Penulis: adminsuarakebangsaan

Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kota Tasikmalaya masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri untuk mempercepat pengisian jabatan kosong sebanyak 70 posisi di birokrasi. Sekda Asep Goparullah menyebut pengisian ini penting demi efektivitas layanan publik dan kesinambungan program.

Proses sudah diajukan ke BKN dan Pemprov Jabar. Jika disetujui, eksekusi segera dilakukan. Harapannya, seluruh jenjang eselon bisa terisi secara serentak agar kinerja pemerintahan tetap optimal dan tidak terganggu kekosongan struktural.

70 Jabatan Kosong Tunggu Restu Kemendagri

Sekitar 70 kursi kosong di birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya, mulai dari jabatan eselon II hingga IV, masih belum terisi. Jabatan tersebut mencakup posisi strategis seperti kepala dinas, kepala bidang, hingga kepala seksi. Proses pengisian jabatan kosong ini saat ini tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd., menyatakan bahwa usulan pengisian jabatan telah dikirimkan ke instansi terkait. Kini, pihaknya hanya bisa menunggu keluarnya rekomendasi dari Kemendagri sebagai dasar pelaksanaan.

“Mudah-mudahan segera ada kepastian. Kita tidak tahu apakah besok atau lusa rekomendasinya turun,” ujarnya kepada awak media, Kamis, 24 Juli 2025.

Asep menekankan pentingnya percepatan pengisian jabatan kosong demi menjaga kelangsungan pelayanan publik. Menurutnya, jabatan yang tak kunjung terisi dapat menghambat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah kota.

“Begitu rekomendasi turun, kita langsung eksekusi sesuai skema yang telah disusun,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, pengajuan promosi, rotasi, dan mutasi pegawai telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asep optimis, proses ini bisa rampung dalam dua pekan. Bahkan, jika memungkinkan, penyelesaiannya bisa lebih cepat.

“Surat dari provinsi sudah diteruskan ke kementerian. Kita tinggal menunggu arahan lanjutan,” jelasnya.

Mengenai teknis pelaksanaan, Asep belum bisa memastikan apakah pengisian dilakukan serentak atau bertahap. Namun, ia berharap semua jenjang eselon—baik II, III, maupun IV—dapat diisi dalam satu kali proses.

“Kalau bisa sekaligus, tentu lebih efisien. Tapi semuanya tetap menunggu petunjuk dari Kemendagri,” pungkasnya

Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Sudah lebih dari 40 hari sejak pelantikan, Viman Alfarizi Ramadhan dan Raden Dicky Candranegara menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Jika dikaitkan dengan Program 100 Hari Kerja, ini artinya, Viman-Dicky hampir berada di pertengahan perjalanan. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang sudah mereka perbuat untuk Kota Tasikmalaya?

Boleh jadi memang tidak ada regulasi yang mendasari konsep Program 100 Hari Kerja. Namun, konsep ini sudah lama mewarnai dinamika politik. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di dunia. Konsep 100 Hari Kerja ini memang bukan konsep baru. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden AS, Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Presiden AS ke-32 ini menggaungkan Program 100 Hari Kerja dengan maksud menggarap program-program unggulan dalam waktu sesegera mungkin. Mengingat, kala itu ekonomi AS sedang tidak baik-baik saja.

Bukan sekedar regulasi, bahkan masyarakat pun pada awalnya tidak pernah “memaksa” penguasa untuk membuktikan kinerja dalam rentang 100 hari. Justru dari mulut para politisi terpilih lah biasanya janji-janji 100 Hari Kerja diucapkan. Seperti juga Viman-Diki, sebagaimana pernah dimuat di berbagai media. Setidaknya ada empat program unggulan yang rencananya jadi wacana Program 100 Hari Kerja. Namun hingga hari ini, sudah hampir setengah perjalanan, sepertinya konsep tersebut belum bisa diketahui seperti apa juntrungannya. Atau setidaknya, belum terpublikasikan secara masif.

“Tentu masyarakat Kota Tasikmalaya sedang menanti realisasi program-program unggulan dari Kang Viman dan Kang Dicky,” kata salah seorang tokoh Tasikmalaya, H. Nanang Nurjamil, kepada Lintas Priangan, Sabtu (05/04/2025).

Setidaknya ada empat program unggulan Viman-Dicky, yang sebelumnya sempat dipublikasikan akan direalisasikan dalam Program 100 Hari kerja. Keempat program tersebut antara lain Tasik Pintar, Gerakan Masyarakat Sehat, One Kelurahan One Hafidz dan Peningkatan Layanan Publik.

“Kami menanti gebrakan. Tasik Pintar, Gerakan Masyarakat Sehat, One Kelurahan One Hafidz dan Peningkatan Layanan Publik itu seperti apa bentuknya. Masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya, sedang menanti seperti apa implementasi dari program-program tersebut,” tambah Nanang.

H. Nanang juga menambahkan, sebagai bagian dari masyarakat Kota Tasikmalaya, ia bersama organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Tasikmalaya, bukan sekedar menanti, tapi juga akan memantau dan jika perlu mengkritisi.

“Realisasinya mau seperti apa. Apakah layanan kesehatan akan lebih cepat? Tidak perlu mengantri berjam-jam. Atau misalnya juga tentang One Kelurahan One Hafidz. Berarti kan harus ada 69 hafidz baru dalam 100 Hari Kerja ini, atau seperti apa bentuknya? Apalagi tentang pelayanan publik. Ini key-point. Apakah ada kaitan dengan mekanisme pembuatan administrasi kependudukan? Atau penanganan rumah tidak layak huni? Atau banjir misalnya. Intinya, kami menunggu Program 100 Hari Kerja Kang Viman dan Kang Dicky,” papar Nanang.

Untuk menakar Program 100 Hari kerja Viman-Dicky, Nanang mengaku sedang menyusun indikator-indikator yang nanti akan digunakan untuk mengukur efektivitas program unggulan Viman-Dicky. Nanang mengaku, sampai hari ini memang belum terasa ada gebrakan.

“Mudah-mudahan Viman-Dicky bisa buat gebrakan-gebrakan seperti Kang Dedi Mulyadi misalnya. Kita tunggu ya,” pungkas Nanang. (red)