Kategori: Kabar

  • Kabupaten Tasikmalaya: Transparansi Informasi Jangan Hanya Jargon

    Kabupaten Tasikmalaya: Transparansi Informasi Jangan Hanya Jargon

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYADorongan transparansi pengelolaan anggaran kembali mengemuka di Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini, sorotan tidak berhenti pada keterbukaan dokumen APBD 2026, tetapi mengarah lebih jauh: apakah DPRD Kabupaten Tasikmalaya berani membuka seluruh jejak uang publik, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) para legislator?

    Isu ini mencuat setelah adanya tuntutan agar Perda APBD 2026 dan Peraturan Bupati (Perbup) Penjabaran APBD 2026 segera diunggah ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Namun bagi publik sipil, transparansi yang setengah-setengah justru berpotensi melahirkan kecurigaan baru.

    Dorongan DPRD: APBD Wajib Dibuka, Bukan Disimpan

    Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Komisi I, Asep Muslim, menegaskan bahwa keterbukaan APBD bukan sekadar formalitas administrasi. Menurutnya, regulasi anggaran yang telah ditetapkan harus segera dipublikasikan agar dapat diakses masyarakat luas.

    Ia menilai, keterlambatan atau pengabaian publikasi Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD 2026 di JDIH dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik. APBD, kata dia, adalah uang rakyat, sehingga publik memiliki hak penuh untuk mengetahui arah kebijakan dan prioritas belanja daerah.

    Dorongan tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta arahan pemerintah provinsi terkait keterbukaan informasi anggaran daerah.

    Transparansi Jangan Setengah Jalan: Pokir DPRD Ikut Disorot

    Namun transparansi APBD dinilai belum cukup. Ahmad Mukhlis, Ketua SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), menegaskan bahwa jika DPRD Kabupaten Tasikmalaya serius bicara keterbukaan, maka pokir DPRD juga wajib dibuka ke publik.

    “Pokir itu bukan dokumen gelap. Itu bagian dari APBD dan proses perencanaan pembangunan daerah,” tegas Mukhlis.

    Ia merujuk Permendagri Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 78 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa pokir DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda. Artinya, pokir bersifat resmi, terdokumentasi, dan masuk dalam sistem perencanaan daerah.

    Menurut Mukhlis, membuka data pokir DPRD justru akan membantu publik menilai kinerja wakil rakyat secara objektif—bukan dari janji kampanye, melainkan dari usulan nyata yang diperjuangkan dalam anggaran.

    Uang Publik, Akuntabilitas Publik

    Keterbukaan anggaran, baik di level eksekutif maupun legislatif, dinilai sebagai kunci membangun kepercayaan publik. Transparansi dprd kabupaten tasikmalayat bukan hanya soal unggah dokumen, tetapi soal keberanian membuka proses, kepentingan, dan prioritas anggaran secara utuh.

    Jika hanya APBD yang dibuka sementara pokir DPRD tetap tertutup, maka transparansi berpotensi dipersepsikan sebagai formalitas. Publik tidak butuh transparansi nanggung—yang justru menimbulkan tanda tanya baru.

    Desakan ini sekaligus menjadi ujian komitmen DPRD Kabupaten Tasikmalaya: apakah transparansi benar-benar dijalankan sebagai prinsip, atau sekadar jargon? Dalam demokrasi lokal, keterbukaan menyeluruh bukan ancaman, melainkan fondasi kepercayaan. (red)

  • Longsor di Cisarua Bandung Barat melanda kawasan permukiman warga dini hari

    Longsor di Cisarua Bandung Barat melanda kawasan permukiman warga dini hari

    Suara Kebangsaan, Berita Bandung Barat – Bencana longsor di Cisarua Bandung Barat mengguncang kawasan permukiman warga di Kampung Babakan, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Sabtu (24/1/2026) dini hari. Longsor yang disertai aliran air deras tersebut menerjang permukiman saat sebagian besar warga masih terlelap, setidaknya sampai saat berita ini diturunkan tercatat 6 (enam) orang meninggal dunia dan puluhan lainnya diduga masih tertimbun material longsoran.

    Data sementara yang dihimpun hingga Sabtu siang mencatat sebanyak 89 warga belum ditemukan dan diduga tertimbun tanah, bebatuan, serta lumpur yang meluncur dari lereng di sekitar permukiman. Proses pencarian dan evakuasi masih terus berlangsung di tengah medan yang sulit dan cuaca yang belum sepenuhnya bersahabat.

    Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, yang turun langsung ke lokasi bencana menyebutkan bahwa data tersebut berasal dari laporan Linmas dan pemerintah desa setempat.
    “Informasi yang saya terima, yang sudah dipastikan meninggal dunia ada lima orang, sementara 89 orang lainnya belum ditemukan dan diduga tertimbun longsoran,” ujar Asep di lokasi kejadian.

    Permukiman Tertutup Material, Evakuasi Berpacu dengan Waktu

    Dampak longsor sangat signifikan. Sedikitnya 20 rumah warga di Kampung Babakan RT 05 RW 11 terdampak langsung. Dari jumlah tersebut, hanya satu rumah yang dilaporkan masih berdiri, sementara sisanya tertimbun material longsor dengan ketebalan yang bervariasi.

    Material tanah dan bebatuan menutup hampir seluruh area permukiman, membuat akses menuju titik-titik korban menjadi sangat terbatas. Medan yang curam, licin, dan tidak stabil menjadi tantangan besar bagi tim penyelamat. Setiap langkah evakuasi dilakukan dengan ekstra hati-hati untuk menghindari risiko longsor susulan.

    Tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Bandung Barat, TNI, Polri, serta relawan dikerahkan untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Alat berat mulai diturunkan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi medan agar tidak membahayakan korban yang diduga masih hidup di bawah timbunan.

    “Tim SAR terus bekerja di lapangan. Kami berharap seluruh korban bisa segera ditemukan dan dievakuasi,” kata Asep.

    Pengungsian Warga dan Kepedulian Kemanusiaan

    Untuk penanganan warga terdampak, pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi pengungsian sementara di wilayah Desa Pasirlangu. Warga yang selamat dievakuasi guna mengantisipasi kemungkinan longsor susulan, mengingat kondisi tanah masih labil akibat curah hujan tinggi.

    Asep Ismail memastikan kesiapan lokasi pengungsian bersama Camat Cisarua, termasuk ketersediaan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Namun di tengah situasi darurat ini, kepedulian semua pihak menjadi faktor penting dalam meringankan beban para korban.

    Bencana longsor di Cisarua Bandung Barat ini bukan sekadar angka korban dan rumah rusak, tetapi tragedi kemanusiaan yang menyisakan duka mendalam. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan seluruh harta benda dalam hitungan menit.

    Peristiwa ini menjadi panggilan nurani bagi masyarakat luas untuk peduli. Bantuan logistik, kebutuhan darurat, hingga dukungan moril sangat dibutuhkan oleh para korban yang kini bertahan di pengungsian.

    Imbauan Waspada di Tengah Cuaca Ekstrem

    Pemerintah daerah mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan. Kondisi cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi masih berpotensi memicu bencana serupa.

    “Kesiapsiagaan menjadi hal utama. Kami meminta masyarakat untuk segera melapor dan mengungsi jika melihat tanda-tanda longsor,” ujar Asep.

    Hingga kini, proses pencarian korban masih terus dilakukan. Waktu, cuaca, dan kondisi medan menjadi faktor penentu. Di tengah upaya penyelamatan, harapan dan kepedulian publik menjadi energi penting bagi para korban dan petugas di lapangan.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan hasil pengamatan awal di lokasi menunjukkan adanya alih fungsi lahan. Kawasan yang sebelumnya merupakan hutan atau kebun dengan tanaman keras, kini berubah menjadi lahan pertanian palawija.

    “Kawasan ini dulunya ditanami tanaman keras. Namun saat ini sebagian besar sudah menjadi kebun palawija. Ketika hujan deras turun, ditambah adanya aliran air meskipun kecil, sangat dimungkinkan terjadi bendungan alami dari batu dan kayu yang kemudian jebol,” ujar Herman saat meninjau lokasi longsor, Sabtu, 24 Januari 2026.(red)

  • Pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum 2026

    Pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum 2026

    suarakebangsaan.com, BERITA NASIONAL. Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026 menjadi penegasan posisi Indonesia di tengah dinamika global yang kian kompleks. Di hadapan para pemimpin dunia dan pemangku kepentingan internasional, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia secara sadar memilih jalan perdamaian, bukan kekacauan.

    Dalam pidatonya di Davos, Kamis (22/1/2026) waktu setempat, Presiden Prabowo menyampaikan pesan utama yang menjadi benang merah arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. “Jika ada satu hal yang bisa diambil dari pidato saya hari ini, inilah pesannya: Indonesia memilih perdamaian daripada kekacauan,” ujar Prabowo.

    Pidato Presiden Prabowo tersebut tidak hanya menegaskan sikap politik luar negeri, tetapi juga mencerminkan cara pandang Indonesia terhadap dunia yang semakin terfragmentasi oleh konflik, ketegangan geopolitik, dan krisis lingkungan. Prabowo menekankan bahwa Indonesia ingin hadir sebagai mitra yang bersahabat bagi semua negara, tanpa memosisikan diri sebagai ancaman bagi siapa pun.

    Presiden kembali mengutip peribahasa yang kerap ia sampaikan dalam berbagai forum internasional, yakni “Seribu sahabat terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.” Prinsip inilah, menurut Prabowo, yang menjadi dasar Indonesia untuk terus menjalin hubungan baik dengan semua pihak, terlepas dari perbedaan kepentingan dan latar belakang.

    Lebih jauh, pidato Presiden Prabowo di WEF 2026 juga menyinggung tanggung jawab global Indonesia dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan. Ia menekankan bahwa perdamaian tidak dapat dilepaskan dari kebijakan publik yang kredibel dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Indonesia, kata Prabowo, ingin menjadi tetangga yang baik, warga dunia yang bertanggung jawab, serta bagian dari solusi atas tantangan global.

    Dalam konteks lingkungan, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk hidup berdampingan dengan alam. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan masa depan planet. “Kita tidak boleh menghancurkan alam. Kita harus hidup berdampingan dengan alam dan menjadi bagian dari masa depan yang penuh harapan,” tegasnya.

    Menutup pidatonya, Presiden Prabowo mengajak para pemimpin dunia untuk membangun masa depan yang damai dan inklusif secara bersama-sama. Ia menyerukan kerja sama lintas negara, lintas budaya, dan lintas agama demi meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Menurut Prabowo, dunia yang ideal adalah dunia yang diwarnai perdamaian, kebebasan, persahabatan, toleransi, serta hidup berdampingan dalam semangat saling menghormati.

    Pidato Presiden Prabowo di World Economic Forum 2026 tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang memilih diplomasi, kerja sama, dan tanggung jawab global di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Singkatnya: Indonesia datang ke panggung global bukan membawa otot, tapi akal sehat.

  • Banjar dan Ciamis memangkas tunjangan DPRD. Publik menanti sikap DPRD Tasikmalaya.

    Banjar dan Ciamis memangkas tunjangan DPRD. Publik menanti sikap DPRD Tasikmalaya.

    Suara Kebangsaan, Berita Tasikmalaya – Langkah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis memang tidak dibungkus seremoni atau narasi pencitraan. Namun justru karena itulah kebijakan tersebut terasa kuat. Di tengah tekanan fiskal yang kian nyata, dua daerah ini memilih langkah jarang ditempuh: memangkas langsung tunjangan DPRD. Kebijakan ini pun memantik sorotan publik, termasuk terhadap tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya yang hingga kini belum tersentuh kebijakan serupa.

    Langkah DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis

    Di Kota Banjar, pemangkasan tunjangan pimpinan DPRD menjadi sinyal bahwa krisis keuangan daerah tidak lagi dibebankan sepihak kepada ASN dan PPPK. Setelah aparatur sipil lebih dulu merasakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kini wakil rakyat diminta ikut berbagi beban. Kebijakan ini membuka ruang diskusi publik yang selama ini cenderung dihindari, yakni sejauh mana DPRD siap menanggung konsekuensi krisis fiskal.

    Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 atas LKPD Kota Banjar Tahun Anggaran 2024, belanja gaji dan tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp16,05 miliar, dengan realisasi sekitar Rp14,65 miliar untuk 30 anggota DPRD. Angka tersebut menegaskan bahwa pos tunjangan DPRD bukanlah angka kecil, sehingga wajar jika menjadi perhatian publik ketika efisiensi anggaran digaungkan.

    Sementara itu, Kabupaten Ciamis melangkah lebih jauh. Penurunan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari kategori tinggi ke sedang dijadikan dasar untuk memangkas Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) anggota dan pimpinan DPRD. Anggota DPRD kini menerima Rp10,5 juta per bulan sebelum pajak, turun Rp4,2 juta. Pimpinan DPRD bahkan mengalami pemangkasan hingga Rp8,4 juta per bulan.

    Kebijakan tersebut berlaku sejak Januari 2026 dan dilakukan bersamaan dengan pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen. Artinya, kebijakan efisiensi tidak berhenti di lapisan bawah birokrasi, tetapi menyentuh elite politik daerah.

    Sekretaris Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA), Asep Ishak, menilai langkah Banjar dan Ciamis menyentuh inti persoalan. “Begitu menyentuh tunjangan, itu bukan lagi soal administrasi, tapi kemauan berbagi beban,” ujarnya.

    Kini, sorotan publik mulai mengarah ke Tasikmalaya. Dengan tekanan fiskal yang juga dirasakan, publik mempertanyakan apakah tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya akan ikut dievaluasi atau tetap berada di luar agenda efisiensi. (red)

  • Warga Garut Butuh Pertolongan, Negara Diharapkan Hadir Sebelum Harapan Habis

    Warga Garut Butuh Pertolongan, Negara Diharapkan Hadir Sebelum Harapan Habis

    Suara Kebangsaan, Berita Garut – Tidak semua warga memiliki kekuatan untuk bersuara keras. Sebagian memilih berbicara pelan, seperti yang dilakukan Pirmansyah dalam sebuah video sederhana yang kini menyentuh banyak hati.

    Warga Garut Butuh Pertolongan,

    Sebagai warga Jawa Barat, mereka tidak meminta banyak. Tidak juga berpanjang kata. Mereka hanya ingin menyampaikan satu kenyataan pahit yang sudah lama mereka pikul: anak mereka sakit, dan mereka mulai kehabisan tenaga untuk bertahan sendiri.

    Sang suami bernama Pirmansyah, usianya diperkirakan sekitar 50 hingga 55 tahun. Ia duduk di samping istrinya, Isoh Nurjanah, yang sejak awal lebih banyak terdiam. Tatapannya kosong, seperti orang yang sudah terlalu sering berharap, lalu belajar menahan kecewa.ia tidak menuntut kemewahan. Ia hanya meminta bantuan agar anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan bisa mendapatkan penanganan layak.

    Pesan Tanpa Amarah

    Dalam video berdurasi 1 menit 18 detik, tidak ada kemarahan. Tidak ada tudingan. Pirmansyah menjelaskan bahwa anak mereka saat ini mengalami gangguan kejiwaan. Sudah lama. Sudah dicoba berbagai cara. Sudah dibawa berobat ke sana kemari. Namun hingga hari ini, kondisi sang anak belum juga membaik.

    Pirmansyah sehari-hari bekerja sebagai pasapon, tenaga kebersihan di SMA 23 Pakenjeng, Kabupaten Garut. Penghasilannya tidak besar. Cukup untuk makan, cukup untuk bertahan—asal semua berjalan normal. Tapi ketika perhatian harus tercurah penuh pada anak yang sakit, pekerjaan pun sering terganggu. Hari-hari menjadi serba sulit. Pilihannya tidak pernah mudah: bekerja atau mendampingi anak.

    Video itu bukan dibuat oleh mereka sendiri. Yang mengirimkannya ke redaksi Lintas Priangan adalah tetangga mereka. Seorang warga yang melihat dari dekat bagaimana pasangan ini berjuang dalam diam.

    Identitas Jelas, Bukan Cerita Samar

    Alamat keluarga ini jelas. yaitu: RW 10 Kampung Dandeur, Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Kondisi anak juga terdokumentasi. Ini bukan kisah anonim di media sosial, melainkan kenyataan yang membutuhkan respons nyata.

    Saatnya Negara Menjawab

    Kisah ini seharusnya tidak berhenti sebagai cerita haru. Negara, melalui pemerintah daerah dan instansi terkait, diharapkan hadir sebelum keluarga ini benar-benar kehabisan harapan.

    Kadang, pertolongan yang datang tepat waktu bisa menyelamatkan lebih dari satu kehidupan. (red)

  • Gibran di Cipasung Tasikmalaya, Ketika Pesantren Menyapa Masa Depan Digital

    Gibran di Cipasung Tasikmalaya, Ketika Pesantren Menyapa Masa Depan Digital

    Suara Kebangsaan, Berita Tasikmalaya – Pesantren Cipasung, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat pendidikan Islam tradisional, kini memasuki babak baru. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penanda perubahan itu.Agenda gibran di cipasung tasikmalaya bukan sekadar silaturahmi, melainkan titik awal transformasi digital pesantren.

    Misi di Balik Kunjungan

    Sejak sepekan sebelum kunjungan, pelatihan AI dan robotik telah digelar. Ratusan santri Pesantren Cipasung Tasikmalaya terlibat aktif, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap teknologi.

    Ketua Panitia Kunjungan, Hj Neng Irma Ruhyati, menjelaskan bahwa jauh sebelum hari kunjungan, Tim Staf Khusus Wakil Presiden telah mengirim instruktur ke Pesantren Cipasung untuk memberikan pelatihan literasi digital, AI, dan robotik kepada santri serta asatiz.

    “Mas Wapres ingin santri dan para ustaz melek teknologi. AI bukan ancaman, tapi alat bantu pembelajaran,” ujar Neng Irma.

    Pelatihan tersebut berlangsung sejak pekan lalu dengan skema hybrid. Untuk kelas AI, tercatat lebih dari 200 santri mengikuti pelatihan, sementara kelas robotik diikuti 30 santri terpilih dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI hingga SMA.

    Pesantren Berbasis Teknologi

    Dengan dukungan berbagai pihak, Pesantren Cipasung menargetkan deklarasi sebagai pesantren berbasis teknologi, menjadikannya pionir di Tasikmalaya.

    Bagi dunia pesantren, langkah ini menjadi momentum penting. Sebab, baru kali ini pelatihan AI dan robotik diterapkan secara terstruktur di lingkungan pesantren besar di Tasikmalaya.

    Kunjungan Gibran ke Cipasung pun dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pesantren di Tasikmalaya siap melangkah ke masa depan—tetap berakar pada nilai, namun tidak alergi pada teknologi.

    Masa Depan yang Berakar Nilai

    Kunjungan ini menegaskan bahwa pesantren tidak alergi teknologi. Justru, dengan nilai yang kuat, pesantren siap menjadi motor perubahan.

  • Swasembada Pangan Tasikmalaya Diperkuat Lewat Program Satu Siswa Satu Pohon

    Swasembada Pangan Tasikmalaya Diperkuat Lewat Program Satu Siswa Satu Pohon

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYAPemerintah Kabupaten Tasikmalaya semakin serius menata arah pembangunan ketahanan pangan jangka panjang. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah peluncuran program Satu Siswa Satu Pohon yang menjadi bagian dari strategi besar swasembada pangan Tasikmalaya berbasis sekolah.

    Program tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, saat kunjungan kerja di Kecamatan Cikalong, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini juga melibatkan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN) sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

    Kebijakan Lingkungan yang Terintegrasi

    Bupati Cecep menegaskan bahwa program satu siswa satu pohon bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Program ini merupakan turunan langsung dari Instruksi Bupati Tasikmalaya tentang Penghijauan dan Kelestarian Lingkungan Sekolah, sekaligus penguatan agenda Tasik Hejo.

    “Pembangunan daerah harus terintegrasi. Lingkungan dijaga, pangan diperkuat, dan generasi muda diedukasi. Semua saling berkaitan,” ujar Cecep.

    Melalui pendekatan ini, Pemkab Tasikmalaya berupaya memastikan bahwa swasembada pangan tidak hanya berbasis produksi, tetapi juga berbasis kesadaran dan keberlanjutan.

    Sekolah sebagai Instrumen Strategis

    Pemilihan sekolah sebagai basis program dinilai strategis karena mampu menjangkau lapisan masyarakat paling dasar. Siswa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

    Empat sekolah di wilayah selatan Tasikmalaya ditetapkan sebagai lokasi awal implementasi, yakni SDN Cijulangadeg, SMPN 1 Cikalong, SMPN 2 Cikalong, dan SDN Kalapagenep. Ke depan, model ini direncanakan akan diperluas ke sekolah-sekolah lain.

    Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

    Selain aspek lingkungan, program ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas harga pangan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran menanam dan memanfaatkan lahan, pemerintah berharap tekanan terhadap pasokan pangan dapat ditekan.

    Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat, memperkuat posisi program ini sebagai kebijakan publik yang inklusif.

    Pemkab Tasikmalaya optimistis, langkah ini akan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya swasembada pangan Tasikmalaya yang mandiri, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan generasi muda. (red)

  • Pemkab Tasikmalaya: Program Revitalisasi Pendidikan diresmikan

    Pemkab Tasikmalaya: Program Revitalisasi Pendidikan diresmikan

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYAPendidikan di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan, bukan karena angka-angka statistik atau jargon birokrasi, melainkan karena dampaknya yang mulai dirasakan langsung oleh warga. Pada puncak peringatan HUT PGRI ke-80 tingkat Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah daerah meresmikan Program Revitalisasi Pendidikan—sebuah langkah yang diharapkan mampu menjawab persoalan klasik dunia pendidikan: sekolah yang kurang layak, ruang belajar yang tidak nyaman, dan ketimpangan kualitas antarwilayah.

    Acara yang digelar di Lapangan Kecamatan Manonjaya itu bukan sekadar seremoni. Hadirnya Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Atip Latipulhayat, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, serta Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menjadi penanda bahwa program ini tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam arus kebijakan yang lebih besar antara pusat dan daerah.

    Namun bagi warga, yang terpenting bukan siapa yang hadir di panggung, melainkan apa yang berubah di sekolah anak-anak mereka. Program revitalisasi ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak—tiga hal sederhana yang selama ini sering absen di sejumlah satuan pendidikan, terutama di wilayah pinggiran.

    Sekolah Lebih Layak, Orang Tua Lebih Tenang

    Dalam beberapa tahun terakhir, isu pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya kerap berkutat pada masalah infrastruktur. Ruang kelas dengan atap bocor, lantai rusak, hingga fasilitas sanitasi yang jauh dari standar masih ditemui di sejumlah sekolah. Program revitalisasi pendidikan diharapkan menjadi jawaban konkret atas persoalan tersebut.

    Bupati Tasikmalaya menegaskan bahwa penguatan sektor pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Pernyataan ini menemukan relevansinya ketika pemerintah daerah tidak hanya berbicara, tetapi juga mulai bergerak melalui program yang menyentuh kebutuhan paling dasar sekolah. Bagi orang tua, sekolah yang aman berarti rasa tenang ketika melepas anak belajar. Tidak ada lagi kekhawatiran anak kehujanan di dalam kelas atau belajar dalam kondisi yang membahayakan.

    Dari sisi guru, revitalisasi sekolah juga berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Lingkungan belajar yang nyaman memberi ruang bagi guru untuk fokus mengajar, bukan sibuk mengatasi persoalan teknis gedung. Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya, dalam konteks ini, tidak lagi sekadar mengejar angka partisipasi, tetapi mulai menyentuh kualitas proses belajar-mengajar itu sendiri.

    Dimulai dari Akar, Menyentuh Hingga Desa

    Salah satu pesan penting dari kegiatan ini terlihat saat rombongan meninjau TK Mawar Desa Cihaur. Langkah ini menegaskan bahwa revitalisasi pendidikan tidak hanya menyasar sekolah besar atau kawasan perkotaan, tetapi dimulai dari pendidikan usia dini di desa. Sebuah sinyal bahwa anak-anak di wilayah pinggiran tidak boleh tertinggal sejak langkah pertama mereka mengenal dunia belajar.

    Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung kebijakan nasional. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah agar pemerataan kualitas pendidikan benar-benar terwujud, bukan hanya menjadi slogan tahunan.

    Bagi warga Tasikmalaya, sinergi itu akan terasa nyata jika sekolah-sekolah di kecamatan dan desa mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah di pusat kota. Harapannya sederhana: anak-anak di Manonjaya, Cihaur, atau kecamatan lain memiliki kesempatan belajar yang setara dengan anak-anak di wilayah yang lebih maju.

    Program revitalisasi pendidikan ini juga membawa harapan baru bagi para guru. Peran guru diharapkan semakin diperkuat, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai aktor utama peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya, pada akhirnya, bukan hanya soal bangunan yang diperbaiki, tetapi tentang masa depan generasi yang dibentuk di dalamnya.

    Jika program ini konsisten dijalankan dan diawasi, warga akan menilai sendiri dampaknya. Sebab pendidikan yang baik tidak perlu terlalu banyak pidato. Ia cukup hadir dalam bentuk sekolah yang layak, guru yang didukung, dan anak-anak yang pulang dengan cerita belajar—bukan keluhan tentang ruang kelas yang tak ramah. (red)

  • Pemkab Tasikmalaya: Revitalisasi Sekolah siap dimulai Bertahap mulai Tahun ini.

    Pemkab Tasikmalaya: Revitalisasi Sekolah siap dimulai Bertahap mulai Tahun ini.

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYAUpaya perbaikan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya memasuki tahap penting tahun ini. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan bahwa sebanyak 54 sekolah rusak di Tasikmalaya akan direvitalisasi secara bertahap, termasuk SDN Curugtelu yang sempat viral karena kondisi bangunannya yang mengkhawatirkan. Program perbaikan ini menjadi harapan baru bagi ribuan siswa yang selama ini belajar di ruang kelas yang tidak lagi layak.

    Kepastian revitalisasi disampaikan oleh Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Solihin. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan fisik sebagian sekolah akan dimulai pada November 2025. Langkah ini sekaligus merespons tingginya keresahan masyarakat yang menginginkan fasilitas pendidikan di wilayahnya segera diperbaiki. Pemerintah menegaskan bahwa daftar 54 sekolah tersebut telah ditetapkan sebagai prioritas utama, terutama yang bangunannya memiliki risiko membahayakan proses kegiatan belajar mengajar.

    Dimulai November, Revitalisasi Beri Harapan Baru bagi Orang Tua dan Siswa

    Program perbaikan sekolah rusak di Tasikmalaya ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat, terlebih bagi orang tua murid yang selama ini cemas terhadap keselamatan anak-anak mereka. Banyak dari bangunan sekolah itu mengalami kerusakan berat akibat faktor usia maupun bencana alam, sehingga tidak lagi memenuhi standar keamanan.

    Menurut Ahmad Solihin, revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan ruang kelas, tetapi juga fasilitas penting lainnya yang mendukung proses belajar, seperti ruang guru atau perpustakaan. SDN Curugtelu, salah satu sekolah yang ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu, dipastikan masuk dalam daftar prioritas. Pemerintah berharap kehadiran bangunan baru nantinya dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus menghadirkan rasa aman bagi seluruh warga sekolah.

    Komunikasi Pemerintah Daerah dan Pusat Berjalan Cepat

    Sebelumnya, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengungkapkan bahwa percepatan revitalisasi sekolah rusak di Tasikmalaya merupakan hasil komunikasi intensif dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah pusat menyetujui pelaksanaan konstruksi yang dijadwalkan mulai minggu kedua November 2025.

    Bupati menilai bahwa lingkungan sekolah yang nyaman akan berdampak besar pada perkembangan anak. Ketika ruang belajar aman dan layak, siswa dapat belajar dengan tenang dan guru dapat mengajar tanpa rasa khawatir terhadap kondisi bangunan. Dengan demikian, revitalisasi ini tidak hanya memperbaiki fisik sekolah, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan generasi muda di Tasikmalaya.

    Masyarakat berharap proyek ini berjalan lancar agar puluhan sekolah yang selama ini rusak dapat segera digunakan kembali. Pemerintah daerah yakin, pendidikan yang difasilitasi dengan sarana yang baik akan membentuk generasi penerus yang kuat, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan. (red)

  • Kang Dedi Mulyadi turut meriahkan Perayaan HUT Ke-24 Kota Tasikmalaya

    Kang Dedi Mulyadi turut meriahkan Perayaan HUT Ke-24 Kota Tasikmalaya

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYARibuan warga memadati kawasan eks Terminal Cilembang, Jumat (17/10/2025) malam. Mereka datang dari berbagai penjuru Kota Tasikmalaya — bahkan dari luar kota — untuk menyaksikan langsung Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang hadir dalam peringatan HUT ke-24 Kota Tasikmalaya bertajuk “Abdi Nagri Nganjang Ka Warga.”

    Kehadiran Gubernur Jawa Barat itu membuat suasana semakin meriah. Warga bersorak dan berebut bersalaman saat KDM naik ke panggung utama. Ia menyalami penonton satu per satu dengan gaya khasnya yang santai, penuh canda, dan tanpa jarak.


    KDM Tampil Santai, Sapa Warga dengan Guyonan

    Dalam sambutannya, KDM menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah rakyat, bukan di balik meja kantor.

    “Kalau rakyat sudah bahagia, berarti pemerintahnya benar. Kita harus jadi pemimpin yang bisa diajak ngobrol, bukan yang susah ditemui,” ujarnya disambut tepuk tangan panjang.

    KDM menghibur warga dengan guyonan khasnya tentang kehidupan masyarakat Tasikmalaya yang religius dan kreatif. Ia beberapa kali turun dari panggung untuk menyapa pedagang kecil di sekitar area acara.

    Melalui “Abdi Nagri Nganjang Ka Warga”Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya menghadirkan hiburan rakyat sekaligus pelayanan publik langsung di tengah masyarakat.


    Tak Hanya Warga Kota, Penonton Datang dari Luar Daerah

    Antusiasme masyarakat pada malam puncak HUT ke-24 tidak hanya berasal dari warga Kota Tasikmalaya. Banyak penonton yang rela menempuh perjalanan jauh demi melihat langsung sosok Kang Dedi.

    Dedi (56), warga Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, datang bersama keluarga besarnya. Ia sudah tiba di lokasi sejak sore agar mendapat tempat strategis di dekat panggung utama.

    “Saya bawa istri, anak, bahkan cucu. Kami ingin lihat langsung Kang Dedi. Kalau di TV sering, tapi lihat langsung lebih seru,” ujarnya sambil tertawa.

    Dari arah CiamisIbu Sri (38) datang bersama dua sepupunya. Ia menempuh perjalanan lebih dari satu jam demi bisa menyaksikan kehadiran KDM.

    “Kami sengaja ke sini cuma buat lihat Kang Dedi. Katanya acara ramai dan penuh hiburan, ternyata betul banget,” katanya antusias.

    Kehadiran warga dari luar daerah menunjukkan besarnya magnet sosok KDM dan daya tarik Tasikmalaya sebagai kota yang ramah dan terbuka.


    Pertunjukan Seni dan Pesta Rakyat Warnai Malam HUT ke-24

    Malam puncak HUT ke-24 Kota Tasikmalaya menampilkan berbagai kesenian tradisional Sunda, musik rakyat, dan tari kreasi.
    Warga juga menikmati layanan gratis dari sejumlah instansi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembuatan dokumen kependudukan, hingga bazar UMKM lokal yang ramai pengunjung.

    Petugas gabungan dari Satpol PP, Dishub, dan Kepolisian mengatur lalu lintas dengan tertib, sehingga ribuan penonton tetap merasa aman dan nyaman selama acara berlangsung.


    Tema “Santun” Jadi Pesan Utama Hari Jadi Kota Tasikmalaya

    Pemerintah Kota Tasikmalaya mengusung tema “Santun” — singkatan dari Selalu Ada, Nyaman, Tulus, Unggul. Tema ini mencerminkan semangat baru dalam membangun kota yang berdaya saing dan berkarakter.

    Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan bersama Wakil Wali Kota Diky Chandra hadir mendampingi masyarakat. Mereka berdua menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berperan dalam kesuksesan perayaan tersebut.

    “Tasikmalaya bukan hanya kota religius, tapi juga kreatif dan santun. Semoga semangat ini terus tumbuh bersama masyarakat,” kata Viman.


    Malam yang Sulit Dilupakan

    Kemeriahan malam HUT ke-24 Kota Tasikmalaya membuktikan kuatnya semangat kebersamaan warga.
    Kehadiran KDM tidak hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga memperlihatkan kedekatan pemerintah dengan rakyatnya.

    Sorak-sorai warga yang bertahan hingga acara berakhir menggambarkan bahwa malam itu bukan sekadar pesta ulang tahun kota, melainkan pesta kebanggaan warga Tasikmalaya dan sekitarnya. (red)