Suara Kebangsaan

Tag: DPRD Kota Tasikmalaya

  • Ketua DPRD Tasikmalaya Pimpin Aksi Berbagi Takjil untuk Warga

    Ketua DPRD Tasikmalaya Pimpin Aksi Berbagi Takjil untuk Warga

    Suara Kebangsaan BERITA TASIKMALAYA – Suasana menjelang waktu berbuka puasa di Kota Tasikmalaya terasa berbeda pada Senin (9/3/2026). Di tengah arus kendaraan yang melintas, sejumlah anggota legislatif terlihat berdiri di pinggir jalan membagikan makanan berbuka kepada masyarakat. Momentum tersebut adalah kegiatan berbagi takjil kepada warga yang melintas di depan Kantor DPC Partai Gerindra Kota Tasikmalaya.

    Dalam kegiatan sosial tersebut, sekitar 600 paket takjil dibagikan kepada pengendara, pejalan kaki, serta masyarakat yang sedang menunggu waktu berbuka puasa.

    Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

    Ketua DPRD Ikut Membagikan Takjil

    Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Tasikmalaya.

    Beberapa di antaranya adalah:

    • H. Aslim, S.H., M.Si.
    • Hj. Evi Silviani, S.I.P.
    • H. Kuntara Harjasuparna, S.E.

    H. Aslim yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tasikmalaya tampak turun langsung membagikan paket takjil kepada masyarakat.

    Dalam kegiatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil tersebut, para legislator terlihat menyapa warga secara langsung dan berbincang dengan masyarakat yang melintas.

    Ramadhan Jadi Momentum Mendekatkan Diri dengan Warga

    Menurut H. Aslim, kegiatan tersebut merupakan tradisi tahunan yang selalu dilakukan setiap bulan Ramadhan.

    Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar berbagi makanan berbuka puasa, tetapi juga menjadi momentum mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat.

    “Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah. Kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat, berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat silaturahmi,” ujar Aslim.

    Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari arahan DPD Partai Gerindra Jawa Barat agar kader partai lebih aktif melakukan kegiatan sosial selama Ramadhan.

    Warga Apresiasi Kehadiran Wakil Rakyat

    Kegiatan simpatik ini mendapat respons positif dari masyarakat.

    Elsa (33), warga Kecamatan Tawang, mengatakan bahwa kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat memiliki arti penting.

    Menurutnya, kegiatan berbagi takjil memang sederhana, tetapi kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat menjadi hal yang lebih berharga.

    “Masyarakat tidak selalu melihat nilai materinya. Yang penting wakil rakyat hadir di tengah warga,” ujarnya.

    Takjil Sederhana yang Penuh Makna

    Bagi sebagian masyarakat, paket takjil yang dibagikan dalam kegiatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil tersebut memiliki arti tersendiri.

    Asep (51), warga Paseh, mengaku bersyukur mendapatkan takjil menjelang waktu berbuka puasa.

    Ia mengatakan bahwa bagi masyarakat kecil, membeli makanan untuk berbuka puasa tidak selalu mudah.

    “Alhamdulillah hari ini dapat takjil dari Pa Haji Aslim. Buat kami ini sangat berarti,” kata Asep.

    Kebersamaan di Bulan Ramadhan

    Kegiatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil berlangsung dengan tertib dan penuh keakraban.

    Ratusan paket takjil dibagikan dalam waktu relatif singkat karena antusiasme masyarakat yang cukup tinggi.

    Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang kebersamaan antara kader Partai Gerindra Kota Tasikmalaya dengan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

    Melalui kegiatan seperti ini, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Gerindra berbagi takjil diharapkan dapat terus memperkuat nilai kepedulian sosial serta kebersamaan di tengah masyarakat. (red)

  • Pedagang Pasar Cikurubuk Mengeluh, Aspirasi Disebut Tak Pernah Ditanggapi

    Pedagang Pasar Cikurubuk Mengeluh, Aspirasi Disebut Tak Pernah Ditanggapi

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Sejumlah pedagang di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, menyampaikan keluhan terkait aspirasi yang mereka nilai belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait. Kondisi tersebut memicu rencana aksi dari para pedagang dalam waktu dekat.

    Informasi mengenai rencana aksi tersebut beredar di kalangan pedagang dalam beberapa hari terakhir. Aksi itu disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka atas berbagai persoalan yang mereka alami di kawasan pasar.

    Para pedagang berharap langkah tersebut dapat menarik perhatian pihak pemerintah daerah maupun pengelola pasar agar persoalan yang mereka sampaikan segera mendapat respons.

    Aspirasi Disebut Sudah Disampaikan Beberapa Kali

    Beberapa pedagang menyebutkan bahwa keluhan mengenai kondisi pasar sebenarnya telah disampaikan melalui berbagai kesempatan sebelumnya. Namun hingga saat ini mereka merasa belum ada tindak lanjut yang jelas.

    Aspirasi tersebut mencakup sejumlah persoalan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan di pasar, termasuk kondisi fasilitas, penataan area perdagangan, serta dampak kebijakan yang dirasakan langsung oleh pedagang.

    Salah seorang pedagang mengatakan bahwa mereka telah mencoba menyampaikan keluhan melalui perwakilan pedagang maupun forum komunikasi dengan pihak terkait.

    Sebelumnya, Perkumpulan Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya (HIPPATAS) telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah daerah pada 13 Februari 2026.

    Surat tersebut ditujukan kepada Wali Kota Tasikmalaya serta sejumlah instansi lainnya, termasuk DPRD Kota Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya Kota, Kejaksaan Negeri, Kodim, Satpol PP, Dinas Koperasi UKM Perindag, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.

    Melalui surat tersebut, Pedagang Pasar Cikurubuk meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengambil langkah kebijakan terkait sejumlah persoalan yang mereka hadapi di lingkungan pasar.

    Namun hingga Jumat (6/3/2026), para pedagang mengaku belum menerima tanggapan resmi.

    Bagi para pedagang, tidak adanya respons tersebut menimbulkan kesan bahwa aspirasi mereka belum menjadi perhatian serius pemerintah kota.

    Forum Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk Dibentuk

    Merespons situasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat bersama para pedagang kemudian membentuk Forum Masyarakat Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk.

    Forum ini menjadi wadah konsolidasi bagi berbagai elemen masyarakat yang menilai persoalan di Pasar Cikurubuk bukan hanya menyangkut pedagang semata, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

    Melalui forum tersebut, rencana aksi massa mulai disiapkan sebagai langkah untuk menyampaikan aspirasi Pedagang Pasar Cikurubuk secara langsung kepada pemerintah daerah.

    Para pedagang berharap pemerintah kota bersedia membuka ruang dialog agar persoalan yang terjadi dapat segera menemukan solusi.

    Penurunan Aktivitas Para Pedagang di Pasar Cikurubuk

    Selain persoalan komunikasi dengan pihak terkait, sebagian pedagang juga mengaku mengalami penurunan aktivitas perdagangan dalam beberapa waktu terakhir.

    Menurut mereka, jumlah pembeli yang datang ke pasar tidak seramai sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan pedagang sehari-hari.

    Beberapa pedagang mengaitkan penurunan aktivitas tersebut dengan sejumlah faktor, termasuk perubahan tata kelola pasar dan kondisi lingkungan perdagangan.

    Meski demikian, pedagang berharap situasi tersebut dapat segera diperbaiki melalui langkah-langkah konkret dari pihak terkait.

    Harapan Adanya Respons dari Pemerintah

    Para pedagang menegaskan bahwa rencana aksi yang disiapkan bukan bertujuan menciptakan konflik, melainkan sebagai upaya agar aspirasi mereka dapat didengar secara lebih luas.

    Mereka berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif untuk membahas persoalan yang terjadi di pasar.

    Sebagai salah satu pasar tradisional terbesar di Tasikmalaya, keberadaan Pasar Cikurubuk memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pedagang berharap kondisi pasar dapat terus diperbaiki agar aktivitas perdagangan kembali berjalan normal.

    Rencana aksi para pedagang tersebut diperkirakan akan melibatkan sejumlah perwakilan pedagang dari berbagai blok yang ada di kawasan pasar. (red)

  • Sidak DPRD Ungkap Masalah Proyek Irigasi Cikalang, Air Justru Mengalir ke Hulu

    Sidak DPRD Ungkap Masalah Proyek Irigasi Cikalang, Air Justru Mengalir ke Hulu

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kang Wahid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek irigasi Cikalang yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Kunjungan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari Forum Masyarakat Peduli Cikalang terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

    Dalam sidak tersebut, Kang Wahid mendatangi langsung area proyek dari bagian hulu hingga hilir untuk melihat kondisi riil di lapangan serta mendengar aspirasi masyarakat yang terdampak.

    Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Cikalang, Heri Ferianto, menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tersebut dinilai belum benar-benar selesai meskipun sudah mendapatkan dua kali perpanjangan waktu pengerjaan.

    Menurutnya, hasil pekerjaan proyek irigasi Cikalang hingga saat ini belum memberikan manfaat bagi masyarakat karena air belum dapat mengalir dengan baik di saluran irigasi.

    Diduga Ada Masalah Elevasi Saluran

    Dalam peninjauan lapangan, Kang Wahid menemukan adanya kejanggalan pada konstruksi saluran irigasi.

    Di kawasan BCKL Blok Gabug, misalnya, air yang seharusnya mengalir ke hilir justru berbalik ke arah hulu. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesalahan serius pada elevasi saluran.

    Permasalahan semakin kompleks karena pada bagian hilir yang dikerjakan oleh PSDA Citanduy UPTD Provinsi Jawa Barat, posisi elevasinya justru lebih tinggi dibandingkan bagian lainnya.

    Kondisi tersebut membuat aliran air tidak dapat mengalir secara normal.

    Situasi ini memunculkan dugaan adanya miskomunikasi antara pihak PSDA PUPR Kota Tasikmalaya yang memiliki kewenangan terhadap irigasi Cikalang dengan PSDA UPTD Provinsi Jawa Barat serta BBWS Citanduy.

    Karena itu, masyarakat mempertanyakan bagaimana sebenarnya dokumen perencanaan awal dari proyek irigasi Cikalang tersebut disusun.

    Kualitas Pekerjaan Proyek Disorot

    Sejak awal pelaksanaan, proyek ini juga menjadi sorotan publik terkait kualitas pekerjaannya.

    Beberapa waktu lalu bahkan sempat viral di berbagai platform media sosial mengenai dugaan pekerjaan proyek yang dilakukan tanpa gambar teknis yang jelas.

    Akibatnya, pelaksana proyek yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebagai perusahaan BUMN besar dinilai tidak menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

    Kritik juga diarahkan kepada konsultan pengawas proyek.

    Diketahui bahwa konsultan supervisi baru mulai berkontrak setelah proyek berjalan selama sekitar satu bulan. Kondisi ini menyebabkan proyek berjalan tanpa pengawasan resmi selama periode awal pekerjaan.

    Padahal pengawasan proyek dilakukan oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), yang juga merupakan perusahaan BUMN.

    Keterlambatan pengawasan tersebut diduga membuat pekerjaan di lapangan tidak berjalan sesuai standar teknis yang semestinya.

    Dugaan Kejanggalan dalam Pelaksanaan Proyek

    Berbagai temuan tersebut memunculkan dugaan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek irigasi Cikalang.

    Sejumlah pihak bahkan menduga adanya pola kerja yang tidak transparan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, pengawas proyek, hingga pihak subkontraktor.

    Padahal secara kapasitas, baik kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas merupakan perusahaan BUMN besar yang seharusnya mampu memberikan contoh profesionalitas bagi para rekanan lokal di daerah.

    Warga Keluhkan Upah Belum Dibayar

    Selain persoalan teknis proyek, warga sekitar juga mengeluhkan masalah pembayaran upah kerja.

    Beberapa warga yang terlibat dalam pengerjaan proyek mengaku hingga saat ini belum menerima pembayaran upah mereka.

    Tidak hanya itu, sejumlah jasa dan material yang digunakan dalam proyek juga dikabarkan belum dibayar oleh pihak terkait.

    Bahkan terdapat laporan mengenai kerusakan aset warga yang digunakan untuk kepentingan proyek, namun hingga kini belum mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

    Warga Segel Lokasi Proyek

    Sebagai bentuk kekecewaan, warga akhirnya melakukan penyegelan di lokasi proyek.

    Mereka membentangkan spanduk di area pekerjaan dengan tulisan:

    “Proyek Bermasalah Disegel Warga, Kontrak Bermasalah, Pekerjaan Buruk dan Upah Tidak Dibayar.”

    Melalui aksi tersebut, warga berharap pemerintah dan DPRD segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam proyek tersebut.

    DPRD Siap Bawa Persoalan ke Pemerintah Pusat

    Menanggapi berbagai keluhan masyarakat, Kang Wahid menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan warga.

    Ia juga menegaskan bahwa persoalan proyek irigasi Cikalang akan segera dibahas bersama Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya.

    Menurutnya, kasus ini juga berpotensi dibawa hingga ke tingkat pemerintah pusat karena proyek tersebut menggunakan anggaran dari APBN sebesar Rp5,6 miliar melalui program penugasan khusus Instruksi Presiden (Inpres) Tahap III Tahun 2025.

    Kang Wahid menegaskan bahwa proyek yang didanai oleh APBN seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    Ia mengingatkan agar peran BUMN sebagai agen pembangunan tidak berubah menjadi sekadar penyerap anggaran tanpa memberikan hasil yang maksimal.

    Jika pola seperti ini terus terjadi, maka BUMN yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi negara justru berpotensi menjadi beban bagi keuangan negara di masa depan. (red)

  • Data dan Fakta di Balik Kasus Siswi Mengemis: Potret Kemiskinan di Tasikmalaya

    Data dan Fakta di Balik Kasus Siswi Mengemis: Potret Kemiskinan di Tasikmalaya

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Kasus Ns, siswi sekolah dasar berprestasi yang diketahui mengemis pada malam hari di pusat Kota Tasikmalaya, membuka diskusi lebih luas mengenai kondisi kemiskinan di Tasikmalaya.

    Peristiwa ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga memicu peninjauan langsung aparat kecamatan. Dari kunjungan tersebut, muncul temuan administratif dan sosial yang mengindikasikan persoalan yang lebih kompleks dibanding sekadar satu kasus keluarga.

    Kunjungan Aparat dan Temuan Awal di Lapangan

    Camat Cipedes Cecep Ridwan bersama unsur kelurahan dan Babinkamtibmas mendatangi kediaman Ns di Kelurahan Panglayungan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah kecamatan mengimbau agar Ns tidak lagi turun ke jalan dan tetap memprioritaskan pendidikan.

    Namun temuan penting justru muncul dari sisi administrasi. Keluarga Ns belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

    Dalam konteks kemiskinan di Tasikmalaya, persoalan pendataan sering menjadi faktor krusial. Keluarga yang secara ekonomi tergolong rentan bisa saja belum masuk dalam sistem bantuan sosial apabila belum terverifikasi atau belum diperbarui datanya.

    Data BPS dan Posisi Tasikmalaya di Jawa Barat

    Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di berbagai daerah di Jawa Barat menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi inflasi, daya beli, serta kondisi pasar tenaga kerja.

    Secara umum, persentase penduduk miskin di Jawa Barat berada di kisaran satu digit (di bawah 10 persen). Namun di sejumlah daerah, angka tersebut bisa lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.

    Kota Tasikmalaya termasuk daerah dengan dinamika ekonomi sektor perdagangan dan jasa yang cukup aktif. Meski demikian, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di wilayah Tasikmalaya masih berada di atas beberapa kota besar lain di Jawa Barat.

    Perbandingan ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya bukan sekadar isu sporadis, melainkan bagian dari tantangan struktural yang perlu perhatian berkelanjutan.

    Fenomena Anak Turun ke Jalan dan Dimensi Sosial

    Ketua RW 05 setempat (Yogi) menyampaikan bahwa Ns bukan satu-satunya anak yang terlihat mencari uang pada malam hari. Diperkirakan terdapat beberapa anak lain yang melakukan aktivitas serupa.

    Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya memiliki dimensi sosial yang lebih luas, antara lain:

    • Tekanan ekonomi keluarga
    • Minimnya akses pekerjaan informal stabil
    • Kurangnya literasi bantuan sosial
    • Risiko normalisasi anak bekerja di usia dini

    Setiap kasus tentu memiliki latar belakang berbeda. Namun pola yang berulang di satu lingkungan menjadi indikator bahwa diperlukan asesmen sosial menyeluruh.

    Perspektif Perlindungan Anak dan Regulasi

    Aktivis sosial Yuni Widiawati, S.I.P., M.I.P., menyampaikan bahwa persoalan ini perlu dilihat dari dua sisi: perlindungan hukum dan intervensi sosial.

    Jika terdapat unsur eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka hal tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    Namun demikian, ia menekankan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Pendampingan ekonomi keluarga dan pembaruan data sosial dinilai lebih berkelanjutan.

    Dampak Pemberitaan dan Respons Cepat

    Pada malam hari setelah kunjungan, kami beserta redaksi media lain yang tergabung dalam komunitas SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif) melakukan pemantauan di lokasi awal Ns mengemis, dan menariknya saat itu tidak lagi menemukan aktivitas serupa. Tidak terlihat anak-anak yang biasanya berada di sekitar area tersebut pada malam hari.

    Kondisi yang terjadi belum dapat disimpulkan sebagai perubahan permanen, namun menjadi catatan bahwa perhatian publik dan pemberitaan turut memengaruhi situasi di lapangan.

    Namun di satu sisi fenomena ini memunculkan spekulasi baru. Apakah aktivitas tersebut terkoordinasi? Apakah ada pihak tertentu yang mengatur? Ataukah sekadar efek sesaat dari viralnya pemberitaan?

    Belum ada bukti yang mengarah pada kesimpulan tertentu. Namun kondisi ini memperkuat dugaan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya memiliki dinamika yang lebih kompleks daripada sekadar kondisi ekonomi keluarga.

    Tantangan Penanganan Kemiskinan di Tasikmalaya

    Kasus ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Tasikmalaya berkaitan dengan beberapa faktor utama:

    1. Akurasi dan Pemutakhiran Data

    Pendataan keluarga miskin harus diperbarui secara berkala agar bantuan tepat sasaran.

    2. Koordinasi Antarlevel Pemerintahan

    RT/RW, kelurahan, kecamatan, hingga dinas sosial perlu memiliki jalur komunikasi yang efektif.

    3. Perlindungan Anak Berbasis Komunitas

    Sekolah dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam memastikan anak tetap berada di bangku pendidikan.

    4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

    Intervensi jangka panjang lebih efektif dibanding bantuan sesaat.

    Refleksi dan Arah Kebijakan

    Kemiskinan di Tasikmalaya tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi regional Jawa Barat. Perbandingan data menunjukkan bahwa meski bukan yang tertinggi, angka kemiskinan di daerah ini tetap memerlukan perhatian serius.

    Kasus Ns menjadi pengingat bahwa di balik angka statistik terdapat kondisi riil masyarakat. Penanganan yang komprehensif dan berbasis data menjadi kunci agar persoalan serupa tidak berulang.

    Pembangunan sosial dinilai tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi dari keberhasilan melindungi anak-anak dan keluarga rentan. (red)

  • Kota Bergerak, Kemiskinan Masih Menghantui

    Kota Bergerak, Kemiskinan Masih Menghantui

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pertumbuhan kota terlihat jelas. Pusat kuliner ramai. Jalan protokol padat. Aktivitas ekonomi berjalan tanpa jeda.

    Namun di sudut lain Kota Tasikmalaya, seorang anak sekolah dasar berdiri di tepi jalan setiap malam.

    Ia berprestasi. Ia rajin. Tapi ia juga mengemis.

    Kisah Nisa bukan sekadar cerita menyentuh hati. Ia adalah alarm keras tentang kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang masih nyata dan belum sepenuhnya tertangani.

    Kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan Anak yang Kehilangan Waktu Istirahat

    Anak usia 10 tahun seharusnya menghabiskan malam dengan belajar atau beristirahat. Bukan berjalan kaki beberapa kilometer demi recehan.

    Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya memiliki dampak langsung pada anak-anak. Mereka bukan hanya saksi kondisi ekonomi keluarga, tetapi ikut menanggung bebannya.

    Jika seorang siswa ranking dua saja harus turun ke jalan, berapa banyak anak lain yang mungkin mengalami nasib serupa namun belum terpublikasi?

    Gelombang Respons dan Peran Media

    Sejak pemberitaan muncul, publik bergerak. Pesan bantuan berdatangan. Empati mengalir.

    Ketua Umum PD PUI Kota Tasikmalaya, Fikri Dikriansyah, menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membuka kesadaran kolektif.

    “Masalah sosial sering terjadi tanpa terlihat. Media membuatnya menjadi perhatian bersama,” katanya.

    Kemiskinan di Kota Tasikmalaya selama ini mungkin terasa abstrak. Namun ketika ia memiliki wajah dan nama, publik tak bisa lagi berpaling.

    Pemerintah dan Media: Momentum Kolaborasi

    Komunikasi dari Camat Cipedes menjadi awal yang baik. Walau belum ada kebijakan resmi diumumkan, setidaknya isu ini telah masuk dalam radar perhatian pemerintah.

    Asep Ishak, Sekretaris SWAKKA, melihat ini sebagai momentum strategis.

    “Ketika pemerintah daerah dan media bersinergi secara positif, indah, dan harmonis, maka dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Inilah contoh nyata bagaimana sinergi itu bekerja,” ujarnya.

    Menurutnya, kemiskinan di Kota Tasikmalaya harus ditangani melalui kolaborasi, bukan pendekatan sepihak.

    Ujian bagi Kota

    Ramadhan sering disebut sebagai bulan refleksi. Tapi refleksi tanpa tindakan hanya menjadi wacana.

    Kisah ini menguji komitmen semua pihak: apakah perhatian ini akan berubah menjadi kebijakan perlindungan anak yang lebih konkret? Atau sekadar menjadi berita yang ramai lalu menghilang?

    Kemiskinan di Kota Tasikmalaya adalah tantangan bersama. Ia tidak bisa diserahkan pada satu institusi saja.

    Karena kemajuan kota bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang memastikan tidak ada anak yang harus memilih antara sekolah dan jalanan.

    Dan saat ini, pilihan itu masih terjadi. (red)

  • Titik Terang Padel Tasikmalaya: Penertiban Tanpa Penutupan

    Titik Terang Padel Tasikmalaya: Penertiban Tanpa Penutupan

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Polemik perizinan lapangan padel di Kota Tasikmalaya memasuki fase baru setelah digelarnya pertemuan resmi antara DPRD dan para pengelola. Diskusi tersebut tidak hanya membuka data aktual mengenai kondisi perizinan, tetapi juga merumuskan langkah penyelesaian yang dinilai lebih proporsional.

    Isu ini sebelumnya memicu kekhawatiran publik karena sejumlah lapangan telah beroperasi sementara proses perizinan belum sepenuhnya rampung. DPRD pun turun tangan untuk memastikan tata kelola usaha tetap berjalan sesuai regulasi.

    Peta Perizinan yang Dipaparkan Terbuka

    Dalam forum tersebut terungkap bahwa terdapat 20 lokasi lapangan padel di Kota Tasikmalaya. Dari jumlah itu, empat lokasi telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) secara lengkap.

    Empat lokasi lainnya sudah memiliki PBG dan kini menunggu penerbitan SLF. Sementara itu, 12 lokasi masih dalam proses administrasi untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan. Tercatat delapan lokasi telah beroperasi.

    Data ini menjadi landasan penting dalam meredakan polemik perizinan lapangan padel. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola tengah berproses, bukan sepenuhnya mengabaikan aturan.

    Penertiban Tanpa Konfrontasi

    DPRD menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi syarat mutlak. PBG dan SLF bukan sekadar formalitas, tetapi berkaitan dengan aspek keselamatan bangunan, tata ruang, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

    Namun pendekatan yang dipilih bukanlah langkah konfrontatif. Operasional lapangan tidak dihentikan secara menyeluruh. Sebaliknya, seluruh pengelola diwajibkan menuntaskan proses perizinan dalam batas waktu yang wajar, dengan pengawasan yang lebih terukur.

    Keseimbangan Regulasi dan Keberlanjutan Usaha

    Keputusan ini memberi kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Aktivitas olahraga dan ekonomi yang telah berjalan tidak terganggu, sementara kewajiban administratif tetap dikejar.

    Polemik perizinan lapangan padel yang sempat memanas kini bertransformasi menjadi agenda penertiban administratif yang lebih sistematis. Kota Tasikmalaya memilih jalur keseimbangan antara penegakan regulasi dan keberlanjutan usaha.

    Penertiban berjalan, aktivitas tetap berlangsung. Titik terang ini menjadi awal penataan yang lebih tertib dan berkelanjutan. (red)

  • Eskalasi Kritik Publik di Tasikmalaya, Peran DPRD Ikut Menjadi Perhatian

    Eskalasi Kritik Publik di Tasikmalaya, Peran DPRD Ikut Menjadi Perhatian

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Dinamika politik di Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan intensitas menjelang satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan–Diky Candra. Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir memperlihatkan berkembangnya kritik publik, mulai dari aksi mahasiswa, pemasangan spanduk bernada sindiran di Balai Kota, hingga munculnya wacana mosi tidak percaya.


    Perkembangan tersebut tidak hanya menyorot relasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi juga menghadirkan perhatian terhadap peran DPRD Kota Tasikmalaya sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal.


    Aksi Mahasiswa dan Dinamika Aspirasi Publik


    Rangkaian kritik bermula dari aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Tasikmalaya pada Jumat, 30 Januari 2026, di halaman Balai Kota Tasikmalaya. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan evaluasi kinerja pemerintah daerah menjelang satu tahun masa jabatan wali kota dan wakil wali kota.
    Mahasiswa menilai sejumlah program prioritas belum berjalan optimal dan meminta adanya dialog langsung dengan kepala daerah.

    Namun hingga aksi berakhir, wali kota tidak hadir secara langsung untuk menemui massa. Situasi ini kemudian memunculkan berbagai respons publik dan memperkuat persepsi adanya jarak komunikasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat.


    Dalam konteks ini, DPRD dipandang sebagai salah satu kanal formal penyampaian aspirasi yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan publik dengan pemerintah daerah.


    Spanduk Kritik dan Respons Publik


    Beberapa hari setelah aksi mahasiswa, pagar Balai Kota Tasikmalaya dipasangi spanduk-spanduk yang memuat kritik terhadap gaya komunikasi dan respons pemerintah daerah. Pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mempertanyakan efektivitas saluran aspirasi yang tersedia secara formal.


    Spanduk-spanduk tersebut tidak bertahan lama dan sebagian diturunkan oleh aparat. Meski demikian, peristiwa itu memicu diskusi publik yang lebih luas mengenai ruang kritik, partisipasi warga, serta peran lembaga perwakilan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.


    Dosen Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung (UNIK Cipasung), Syarif Hidayat, menilai fenomena tersebut sebagai indikasi meningkatnya kepedulian publik terhadap kebijakan daerah. Menurutnya, ekspresi kritik di ruang publik dapat dibaca sebagai sinyal bahwa masyarakat masih mencari saluran komunikasi yang dirasakan efektif.


    Wacana Mosi Tidak Percaya dan Perhatian terhadap DPRD


    Situasi politik Tasikmalaya kemudian memasuki fase lanjutan dengan beredarnya ajakan aksi lanjutan pada 9 Februari 2026 di sekitar Balai Kota Tasikmalaya dengan tema “Tasikmalaya Darurat Kebijakan”. Dalam ajakan tersebut turut disuarakan wacana mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan wali kota.


    Meski secara prosedural mosi tidak percaya di luar mekanisme parlemen tidak memiliki dampak hukum langsung, wacana tersebut dipandang memiliki makna simbolik yang kuat dalam dinamika politik lokal. Sejumlah pengamat menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, termasuk bagi DPRD, dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, komunikasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat.


    Ke depan, keterlibatan aktif DPRD dalam merespons dinamika ini dinilai berpotensi berkontribusi pada terciptanya dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah daerah dan warga, sekaligus menjaga stabilitas demokrasi lokal di Kota Tasikmalaya. (red)

  • Banjar dan Ciamis memangkas tunjangan DPRD. Publik menanti sikap DPRD Tasikmalaya.

    Banjar dan Ciamis memangkas tunjangan DPRD. Publik menanti sikap DPRD Tasikmalaya.

    Suara Kebangsaan, Berita Tasikmalaya – Langkah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis memang tidak dibungkus seremoni atau narasi pencitraan. Namun justru karena itulah kebijakan tersebut terasa kuat. Di tengah tekanan fiskal yang kian nyata, dua daerah ini memilih langkah jarang ditempuh: memangkas langsung tunjangan DPRD. Kebijakan ini pun memantik sorotan publik, termasuk terhadap tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya yang hingga kini belum tersentuh kebijakan serupa.

    Langkah DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis

    Di Kota Banjar, pemangkasan tunjangan pimpinan DPRD menjadi sinyal bahwa krisis keuangan daerah tidak lagi dibebankan sepihak kepada ASN dan PPPK. Setelah aparatur sipil lebih dulu merasakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kini wakil rakyat diminta ikut berbagi beban. Kebijakan ini membuka ruang diskusi publik yang selama ini cenderung dihindari, yakni sejauh mana DPRD siap menanggung konsekuensi krisis fiskal.

    Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 atas LKPD Kota Banjar Tahun Anggaran 2024, belanja gaji dan tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp16,05 miliar, dengan realisasi sekitar Rp14,65 miliar untuk 30 anggota DPRD. Angka tersebut menegaskan bahwa pos tunjangan DPRD bukanlah angka kecil, sehingga wajar jika menjadi perhatian publik ketika efisiensi anggaran digaungkan.

    Sementara itu, Kabupaten Ciamis melangkah lebih jauh. Penurunan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari kategori tinggi ke sedang dijadikan dasar untuk memangkas Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) anggota dan pimpinan DPRD. Anggota DPRD kini menerima Rp10,5 juta per bulan sebelum pajak, turun Rp4,2 juta. Pimpinan DPRD bahkan mengalami pemangkasan hingga Rp8,4 juta per bulan.

    Kebijakan tersebut berlaku sejak Januari 2026 dan dilakukan bersamaan dengan pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen. Artinya, kebijakan efisiensi tidak berhenti di lapisan bawah birokrasi, tetapi menyentuh elite politik daerah.

    Sekretaris Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA), Asep Ishak, menilai langkah Banjar dan Ciamis menyentuh inti persoalan. “Begitu menyentuh tunjangan, itu bukan lagi soal administrasi, tapi kemauan berbagi beban,” ujarnya.

    Kini, sorotan publik mulai mengarah ke Tasikmalaya. Dengan tekanan fiskal yang juga dirasakan, publik mempertanyakan apakah tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya akan ikut dievaluasi atau tetap berada di luar agenda efisiensi. (red)

  • Kronologis Demo Ricuh di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya

    Kronologis Demo Ricuh di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya, Dhani Tardiwan Noor, mengeluarkan himbauan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda, untuk tetap menjaga diri dan bertindak bijak menyikapi situasi pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini di DPRD Kota Tasikmalaya. Aksi tersebut berakhir ricuh dan menyebabkan kerusakan pada gedung DPRD setempat.

    Dhani mengingatkan bahwa pemuda adalah garda terdepan dalam memperjuangkan kebaikan bersama, tetapi harus dengan cara yang santun dan menghormati hukum. “Pemuda harus kritis, melek politik, dan tidak boleh diam ketika ada kedzaliman, tapi tetap harus dengan fikiran dan hati yang tenang. Pemuda harus mengedepankan intelektualitas, bukan sekadar fisik belaka,” ujar Dhani.

    Sebagai Ketua KNPI Kota Tasikmalaya, Dhani yakin bahwa pemuda di Kota Tasikmalaya, khususnya yang tergabung dalam wadah organisasi kepemudaan di bawah KNPI, tidak akan pernah rela tanah kelahirannya dirusak oleh siapapun. “Pemuda siap berada di garda terdepan selama untuk memperjuangkan kebaikan bersama, demi kepentingan rakyat banyak,” tegas Dhani.

    Namun, Dhani juga menekankan pentingnya pendekatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai kepentingan publik. “Kami tidak pernah takut dengan siapapun, tapi pastikan kita berada di pihak yang benar dan menempuh cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Dhani juga mengimbau agar aparat dan pejabat tidak menutup diri. “Semakin menutup diri, semakin memicu amarah. Jangan biarkan ketidakpastian memicu reaksi yang tidak diinginkan,” tuturnya.

    Terkait insiden yang melibatkan driver ojol Affan Kurniawan, Dhani menyatakan, “Posisi kami sudah tegas dan jelas sejak terjadinya insiden yang menimpa driver ojol Affan Kurniawan. Publikasi sudah kami sebar atas nama KNPI Kota Tasikmalaya, agar kasus tersebut diusut tuntas. Tapi bukan berarti kita harus merusak di kampung halaman sendiri.”

    Demo Ricuh, ada yang Menunggangi?

    Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pihak-pihak yang menumpangi aksi unjuk rasa tersebut, Dhani mengaku tidak ingin berspekulasi. Namun, ia menyadari bahwa di negeri ini selalu ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang berusaha memecah belah kesatuan bangsa. “Kalaupun ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk membuat gaduh Kota Tasikmalaya, mereka harus siap berhadapan dengan Pemuda Kota Santri,” kata Dhani dengan tegas.

    Dhani kembali mengingatkan pemuda untuk tetap kritis, berani, dan peduli terhadap isu-isu sosial, namun tanpa merugikan diri sendiri dan masyarakat. “Pemuda harus menjadi agen perubahan yang cerdas dan bertanggung jawab, agar tidak hanya memperjuangkan aspirasi, tetapi juga menjaga ketertiban dan keharmonisan di masyarakat,” pungkasnya.

    Sementara itu, redaksi berhasil memperoleh informasi dari pihak DPRD Kota Tasikmalaya. Ternyata, aksi yang berujung ricuh di gedung DPRD tersebut tidak diawali dengan surat pemberitahuan. Meski demikian, saat aksi berlangsung sebenarnya tiga anggota DPRD sudah bersiap turun untuk menemui para pengunjuk rasa. Namun, karena situasi tiba-tiba sangat emosional dan tidak terkendali, ketiga anggota DPRD tersebut memilih untuk menahan diri.

    Kejadian ini tentu saja menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk selalu mengedepankan dialog yang konstruktif dan menghindari tindakan yang merusak ketertiban umum. Kita berharap agar aksi-aksi unjuk rasa ke depan tetap berlangsung dengan damai dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. (red)

  • Koalisi Mahasiswa Sambangi DPRD Kota Tasikmalaya: Usut Dugaan “Money Politic”

    Koalisi Mahasiswa Sambangi DPRD Kota Tasikmalaya: Usut Dugaan “Money Politic”

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Negeri (Kompeni) mendatangi Kantor DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu (11/12/2024) siang. Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut klarifikasi terkait dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD dalam praktik money politic pada Pilkada 2024.

    Mahasiswa mendesak agar DPRD transparan terhadap dugaan tersebut, setelah beredarnya dokumen berbentuk PDF yang mencantumkan nama-nama anggota DPRD Kota Tasikmalaya.

    Dokumen tersebut berisi sekitar 50 halaman, dengan informasi yang menyebut sejumlah anggota DPRD diduga terlibat sebagai pelaku distribusi materi politik hingga ke tingkat TPS melalui koordinator lapangan (korlap).

    Koordinator Kompeni, Dion Fahruroji, menjelaskan bahwa audiensi ini dilakukan untuk mengonfirmasi kebenaran data yang beredar. Ia menyayangkan jika dugaan tersebut terbukti benar, mengingat anggota DPRD seharusnya menjaga integritas sebagai perwakilan rakyat.

    “Kami sangat menyayangkan jika data itu benar. Anggota DPRD tidak seharusnya terlibat dalam politik uang yang merusak demokrasi,” ungkapnya di hadapan awak media.

    Namun, mahasiswa merasa kecewa karena audiensi tersebut tidak dihadiri oleh mayoritas anggota DPRD. Dari seluruh anggota dewan, hanya dua orang yang hadir, sedangkan yang lain tidak memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran mereka.

    Menurut Dion, hal ini mencerminkan kurangnya keseriusan DPRD dalam menghadapi isu yang menyangkut kepercayaan publik.

    “Kami sangat kecewa. Ini menunjukkan ketidakseriusan DPRD dalam menanggapi persoalan penting seperti ini,” tambahnya.

    Kompeni juga mengungkapkan bahwa laporan terkait dugaan ini telah mereka sampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka berharap langkah tersebut dapat mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan.

    Mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk mengawal proses ini agar praktik money politic tidak merusak demokrasi di Kota Tasikmalaya.

    Selain itu, Dion menyoroti bahwa keterlibatan anggota DPRD dalam praktik tersebut hanya akan memperburuk citra mereka di mata masyarakat.

    Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika dugaan ini benar, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin menurun.

    “Sangat disayangkan jika anggota DPRD yang seharusnya menjadi contoh malah terlibat hal seperti ini,” tegas Dion.

    Selama audiensi, mahasiswa juga menyampaikan permintaan agar DPRD lebih proaktif dan terbuka dalam memberikan penjelasan.

    Mereka berharap DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat mampu menunjukkan integritas dan tanggung jawab terhadap isu ini. (red)