Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Aksi guru honorer kembali menyita perhatian publik di Kota Tasikmalaya. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menggelar unjuk di depan Gedung Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada hari Senin (26/1/2026).
Aksi guru honorer madrasah Tasikmalaya ini menjadi penegasan atas keresahan panjang para pendidik yang hingga kini masih berstatus honorer tanpa kepastian karier dan kesejahteraan. Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, massa menyuarakan satu aspirasi utama, yakni pengangkatan sekitar 2.900 guru madrasah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Guru-guru tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, hingga aliyah. Mereka menilai kontribusi guru madrasah dalam mencerdaskan generasi bangsa selama ini belum diimbangi kebijakan yang adil dari negara.
Aksi guru honorer kembali menyita perhatian publik di Kota Tasikmalaya. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menggelar unjuk rasa bertepatan dengan Apel Akbar Guru Honorer di depan Gedung Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (26/1/2026).
Aksi guru honorer madrasah Tasikmalaya ini menjadi penegasan atas keresahan panjang para pendidik yang hingga kini masih berstatus honorer tanpa kepastian karier dan kesejahteraan. Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, massa menyuarakan satu aspirasi utama, yakni pengangkatan sekitar 2.900 guru madrasah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Guru-guru tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, hingga aliyah. Mereka menilai kontribusi guru madrasah dalam mencerdaskan generasi bangsa selama ini belum diimbangi kebijakan yang adil dari negara.
Ketimpangan Kebijakan Jadi Sorotan Tajam
Dalam aksi guru honorer ini, massa menyoroti ketimpangan kebijakan pemerintah yang dinilai mencederai rasa keadilan. Para guru mempertanyakan mengapa negara mampu mengangkat puluhan ribu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara cepat, sementara guru madrasah dibiarkan menunggu kepastian bertahun-tahun.
Bagi para guru, kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bentuk pengabaian terhadap peran strategis pendidikan keagamaan. Guru madrasah selama ini menjadi garda terdepan pembentukan karakter dan moral generasi muda, namun keberadaannya seolah berada di pinggir kebijakan.
Aksi guru honorer madrasah Tasikmalaya berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat. Namun, pesan yang disampaikan massa tidak lagi bernada lunak. Negara didesak berhenti menormalisasi ketidakpastian nasib guru honorer.
Pemuda PUI: Jangan Jadikan Guru Korban Kebijakan
Dukungan terhadap aksi guru honorer madrasah datang dari kalangan pemuda. Ketua Umum PD Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) Kota Tasikmalaya, Fikri Dikriansyah, S.Hum., menilai pemerintah terlalu lamban merespons persoalan guru madrasah.
Menurutnya, guru honorer bukan angka statistik yang bisa diabaikan. Mereka adalah manusia yang menggantungkan hidup pada profesi mulia, namun sering kali harus bertahan dengan penghasilan jauh dari kata layak.
Fikri juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Ia mendorong Pemkot Tasikmalaya mengambil langkah konkret, mulai dari pendataan yang terbuka hingga advokasi aktif ke pemerintah pusat. Tanpa keberanian politik, tuntutan pengangkatan PPPK hanya akan berulang setiap tahun tanpa solusi. (red)