Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Kang Wahid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek irigasi Cikalang yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Kunjungan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari Forum Masyarakat Peduli Cikalang terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Dalam sidak tersebut, Kang Wahid mendatangi langsung area proyek dari bagian hulu hingga hilir untuk melihat kondisi riil di lapangan serta mendengar aspirasi masyarakat yang terdampak.
Perwakilan Forum Masyarakat Peduli Cikalang, Heri Ferianto, menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tersebut dinilai belum benar-benar selesai meskipun sudah mendapatkan dua kali perpanjangan waktu pengerjaan.
Menurutnya, hasil pekerjaan proyek irigasi Cikalang hingga saat ini belum memberikan manfaat bagi masyarakat karena air belum dapat mengalir dengan baik di saluran irigasi.
Diduga Ada Masalah Elevasi Saluran
Dalam peninjauan lapangan, Kang Wahid menemukan adanya kejanggalan pada konstruksi saluran irigasi.
Di kawasan BCKL Blok Gabug, misalnya, air yang seharusnya mengalir ke hilir justru berbalik ke arah hulu. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesalahan serius pada elevasi saluran.
Permasalahan semakin kompleks karena pada bagian hilir yang dikerjakan oleh PSDA Citanduy UPTD Provinsi Jawa Barat, posisi elevasinya justru lebih tinggi dibandingkan bagian lainnya.
Kondisi tersebut membuat aliran air tidak dapat mengalir secara normal.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya miskomunikasi antara pihak PSDA PUPR Kota Tasikmalaya yang memiliki kewenangan terhadap irigasi Cikalang dengan PSDA UPTD Provinsi Jawa Barat serta BBWS Citanduy.
Karena itu, masyarakat mempertanyakan bagaimana sebenarnya dokumen perencanaan awal dari proyek irigasi Cikalang tersebut disusun.
Kualitas Pekerjaan Proyek Disorot
Sejak awal pelaksanaan, proyek ini juga menjadi sorotan publik terkait kualitas pekerjaannya.
Beberapa waktu lalu bahkan sempat viral di berbagai platform media sosial mengenai dugaan pekerjaan proyek yang dilakukan tanpa gambar teknis yang jelas.
Akibatnya, pelaksana proyek yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebagai perusahaan BUMN besar dinilai tidak menunjukkan profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Kritik juga diarahkan kepada konsultan pengawas proyek.
Diketahui bahwa konsultan supervisi baru mulai berkontrak setelah proyek berjalan selama sekitar satu bulan. Kondisi ini menyebabkan proyek berjalan tanpa pengawasan resmi selama periode awal pekerjaan.
Padahal pengawasan proyek dilakukan oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), yang juga merupakan perusahaan BUMN.
Keterlambatan pengawasan tersebut diduga membuat pekerjaan di lapangan tidak berjalan sesuai standar teknis yang semestinya.
Dugaan Kejanggalan dalam Pelaksanaan Proyek
Berbagai temuan tersebut memunculkan dugaan adanya kejanggalan dalam pelaksanaan proyek irigasi Cikalang.
Sejumlah pihak bahkan menduga adanya pola kerja yang tidak transparan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, pengawas proyek, hingga pihak subkontraktor.
Padahal secara kapasitas, baik kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas merupakan perusahaan BUMN besar yang seharusnya mampu memberikan contoh profesionalitas bagi para rekanan lokal di daerah.
Warga Keluhkan Upah Belum Dibayar
Selain persoalan teknis proyek, warga sekitar juga mengeluhkan masalah pembayaran upah kerja.
Beberapa warga yang terlibat dalam pengerjaan proyek mengaku hingga saat ini belum menerima pembayaran upah mereka.
Tidak hanya itu, sejumlah jasa dan material yang digunakan dalam proyek juga dikabarkan belum dibayar oleh pihak terkait.
Bahkan terdapat laporan mengenai kerusakan aset warga yang digunakan untuk kepentingan proyek, namun hingga kini belum mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.
Warga Segel Lokasi Proyek
Sebagai bentuk kekecewaan, warga akhirnya melakukan penyegelan di lokasi proyek.
Mereka membentangkan spanduk di area pekerjaan dengan tulisan:
“Proyek Bermasalah Disegel Warga, Kontrak Bermasalah, Pekerjaan Buruk dan Upah Tidak Dibayar.”
Melalui aksi tersebut, warga berharap pemerintah dan DPRD segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam proyek tersebut.
DPRD Siap Bawa Persoalan ke Pemerintah Pusat
Menanggapi berbagai keluhan masyarakat, Kang Wahid menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan warga.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan proyek irigasi Cikalang akan segera dibahas bersama Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya.
Menurutnya, kasus ini juga berpotensi dibawa hingga ke tingkat pemerintah pusat karena proyek tersebut menggunakan anggaran dari APBN sebesar Rp5,6 miliar melalui program penugasan khusus Instruksi Presiden (Inpres) Tahap III Tahun 2025.
Kang Wahid menegaskan bahwa proyek yang didanai oleh APBN seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mengingatkan agar peran BUMN sebagai agen pembangunan tidak berubah menjadi sekadar penyerap anggaran tanpa memberikan hasil yang maksimal.
Jika pola seperti ini terus terjadi, maka BUMN yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi negara justru berpotensi menjadi beban bagi keuangan negara di masa depan. (red)