Suara Kebangsaan, Berita Tasikmalaya – Langkah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis memang tidak dibungkus seremoni atau narasi pencitraan. Namun justru karena itulah kebijakan tersebut terasa kuat. Di tengah tekanan fiskal yang kian nyata, dua daerah ini memilih langkah jarang ditempuh: memangkas langsung tunjangan DPRD. Kebijakan ini pun memantik sorotan publik, termasuk terhadap tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya yang hingga kini belum tersentuh kebijakan serupa.
Langkah DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis
Di Kota Banjar, pemangkasan tunjangan pimpinan DPRD menjadi sinyal bahwa krisis keuangan daerah tidak lagi dibebankan sepihak kepada ASN dan PPPK. Setelah aparatur sipil lebih dulu merasakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kini wakil rakyat diminta ikut berbagi beban. Kebijakan ini membuka ruang diskusi publik yang selama ini cenderung dihindari, yakni sejauh mana DPRD siap menanggung konsekuensi krisis fiskal.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 atas LKPD Kota Banjar Tahun Anggaran 2024, belanja gaji dan tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp16,05 miliar, dengan realisasi sekitar Rp14,65 miliar untuk 30 anggota DPRD. Angka tersebut menegaskan bahwa pos tunjangan DPRD bukanlah angka kecil, sehingga wajar jika menjadi perhatian publik ketika efisiensi anggaran digaungkan.
Sementara itu, Kabupaten Ciamis melangkah lebih jauh. Penurunan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari kategori tinggi ke sedang dijadikan dasar untuk memangkas Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) anggota dan pimpinan DPRD. Anggota DPRD kini menerima Rp10,5 juta per bulan sebelum pajak, turun Rp4,2 juta. Pimpinan DPRD bahkan mengalami pemangkasan hingga Rp8,4 juta per bulan.
Kebijakan tersebut berlaku sejak Januari 2026 dan dilakukan bersamaan dengan pemotongan TPP ASN sebesar 10 persen. Artinya, kebijakan efisiensi tidak berhenti di lapisan bawah birokrasi, tetapi menyentuh elite politik daerah.
Sekretaris Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA), Asep Ishak, menilai langkah Banjar dan Ciamis menyentuh inti persoalan. “Begitu menyentuh tunjangan, itu bukan lagi soal administrasi, tapi kemauan berbagi beban,” ujarnya.
Kini, sorotan publik mulai mengarah ke Tasikmalaya. Dengan tekanan fiskal yang juga dirasakan, publik mempertanyakan apakah tunjangan anggota DPRD Tasikmalaya akan ikut dievaluasi atau tetap berada di luar agenda efisiensi. (red)
Tinggalkan Balasan