekomendasi

    Puluhan Jabatan Kosong, Pemkot Tasikmalaya masih menunggu Rekomendasi

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kota Tasikmalaya masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri untuk mempercepat pengisian jabatan kosong sebanyak 70 posisi di birokrasi. Sekda Asep Goparullah menyebut pengisian ini penting demi efektivitas layanan publik dan kesinambungan program.

    Proses sudah diajukan ke BKN dan Pemprov Jabar. Jika disetujui, eksekusi segera dilakukan. Harapannya, seluruh jenjang eselon bisa terisi secara serentak agar kinerja pemerintahan tetap optimal dan tidak terganggu kekosongan struktural.

    70 Jabatan Kosong Tunggu Restu Kemendagri

    Sekitar 70 kursi kosong di birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya, mulai dari jabatan eselon II hingga IV, masih belum terisi. Jabatan tersebut mencakup posisi strategis seperti kepala dinas, kepala bidang, hingga kepala seksi. Proses pengisian jabatan kosong ini saat ini tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd., menyatakan bahwa usulan pengisian jabatan telah dikirimkan ke instansi terkait. Kini, pihaknya hanya bisa menunggu keluarnya rekomendasi dari Kemendagri sebagai dasar pelaksanaan.

    “Mudah-mudahan segera ada kepastian. Kita tidak tahu apakah besok atau lusa rekomendasinya turun,” ujarnya kepada awak media, Kamis, 24 Juli 2025.

    Asep menekankan pentingnya percepatan pengisian jabatan kosong demi menjaga kelangsungan pelayanan publik. Menurutnya, jabatan yang tak kunjung terisi dapat menghambat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah kota.

    “Begitu rekomendasi turun, kita langsung eksekusi sesuai skema yang telah disusun,” lanjutnya.

    Sejalan dengan itu, pengajuan promosi, rotasi, dan mutasi pegawai telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asep optimis, proses ini bisa rampung dalam dua pekan. Bahkan, jika memungkinkan, penyelesaiannya bisa lebih cepat.

    “Surat dari provinsi sudah diteruskan ke kementerian. Kita tinggal menunggu arahan lanjutan,” jelasnya.

    Mengenai teknis pelaksanaan, Asep belum bisa memastikan apakah pengisian dilakukan serentak atau bertahap. Namun, ia berharap semua jenjang eselon—baik II, III, maupun IV—dapat diisi dalam satu kali proses.

    “Kalau bisa sekaligus, tentu lebih efisien. Tapi semuanya tetap menunggu petunjuk dari Kemendagri,” pungkasnya

  • Pemkot Tasikmalaya Gelar Pasar Murah Menjelang Iedul Adha 1446 H

    Pemkot Tasikmalaya Gelar Pasar Murah Menjelang Iedul Adha 1446 H

    Suara Kebangsaan, Berita Tasikmalaya – Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, Pemerintah Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank Indonesia menggelar Pasar Pangan Murah pada Selasa pagi, 3 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Parakanyasag dan langsung disambut antusias oleh warga.

    Pasar murah tersebut merupakan bagian dari program stabilisasi harga dan distribusi bahan pangan pokok menjelang hari besar keagamaan. Sejumlah komoditas dijual dengan harga miring dibandingkan harga pasar, seperti beras premium seharga Rp13.000/kg (dari harga pasar Rp15.000), telur ayam Rp24.500/kg (harga pasar Rp27.000), hingga minyak goreng yang hanya dijual Rp15.000 per liter.

    “Pasar pangan murah ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa terbebani lonjakan harga menjelang hari raya,” ujar Lisda Eka Syafira, perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Tasikmalaya, saat ditemui di lokasi.

    Lisda menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di Parakanyasag, tetapi juga tersebar di titik-titik strategis lainnya. Di tingkat provinsi, pelaksanaan juga berlangsung di Kelurahan Cibunigeulis, sementara di tingkat kota, digelar di Kecamatan Kawalu dan Cibeureum dengan dukungan anggaran dari APBD Kota Tasikmalaya.

    Tak hanya menjual kebutuhan pokok dengan harga murah, pasar ini juga dirancang sebagai bagian dari strategi jangka pendek untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga selama periode Hari Raya. “Stok bahan pangan kita saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama tiga bulan ke depan,” tambah Lisda.

    Hal senada disampaikan oleh Saepuloh, Analis Ketahanan Pangan DKP3. Ia menegaskan bahwa pasar murah seperti ini rutin digelar setiap menjelang hari besar keagamaan nasional. “Dinas memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau, terutama di momen penting seperti Idul Adha,” ujarnya.

    Dari pantauan di lapangan, ratusan warga memadati lokasi sejak pagi hari. Banyak di antaranya mengaku terbantu dengan adanya pasar murah ini, mengingat harga pasar yang terus berfluktuasi. Antusiasme masyarakat juga menunjukkan betapa pentingnya kehadiran program-program nyata yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. (red)

  • Kota Tasikmalaya: Menanti Terobosan Pimpinan Baru

    Kota Tasikmalaya: Menanti Terobosan Pimpinan Baru

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Sudah lebih dari 40 hari sejak pelantikan, Viman Alfarizi Ramadhan dan Raden Dicky Candranegara menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Jika dikaitkan dengan Program 100 Hari Kerja, ini artinya, Viman-Dicky hampir berada di pertengahan perjalanan. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang sudah mereka perbuat untuk Kota Tasikmalaya?

    Boleh jadi memang tidak ada regulasi yang mendasari konsep Program 100 Hari Kerja. Namun, konsep ini sudah lama mewarnai dinamika politik. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di dunia. Konsep 100 Hari Kerja ini memang bukan konsep baru. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden AS, Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Presiden AS ke-32 ini menggaungkan Program 100 Hari Kerja dengan maksud menggarap program-program unggulan dalam waktu sesegera mungkin. Mengingat, kala itu ekonomi AS sedang tidak baik-baik saja.

    Bukan sekedar regulasi, bahkan masyarakat pun pada awalnya tidak pernah “memaksa” penguasa untuk membuktikan kinerja dalam rentang 100 hari. Justru dari mulut para politisi terpilih lah biasanya janji-janji 100 Hari Kerja diucapkan. Seperti juga Viman-Diki, sebagaimana pernah dimuat di berbagai media. Setidaknya ada empat program unggulan yang rencananya jadi wacana Program 100 Hari Kerja. Namun hingga hari ini, sudah hampir setengah perjalanan, sepertinya konsep tersebut belum bisa diketahui seperti apa juntrungannya. Atau setidaknya, belum terpublikasikan secara masif.

    “Tentu masyarakat Kota Tasikmalaya sedang menanti realisasi program-program unggulan dari Kang Viman dan Kang Dicky,” kata salah seorang tokoh Tasikmalaya, H. Nanang Nurjamil, kepada Lintas Priangan, Sabtu (05/04/2025).

    Setidaknya ada empat program unggulan Viman-Dicky, yang sebelumnya sempat dipublikasikan akan direalisasikan dalam Program 100 Hari kerja. Keempat program tersebut antara lain Tasik Pintar, Gerakan Masyarakat Sehat, One Kelurahan One Hafidz dan Peningkatan Layanan Publik.

    “Kami menanti gebrakan. Tasik Pintar, Gerakan Masyarakat Sehat, One Kelurahan One Hafidz dan Peningkatan Layanan Publik itu seperti apa bentuknya. Masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya, sedang menanti seperti apa implementasi dari program-program tersebut,” tambah Nanang.

    H. Nanang juga menambahkan, sebagai bagian dari masyarakat Kota Tasikmalaya, ia bersama organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Tasikmalaya, bukan sekedar menanti, tapi juga akan memantau dan jika perlu mengkritisi.

    “Realisasinya mau seperti apa. Apakah layanan kesehatan akan lebih cepat? Tidak perlu mengantri berjam-jam. Atau misalnya juga tentang One Kelurahan One Hafidz. Berarti kan harus ada 69 hafidz baru dalam 100 Hari Kerja ini, atau seperti apa bentuknya? Apalagi tentang pelayanan publik. Ini key-point. Apakah ada kaitan dengan mekanisme pembuatan administrasi kependudukan? Atau penanganan rumah tidak layak huni? Atau banjir misalnya. Intinya, kami menunggu Program 100 Hari Kerja Kang Viman dan Kang Dicky,” papar Nanang.

    Untuk menakar Program 100 Hari kerja Viman-Dicky, Nanang mengaku sedang menyusun indikator-indikator yang nanti akan digunakan untuk mengukur efektivitas program unggulan Viman-Dicky. Nanang mengaku, sampai hari ini memang belum terasa ada gebrakan.

    “Mudah-mudahan Viman-Dicky bisa buat gebrakan-gebrakan seperti Kang Dedi Mulyadi misalnya. Kita tunggu ya,” pungkas Nanang. (red)

  • Penjelasan Nilai Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya

    Penjelasan Nilai Anggaran Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Terkait berita tentang nilai perjalanan dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya yang mencapat angka lebih dari Rp. 7,5 milyar, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya memberikan tanggapan. Sekretaris BPKAD Kota Tasikmalaya, Hj. Hesti Widiawati, S.E., M.M., menerima wartawan Lintas Priangan di ruang kerjanya, Senin (13/01/2025).

    “Peningkatan predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, idealnya memang berkorelasi dengan turunnya anggaran tertentu, misal salah satunya anggaran perjalanan dinas. Tapi faktanya, hal tersebut tidak bisa serta merta. Implementasi SPBE membutuhkan proses dan adaptasi. Jadi sulit kalau tahun ini predikat SPBE naik, tahun ini pula anggaran perjalanan dinas misalnya turun drastis,” terang Hesti.

    Ia menambahkan, besaran anggaran perjalanan dinas bukan hanya dipengaruhi oleh variabel SPBE. Ada banyak faktor lain, misalnya predikat SPBE yang belum merata di setiap daerah, serta ada tuntutan yang memang sulit dihindari.

    “Jadi begini. Banyak program pemerintah itu yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Perlu koordinasi antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan lembaga vertikal. Kami misalnya sudah berusaha menekan perjalanan dinas dalam kota dengan mengadopsi SPBE, tapi ketika harus koordinasi dengan pemerintah daerah lain yang meminta kita hadir secara fisik, hal seperti itu jadi sulit dihindari. Bahkan, undangan dari pemerintah pusat juga sampai saat ini masih cukup banyak yang harus dihadiri secara langsung. Jadi tidak sederhana, variabel yang terkaitnya banyak,” papar Hesti.

    Saat diminta data mengenai berapa sebenarnya total anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya, Hesti hanya menjawab bahwa anggaran tersebut sebenarnya mengalami penurunan. Hanya saja, ia tidak bisa menyampaikan berapa nilainya, karena saat tadi menerima wawancara dari Lintas Priangan, ia belum memegang data rinci.

    “Jadi begini, saya mohon ijin menjelaskan ya. Permohonan wawancara yang dikirim oleh Lintas Priangan akhir pekan lalu, baru saya terima pagi tadi. Dan saya lihat, ternyata deadline-nya hari ini. Sementara kalau saya lihat topiknya, ini pasti butuh data rinci yang tidak tersedia di BPKAD. Perlu saya sampaikan, sejak berlakunya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKAD sudah tidak memegang dokumen rinci penggunaan anggaran. Kami hanya pegang fakta integritas. Adapun pengelolaan rincinya, ada di setiap SKPD,” jelas Hesti.

    Meski belum memegang data rinci, Hesti memilih mendahulukan bertemu dengan Lintas Priangan. Alasannya sederhana, bagi Hesti, yang lebih penting itu membuka komunikasi. Perkara data rinci bisa dibahas belakangan.

    “Memenuhi kebutuhan informasi awak media itu jadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Saya belum bisa menjawab dengan data rinci karena memang datanya tidak ada pada kami. Tadi, staf saya sempat mengusulkan reschedule untuk wawancara dengan Lintas Priangan. Tapi saya pikir, yang lebih penting ketemu dulu, karena deadline-nya hari ini. Kalau ketemu, saya juga bisa jelaskan juga tentang permendagri tadi. Yang paling penting, jangan sampai ada kesan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak membuka diri,” kata Hesti.

    Terkait respon dari BPKAD Kota Tasikmalaya, aktivis dari Forum Diskusi Albadar Institute, Diki Sam Ani, berkomentar. Menurutnya, meski sudah tidak memegang data rinci setiap SKPD, tentu kalau urusan keuangan seharusnya BPKAD bisa memfasilitasi hal tersebut.

    “Saya kira tetap leading sector-nya ada di BPKAD. Masa ia ke Dinkes atau ke PU misalnya. Tapi ya itu tadi, karena regulasi baru, mungkin perlu waktu,” ujar Diki.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada BPKAD Kota Tasikmalaya yang sudah berkenan membuka diri. Hal ini penting, sebagai perwujudan semangat transparansi yang sudah lama digaungkan di negeri ini.

    “Terlepas dari hal-hal teknis lainnya, minimal pejabat itu jangan susah kalau ada masyarakat, LSM atau wartawan yang ingin bertemu dan membutuhkan informasi. Saya mengapresiasi BPKAD Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, sementara ada beberapa SKPD di Kota Tasikmalaya yang terkesan sangat menutup diri,” pungkas Diki. (red)

  • Gaji ASN Kota Tasikmalaya Belum Cair: Ada apa ?

    Gaji ASN Kota Tasikmalaya Belum Cair: Ada apa ?

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai banyak yang mengeluh. Pasalnya, gaji yang biasanya mereka terima setiap tanggal satu, tapi memasuki bulan Januari tahun 2025, sampai berita ini ditulis (tanggal 3 Januari, jam 13.00), gaji ASN Kota Tasikmalaya belum dibayar.

    “Apalagi ini bertepatan dengan tahun baru dan pergantian semester sekolah. Selain urusan kebutuhan rutin, saya juga sempat janji mau belikan hadiah untuk anak saya yang kemarin dapat nilai raport yang memuaskan,” keluh Ujang (tentu bukan nama sebenarnya).

    Ujang mengaku tak punya penghasilan sampingan lain selain gaji. Kebetulan, istrinya juga tidak bekerja, sementara anaknya belum ada yang lulus sekolah.

    Hal yang sama juga dirasakan Neneng (ini juga bukan nama sebenarnya). ASN single parent ini pun mengalami hal serupa. Sudah lebih dari lima tahun, ia harus jadi tulang punggung keluarga, karena suaminya sudah meninggal.

    “Saya betul-betul mengandalkan gaji,” ujar Neneng, lirih.

    Baik Ujang maupun Neneng, sama-sama tidak tahu persis apa alasan gaji mereka belum dibayarkan. Mereka juga mengaku tidak tahu kapan gaji mereka akan cair.

    “Saya tidak tahu persis, sebenarnya apa penyebab gaji ASN Kota Tasikmalaya belum cair. Hanya dengar sepintar obrolan beberapa pejabat di kantor saya, katanya ada kaitannya dengan sinkronisasi,” jelas Ujang.

    Neneng bahkan sama sekali tidak tahu kapan gajinya akan dibayar. Tadi pagi dia dan teman-temannya di kantor masih membahas kapan gaji ASN Kota Tasikmalaya bisa diterima.

    “Ada informasi, tapi ini juga sepintas, katanya insha Alloh minggu depan cair,” terang Neneng.

    Gaji ASN Kota Tasikmalaya yang belum dibayar ini mendapat perhatian banyak pihak, salah satunya dari aktivis Forum Diskusi Albadar Institute. Menurutnya, diakui atau tidak, keterlambatan gaji ASN di Kota Tasikmalaya ini pasti berkaitan dengan kualitas kinerja, khususnya bidang-bidang yang berkaitan dengan keuangan.

    “Gimana ya. Untuk kejadiannya seperti ini, mana mungkin ada orang memuji kinerja Pemkot Tasikmalaya, kan? Kalaupun tidak menilai buruk, minimal mempertanyakan, kok bisa sampai urusan mendasar dan rutin saja keteteran?” ujar Diki.

    Menurut Diki, bagaimanapun dalihnya, pasti ada kelemahan di manajemen keuangan Pemkot Tasikmalaya. Dan sangat mungkin, kelemahan ini ada di level pemangku kebijakan. Kemungkinan masalahnya ada level pejabat.

    “Kalau staf itu pasukan, diberi arahan apapun pasti nurut. Diajak lari pasti lari. Nah, kalau masalah gaji ASN Kota Tasikmalaya lambat dibayar, kemungkinan masalahnya ada di level kebijakan, di pejabatnya. Mustahil kalau staf salah, akibatnya sampai menunda pembayaran seluruh ASN di Kota Tasikmalaya. Mungkin salah arahan, atau lambat mengikuti regulasi baru. Kecuali, kalau penundaan pembayaran gaji ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Ini kan tidak, di daerah lain lancar-lancar saja,” jelas Diki.

    Masih menurut Diki, sebaiknya kalau ada masalah seperti ini, segera dikomunikasikan secara terbuka. Jajaran pimpinan di Pemkot Tasikmalaya langsung bicara ke semua ASN, bahkan kepada masyarakat.

    “Masyarakat atau media turut memberi perhatian pada urusan gaji ASN Kota Tasikmalaya yang belum dibayar, hal itu tidak bisa disalahkan. Justru harus jadi pengingat, bahwa ASN itu aset rakyat, milik rakyat. Apapun yang terjadi dengan ASN pasti jadi perhatian rakyat. Karena itu sebaiknya pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ada yang mau bicara, kan bisa manfaatkan media. Bukan malah sebaliknya, menghindar atau bungkam!” pungkas Diki. (red)