Suara Kebangsaan

Tag: Pemkab Tasikmalaya

  • Tasikmalaya: SWAKKA Datang, Transparansi Pemerintah Diuji

    Tasikmalaya: SWAKKA Datang, Transparansi Pemerintah Diuji

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Kehadiran Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA) di Kejaksaan Negeri serta Inspektorat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (5/2/2026), menjadi lebih dari sekadar agenda silaturahmi kelembagaan. Langkah tersebut dibaca sebagai ujian nyata bagi komitmen transparansi pemerintahan daerah di tengah tuntutan publik akan keterbukaan dan akuntabilitas.

    Di tengah meningkatnya sorotan terhadap kinerja pejabat publik, SWAKKA memilih jalur dialog langsung dengan lembaga pengawas. Pendekatan ini menempatkan pengawasan publik tidak hanya pada ranah pemberitaan, tetapi juga pada ruang institusional yang selama ini menentukan arah penanganan berbagai persoalan tata kelola pemerintahan baik di Kota Tasikmalaya maupun Kabupaten Tasikmalaya.

    Transparansi sebagai Ukurannya

    SWAKKA merupakan komunitas jurnalis dan konten kreator yang dihimpun dari 15 media daring lintas wilayah Priangan. Sejak awal, komunitas ini menempatkan keterbukaan informasi sebagai fondasi utama demokrasi lokal.

    Ketua Presidium SWAKKA, Ahmad Mukhlis, menegaskan bahwa agenda tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang komunikasi yang setara antara pers dan lembaga negara. Menurutnya, transparansi tidak cukup diukur dari dokumen dan laporan formal, tetapi juga dari sikap pejabat dalam merespons kerja jurnalistik.

    “Ketika pers sulit mendapatkan klarifikasi, itu menjadi indikator awal bahwa transparansi belum berjalan optimal,” ujarnya.

    Pengawasan Publik di Luar Ruang Redaksi

    Dalam pertemuan tersebut, SWAKKA membawa catatan terkait etika dan kinerja pejabat publik. Humas SWAKKA, Deni Heryanto, menyampaikan bahwa pengawasan publik sering kali dipersempit pada isu anggaran dan dugaan korupsi, padahal persoalan etika pelayanan dan keterbukaan informasi tidak kalah penting.

    Ia mengungkapkan adanya pejabat yang dinilai menghindari konfirmasi pers atau bersikap tertutup terhadap informasi publik. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

    “Transparansi diuji bukan saat semuanya berjalan normal, tetapi ketika pejabat diuji oleh pertanyaan dan kritik,” kata Deni.

    Data Disampaikan, Akuntabilitas Dipertaruhkan

    SWAKKA menegaskan bahwa seluruh catatan yang dibawa ke lembaga pengawas berbasis data dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut dihimpun dari dokumen resmi, hasil penelusuran lapangan, serta keterangan narasumber internal.

    Wakil Ketua Presidium SWAKKA, Diki Samani, menyebutkan salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah persoalan Gedung PLUT di Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, kasus tersebut kerap dibicarakan di ruang publik, namun belum sepenuhnya mendapatkan penjelasan yang terbuka.

    Selain itu, SWAKKA juga mencatat indikasi persoalan di sejumlah sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial. SWAKKA menilai, respons lembaga pengawas terhadap catatan tersebut akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas.

    Respons Lembaga Jadi Penentu

    Bagi SWAKKA, langkah ini merupakan awal dari proses pengawasan berkelanjutan. Komunitas ini berharap Kejaksaan dan Inspektorat dapat memandang keterlibatan pers sebagai bagian dari mekanisme kontrol demokratis, bukan ancaman.

    Publik kini menanti respons lembaga pengawas. Apakah catatan yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara terbuka, atau justru kembali mengendap di ruang birokrasi. Dari sinilah transparansi pemerintahan daerah Tasikmalaya benar-benar diuji. (red)

  • Kabupaten Tasikmalaya: Transparansi Informasi Jangan Hanya Jargon

    Kabupaten Tasikmalaya: Transparansi Informasi Jangan Hanya Jargon

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Dorongan transparansi pengelolaan anggaran kembali mengemuka di Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini, sorotan tidak berhenti pada keterbukaan dokumen APBD 2026, tetapi mengarah lebih jauh: apakah DPRD Kabupaten Tasikmalaya berani membuka seluruh jejak uang publik, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) para legislator?

    Isu ini mencuat setelah adanya tuntutan agar Perda APBD 2026 dan Peraturan Bupati (Perbup) Penjabaran APBD 2026 segera diunggah ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Namun bagi publik sipil, transparansi yang setengah-setengah justru berpotensi melahirkan kecurigaan baru.

    Dorongan DPRD: APBD Wajib Dibuka, Bukan Disimpan

    Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Komisi I, Asep Muslim, menegaskan bahwa keterbukaan APBD bukan sekadar formalitas administrasi. Menurutnya, regulasi anggaran yang telah ditetapkan harus segera dipublikasikan agar dapat diakses masyarakat luas.

    Ia menilai, keterlambatan atau pengabaian publikasi Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD 2026 di JDIH dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik. APBD, kata dia, adalah uang rakyat, sehingga publik memiliki hak penuh untuk mengetahui arah kebijakan dan prioritas belanja daerah.

    Dorongan tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta arahan pemerintah provinsi terkait keterbukaan informasi anggaran daerah.

    Transparansi Jangan Setengah Jalan: Pokir DPRD Ikut Disorot

    Namun transparansi APBD dinilai belum cukup. Ahmad Mukhlis, Ketua SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), menegaskan bahwa jika DPRD Kabupaten Tasikmalaya serius bicara keterbukaan, maka pokir DPRD juga wajib dibuka ke publik.

    “Pokir itu bukan dokumen gelap. Itu bagian dari APBD dan proses perencanaan pembangunan daerah,” tegas Mukhlis.

    Ia merujuk Permendagri Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 78 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa pokir DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda. Artinya, pokir bersifat resmi, terdokumentasi, dan masuk dalam sistem perencanaan daerah.

    Menurut Mukhlis, membuka data pokir DPRD justru akan membantu publik menilai kinerja wakil rakyat secara objektif—bukan dari janji kampanye, melainkan dari usulan nyata yang diperjuangkan dalam anggaran.

    Uang Publik, Akuntabilitas Publik

    Keterbukaan anggaran, baik di level eksekutif maupun legislatif, dinilai sebagai kunci membangun kepercayaan publik. Transparansi dprd kabupaten tasikmalayat bukan hanya soal unggah dokumen, tetapi soal keberanian membuka proses, kepentingan, dan prioritas anggaran secara utuh.

    Jika hanya APBD yang dibuka sementara pokir DPRD tetap tertutup, maka transparansi berpotensi dipersepsikan sebagai formalitas. Publik tidak butuh transparansi nanggung—yang justru menimbulkan tanda tanya baru.

    Desakan ini sekaligus menjadi ujian komitmen DPRD Kabupaten Tasikmalaya: apakah transparansi benar-benar dijalankan sebagai prinsip, atau sekadar jargon? Dalam demokrasi lokal, keterbukaan menyeluruh bukan ancaman, melainkan fondasi kepercayaan. (red)

  • Gibran di Cipasung Tasikmalaya, Ketika Pesantren Menyapa Masa Depan Digital

    Gibran di Cipasung Tasikmalaya, Ketika Pesantren Menyapa Masa Depan Digital

    Suara Kebangsaan, Berita Tasikmalaya – Pesantren Cipasung, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat pendidikan Islam tradisional, kini memasuki babak baru. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penanda perubahan itu.Agenda gibran di cipasung tasikmalaya bukan sekadar silaturahmi, melainkan titik awal transformasi digital pesantren.

    Misi di Balik Kunjungan

    Sejak sepekan sebelum kunjungan, pelatihan AI dan robotik telah digelar. Ratusan santri Pesantren Cipasung Tasikmalaya terlibat aktif, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap teknologi.

    Ketua Panitia Kunjungan, Hj Neng Irma Ruhyati, menjelaskan bahwa jauh sebelum hari kunjungan, Tim Staf Khusus Wakil Presiden telah mengirim instruktur ke Pesantren Cipasung untuk memberikan pelatihan literasi digital, AI, dan robotik kepada santri serta asatiz.

    “Mas Wapres ingin santri dan para ustaz melek teknologi. AI bukan ancaman, tapi alat bantu pembelajaran,” ujar Neng Irma.

    Pelatihan tersebut berlangsung sejak pekan lalu dengan skema hybrid. Untuk kelas AI, tercatat lebih dari 200 santri mengikuti pelatihan, sementara kelas robotik diikuti 30 santri terpilih dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI hingga SMA.

    Pesantren Berbasis Teknologi

    Dengan dukungan berbagai pihak, Pesantren Cipasung menargetkan deklarasi sebagai pesantren berbasis teknologi, menjadikannya pionir di Tasikmalaya.

    Bagi dunia pesantren, langkah ini menjadi momentum penting. Sebab, baru kali ini pelatihan AI dan robotik diterapkan secara terstruktur di lingkungan pesantren besar di Tasikmalaya.

    Kunjungan Gibran ke Cipasung pun dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pesantren di Tasikmalaya siap melangkah ke masa depan—tetap berakar pada nilai, namun tidak alergi pada teknologi.

    Masa Depan yang Berakar Nilai

    Kunjungan ini menegaskan bahwa pesantren tidak alergi teknologi. Justru, dengan nilai yang kuat, pesantren siap menjadi motor perubahan.

  • Swasembada Pangan Tasikmalaya Diperkuat Lewat Program Satu Siswa Satu Pohon

    Swasembada Pangan Tasikmalaya Diperkuat Lewat Program Satu Siswa Satu Pohon

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya semakin serius menata arah pembangunan ketahanan pangan jangka panjang. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah peluncuran program Satu Siswa Satu Pohon yang menjadi bagian dari strategi besar swasembada pangan Tasikmalaya berbasis sekolah.

    Program tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, saat kunjungan kerja di Kecamatan Cikalong, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini juga melibatkan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN) sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

    Kebijakan Lingkungan yang Terintegrasi

    Bupati Cecep menegaskan bahwa program satu siswa satu pohon bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Program ini merupakan turunan langsung dari Instruksi Bupati Tasikmalaya tentang Penghijauan dan Kelestarian Lingkungan Sekolah, sekaligus penguatan agenda Tasik Hejo.

    “Pembangunan daerah harus terintegrasi. Lingkungan dijaga, pangan diperkuat, dan generasi muda diedukasi. Semua saling berkaitan,” ujar Cecep.

    Melalui pendekatan ini, Pemkab Tasikmalaya berupaya memastikan bahwa swasembada pangan tidak hanya berbasis produksi, tetapi juga berbasis kesadaran dan keberlanjutan.

    Sekolah sebagai Instrumen Strategis

    Pemilihan sekolah sebagai basis program dinilai strategis karena mampu menjangkau lapisan masyarakat paling dasar. Siswa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

    Empat sekolah di wilayah selatan Tasikmalaya ditetapkan sebagai lokasi awal implementasi, yakni SDN Cijulangadeg, SMPN 1 Cikalong, SMPN 2 Cikalong, dan SDN Kalapagenep. Ke depan, model ini direncanakan akan diperluas ke sekolah-sekolah lain.

    Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

    Selain aspek lingkungan, program ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas harga pangan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran menanam dan memanfaatkan lahan, pemerintah berharap tekanan terhadap pasokan pangan dapat ditekan.

    Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat, memperkuat posisi program ini sebagai kebijakan publik yang inklusif.

    Pemkab Tasikmalaya optimistis, langkah ini akan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya swasembada pangan Tasikmalaya yang mandiri, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan generasi muda. (red)

  • Pemkab Tasikmalaya: Program Revitalisasi Pendidikan diresmikan

    Pemkab Tasikmalaya: Program Revitalisasi Pendidikan diresmikan

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan, bukan karena angka-angka statistik atau jargon birokrasi, melainkan karena dampaknya yang mulai dirasakan langsung oleh warga. Pada puncak peringatan HUT PGRI ke-80 tingkat Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah meresmikan Program Revitalisasi Pendidikan—sebuah langkah yang diharapkan mampu menjawab persoalan klasik dunia pendidikan: sekolah yang kurang layak, ruang belajar yang tidak nyaman, dan ketimpangan kualitas antarwilayah.

    Acara yang digelar di Lapangan Kecamatan Manonjaya itu bukan sekadar seremoni. Hadirnya Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Atip Latipulhayat, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, serta Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menjadi penanda bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam arus kebijakan yang lebih besar antara pusat dan daerah.

    Namun bagi warga, yang terpenting bukan siapa yang hadir di panggung, melainkan apa yang berubah di sekolah anak-anak mereka. Program revitalisasi ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak—tiga hal sederhana yang selama ini sering absen di sejumlah satuan pendidikan, terutama di wilayah pinggiran.

    Sekolah Lebih Layak, Orang Tua Lebih Tenang

    Dalam beberapa tahun terakhir, isu pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya kerap berkutat pada masalah infrastruktur. Ruang kelas dengan atap bocor, lantai rusak, hingga fasilitas sanitasi yang jauh dari standar masih ditemui di sejumlah sekolah. Program revitalisasi pendidikan diharapkan menjadi jawaban konkret atas persoalan tersebut.

    Bupati Tasikmalaya menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Pernyataan ini menemukan relevansinya ketika pemerintah daerah tidak hanya berbicara, tetapi juga mulai bergerak melalui program yang menyentuh kebutuhan paling dasar sekolah. Bagi orang tua, sekolah yang aman berarti rasa tenang ketika melepas anak belajar. Tidak ada lagi kekhawatiran anak kehujanan di dalam kelas atau belajar dalam kondisi yang membahayakan.

    Dari sisi guru, revitalisasi sekolah juga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Lingkungan belajar yang nyaman memberi ruang bagi guru untuk fokus mengajar, bukan sibuk mengatasi persoalan teknis gedung. Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam konteks ini, tidak lagi sekadar mengejar angka partisipasi, tetapi mulai menyentuh kualitas proses belajar-mengajar itu sendiri.

    Dimulai dari Akar, Menyentuh Hingga Desa

    Salah satu pesan penting dari kegiatan ini terlihat saat rombongan meninjau TK Mawar Desa Cihaur. Langkah ini menegaskan bahwa revitalisasi pendidikan tidak hanya menyasar sekolah besar atau kawasan perkotaan, tetapi dimulai dari pendidikan usia dini di desa. Sebuah sinyal bahwa anak-anak di wilayah pinggiran tidak boleh tertinggal sejak langkah pertama mereka mengenal dunia belajar.

    Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung kebijakan nasional. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar pemerataan kualitas pendidikan benar-benar terwujud, bukan hanya menjadi slogan tahunan.

    Bagi warga Tasikmalaya, sinergi itu akan terasa nyata jika sekolah-sekolah di kecamatan dan desa mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah di pusat kota. Harapannya sederhana: anak-anak di Manonjaya, Cihaur, atau kecamatan lain memiliki kesempatan belajar yang setara dengan anak-anak di wilayah yang lebih maju.

    Program revitalisasi pendidikan ini juga membawa harapan baru bagi para guru. Peran guru diharapkan semakin diperkuat, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai aktor utama peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya, pada akhirnya, bukan hanya soal bangunan yang diperbaiki, tetapi tentang masa depan generasi yang dibentuk di dalamnya.

    Jika program ini konsisten dijalankan dan diawasi, warga akan menilai sendiri dampaknya. Sebab pendidikan yang baik tidak perlu terlalu banyak pidato. Ia cukup hadir dalam bentuk sekolah yang layak, guru yang didukung, dan anak-anak yang pulang dengan cerita belajar—bukan keluhan tentang ruang kelas yang tak ramah. (red)

  • Pemkab Tasikmalaya: Revitalisasi Sekolah siap dimulai Bertahap mulai Tahun ini.

    Pemkab Tasikmalaya: Revitalisasi Sekolah siap dimulai Bertahap mulai Tahun ini.

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Upaya perbaikan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya memasuki tahap penting tahun ini. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan bahwa sebanyak 54 sekolah rusak di Tasikmalaya akan direvitalisasi secara bertahap, termasuk SDN Curugtelu yang sempat viral karena kondisi bangunannya yang mengkhawatirkan. Program perbaikan ini menjadi harapan baru bagi ribuan siswa yang selama ini belajar di ruang kelas yang tidak lagi layak.

    Kepastian revitalisasi disampaikan oleh Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Solihin. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan fisik sebagian sekolah akan dimulai pada November 2025. Langkah ini sekaligus merespons tingginya keresahan masyarakat yang menginginkan fasilitas pendidikan di wilayahnya segera diperbaiki. Pemerintah menegaskan bahwa daftar 54 sekolah tersebut telah ditetapkan sebagai prioritas utama, terutama yang bangunannya memiliki risiko membahayakan proses kegiatan belajar mengajar.

    Dimulai November, Revitalisasi Beri Harapan Baru bagi Orang Tua dan Siswa

    Program perbaikan sekolah rusak di Tasikmalaya ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat, terlebih bagi orang tua murid yang selama ini cemas terhadap keselamatan anak-anak mereka. Banyak dari bangunan sekolah itu mengalami kerusakan berat akibat faktor usia maupun bencana alam, sehingga tidak lagi memenuhi standar keamanan.

    Menurut Ahmad Solihin, revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan ruang kelas, tetapi juga fasilitas penting lainnya yang mendukung proses belajar, seperti ruang guru atau perpustakaan. SDN Curugtelu, salah satu sekolah yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu, dipastikan masuk dalam daftar prioritas. Pemerintah berharap kehadiran bangunan baru nantinya dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menghadirkan rasa aman bagi seluruh warga sekolah.

    Komunikasi Pemerintah Daerah dan Pusat Berjalan Cepat

    Sebelumnya, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengungkapkan bahwa percepatan revitalisasi sekolah rusak di Tasikmalaya merupakan hasil komunikasi intensif dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah pusat menyetujui pelaksanaan konstruksi yang dijadwalkan mulai minggu kedua November 2025.

    Bupati menilai bahwa lingkungan sekolah yang nyaman akan berdampak besar pada perkembangan anak. Ketika ruang belajar aman dan layak, siswa dapat belajar dengan tenang dan guru dapat mengajar tanpa rasa khawatir terhadap kondisi bangunan. Dengan demikian, revitalisasi ini tidak hanya memperbaiki fisik sekolah, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan generasi muda di Tasikmalaya.

    Masyarakat berharap proyek ini berjalan lancar agar puluhan sekolah yang selama ini rusak dapat segera digunakan kembali. Pemerintah daerah yakin, pendidikan yang difasilitasi dengan sarana yang baik akan membentuk generasi penerus yang kuat, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan. (red)