Suara Kebangsaan

Tag: Kabar Tasikmalaya

  • Cuaca Ekstrem di Tasikmalaya: Tembok Stadion Dadaha Runtuh

    Cuaca Ekstrem di Tasikmalaya: Tembok Stadion Dadaha Runtuh

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Cuaca ekstrem di Tasikmalaya lebih dulu menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum, salah satunya di kawasan Stadion Wiradadaha (Dadaha). Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang dan menghantam tembok pembatas stadion hingga mengalami kerusakan cukup serius.

    Insiden yang terjadi pada Jumat, 27 Maret 2026 ini menjadi dampak paling mencolok dari kondisi cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut. Selain merusak tembok, kejadian ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan di area publik yang ramai aktivitas.

    Cuaca Buruk Berlanjut, Pohon Tumbang di Sejumlah Titik

    Kondisi cuaca ekstrem di Tasikmalaya kembali berlanjut keesokan harinya, Sabtu (28/3/2026). Hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang di berbagai lokasi.

    Di Jalan Mashudi, Kecamatan Cibeureum, beberapa pohon dilaporkan roboh hingga menutup sebagian badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas sempat terganggu dan mengalami kemacetan cukup parah.

    Warga sekitar menyebutkan bahwa setidaknya tiga pohon tumbang di sepanjang jalur tersebut. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, situasi ini sempat membuat pengguna jalan kesulitan melintas.

    Kendaraan Rusak Tertimpa Pohon di Cihideung

    Kejadian serupa juga terjadi di Jalan Lukmanul Hakim, Kecamatan Cihideung. Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa kendaraan roda empat yang sedang terparkir di depan sebuah kafe.

    Dua mobil dilaporkan mengalami kerusakan akibat insiden tersebut. Kendaraan tersebut diketahui milik pengunjung yang telah berada di lokasi sejak siang hari.

    Pihak pengelola sebelumnya telah memberikan imbauan terkait potensi bahaya, namun kuatnya angin membuat kejadian tidak dapat dihindari.

    BPBD Lakukan Penanganan Cepat

    Menanggapi rangkaian kejadian akibat cuaca ekstrem di Tasikmalaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung menurunkan tim ke lokasi terdampak.

    Tim Unit Reaksi Cepat (URC) melakukan evakuasi pohon tumbang serta memastikan jalur lalu lintas kembali dapat dilalui. Selain itu, pemantauan juga dilakukan di titik-titik rawan untuk mengantisipasi kejadian serupa.

    Warga Diminta Waspada

    Pihak BPBD Kota Tasikmalaya mengimbau masyarakat untuk tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem lanjutan. Warga diminta menghindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan deras, serta lebih berhati-hati terhadap instalasi listrik yang berisiko terdampak.

    Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk segera melaporkan kejadian darurat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

    Call Center Darurat yang Bisa Dihubungi
    Dalam kondisi darurat akibat cuaca ekstrem di Tasikmalaya, masyarakat dapat menghubungi layanan berikut:

    • GECE (Gawat Darurat): 112
    • BPBD Kota Tasikmalaya: 0811-2101-113
    • Damkar: 0811-2073-113 / (0265) 313113

    Dengan kondisi cuaca yang masih tidak menentu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada. Hindari berada di dekat pohon besar saat hujan deras dan angin kencang, serta perhatikan lingkungan sekitar yang berpotensi membahayakan.

    Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa cuaca ekstrem di Tasikmalaya dapat berdampak luas, mulai dari kerusakan fasilitas umum hingga gangguan aktivitas masyarakat. (red)

  • Peluang Magang ke Jepang Resmi Dibuka, Pemuda Tasikmalaya Bisa Daftar Gratis

    Peluang Magang ke Jepang Resmi Dibuka, Pemuda Tasikmalaya Bisa Daftar Gratis

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Kesempatan emas kembali hadir bagi generasi muda Tasikmalaya yang ingin bekerja dan belajar di Negeri Sakura. Program peluang magang ke Jepang melalui jalur resmi kini kembali dibuka, lengkap dengan pelatihan pra-seleksi tanpa biaya alias gratis.

    Program ini memberikan pembinaan intensif bagi peserta yang ingin mengikuti seleksi magang kerja ke Jepang tahun 2026. Tak hanya sekadar pelatihan, peserta juga akan didampingi hingga benar-benar siap menghadapi proses seleksi dan keberangkatan.

    Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan

    Pelatihan pra-seleksi dijadwalkan berlangsung pada 23–28 Februari 2026. Kegiatan akan dipusatkan di Gedung Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM, kawasan Alun-alun Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.

    Selama hampir sepekan, peserta akan mengikuti pembinaan fisik, pembentukan mental, serta latihan kedisiplinan. Tahapan ini menjadi bekal penting sebelum mengikuti seleksi resmi program magang ke Jepang.

    Karena kapasitas peserta dibatasi, pendaftaran disarankan dilakukan secepat mungkin agar tidak kehabisan kuota.

    Fasilitas dan Keuntungan yang Didapat

    Program ini menjadi salah satu peluang magang ke Jepang yang banyak diminati karena menawarkan berbagai keuntungan nyata bagi peserta yang lolos.

    Beberapa benefit yang ditawarkan antara lain:

    1. Tunjangan Modal Usaha
    Peserta yang telah menyelesaikan masa magang akan menerima tunjangan modal usaha dengan kisaran nominal Rp50 juta hingga Rp90 juta. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha atau mengembangkan keterampilan setelah kembali ke Indonesia.

    2. Uang Saku Pra-Keberangkatan
    Sebelum berangkat, peserta yang dinyatakan lolos akan menerima uang saku sekitar Rp10 juta.

    3. Tiket dan Dokumen Kerja Gratis
    Tiket pesawat pergi-pulang (PP) serta surat pengalaman kerja disediakan oleh pihak perusahaan di Jepang.

    4. Uang Bekal Awal di Jepang
    Setibanya di Jepang, peserta memperoleh uang bekal awal sekitar Rp8 juta sebelum menerima gaji pertama.

    Dengan fasilitas tersebut, program ini tak hanya memberi pengalaman kerja internasional, tetapi juga kesempatan menabung dan membangun masa depan setelah masa kontrak selesai.

    Persyaratan Umum Peserta

    Program ini terbuka bagi:

    • Laki-laki lulusan SMA/SMK/sederajat
    • Lulusan teknik maupun non-teknik
    • Usia 18 tahun 6 bulan hingga 26 tahun

    Standar Fisik dan Kesehatan

    Calon peserta juga wajib memenuhi sejumlah syarat kesehatan, di antaranya:

    • Tidak memiliki cacat fisik
    • Tidak bertato atau bekas tato
    • Tidak bertindik atau bekas tindik
    • Tidak buta warna
    • Tidak menggunakan kacamata (minus, plus, atau silinder)
    • Tidak mengidap penyakit berat
    • Tinggi badan minimal 158 cm
    • Berat badan minimal 50 kg
    • Belum pernah mengikuti training di Jepang

    Persyaratan tersebut menjadi standar seleksi agar peserta mampu menjalani pelatihan dan pekerjaan di Jepang yang dikenal disiplin dan menuntut kesiapan fisik.

    Momentum Perbaikan Masa Depan

    Peluang magang ke Jepang selalu menjadi incaran karena menawarkan kombinasi pengalaman kerja, pendapatan stabil, serta peluang mendapatkan modal usaha saat kembali ke Indonesia. Banyak alumni program serupa yang mampu membuka usaha mandiri setelah menyelesaikan masa magang.

    Bagi pemuda Tasikmalaya yang ingin mengembangkan diri sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi, kesempatan ini layak dipertimbangkan secara serius.

    Informasi lebih lanjut serta pendaftaran dapat menghubungi:

    • 0813-1287-7080 (H. Aa Ahmad Riswandi)
    • 0853-4831-6482 (Gun Gun Agung Gumilar)

    Form pendaftarannya, klik link ini disini.

    Dengan jadwal yang sudah ditentukan dan kuota terbatas, calon peserta disarankan segera mendaftarkan diri agar tidak melewatkan peluang magang ke Jepang tahun 2026 ini. (red)

  • Mosi Tidak Percaya Menguat, Kepemimpinan Viman–Dicky Diuji Publik

    Mosi Tidak Percaya Menguat, Kepemimpinan Viman–Dicky Diuji Publik

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Menjelang genap satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Candra, dinamika politik lokal menunjukkan eskalasi yang tidak bisa dipandang ringan. Rencana aksi unjuk rasa bertajuk Mosi Tidak Percaya Viman yang digagas Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) Kota Tasikmalaya menandai fase baru relasi antara pemerintah daerah dan publik.

    Berbeda dengan kritik sporadis yang muncul sebelumnya, aksi ini dirancang secara terorganisir, terstruktur, dan terbuka. Penggunaan tagar sebagai simbol gerakan memperlihatkan bahwa kritik kini tidak hanya hadir di ruang jalanan, tetapi juga menguat di ruang digital, memperluas resonansinya ke masyarakat yang lebih luas.

    Dalam konteks demokrasi lokal, unjuk rasa semacam ini dapat dibaca sebagai instrumen evaluasi publik—sebuah alarm sosial yang menandai adanya jarak persepsi antara arah kebijakan pemerintah daerah dan harapan warga.

    Satu Tahun Kepemimpinan, Saatnya Uji Konsistensi

    Sapma PP menilai satu tahun merupakan rentang waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi awal terhadap kepemimpinan daerah. Ukuran evaluasi tidak semata berbasis pada janji politik, melainkan pada konsistensi kebijakan, keberpihakan program, serta kualitas komunikasi publik yang dibangun Pemkot Tasikmalaya.

    Dalam berbagai kesempatan, duet Viman–Dicky mengusung narasi perubahan dan penguatan pelayanan publik. Namun, munculnya aksi mosi tidak percaya mengindikasikan bahwa sebagian elemen masyarakat merasa implementasi kebijakan belum menyentuh persoalan mendasar yang mereka hadapi sehari-hari.

    Kritik tersebut, menurut penggagas aksi, bukan sekadar penolakan personal terhadap figur pimpinan daerah, melainkan ekspresi ketidakpuasan terhadap arah kebijakan yang dinilai belum responsif dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik secara luas.

    Duet Kepemimpinan di Bawah Sorotan

    Sebagai pemimpin daerah, Viman dan Dicky tidak hanya dinilai secara individual, tetapi sebagai satu kesatuan duet kepemimpinan. Harmoni visi, efektivitas koordinasi, dan kejelasan pembagian peran menjadi faktor penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.

    Aksi unjuk rasa ini secara tidak langsung menempatkan duet tersebut di bawah sorotan tajam publik. Bukan lagi soal popularitas, melainkan soal kapasitas kepemimpinan dalam merespons kritik, membuka ruang dialog, serta melakukan koreksi kebijakan jika diperlukan.

    Dalam sistem demokrasi lokal yang sehat, kritik publik seharusnya diposisikan sebagai bahan refleksi, bukan ancaman. Pemerintah daerah diuji bukan dari seberapa kuat mereka menahan kritik, melainkan seberapa matang mereka mengelola dan menindaklanjutinya.

    Ujian Responsivitas Pemkot Tasikmalaya

    Lebih jauh, aksi ini menjadi ujian serius bagi Pemkot Tasikmalaya secara institusional. Apakah pemerintah daerah akan merespons dengan pendekatan dialogis dan transparan, atau justru bersikap defensif dan menutup diri.

    Isu utama yang diangkat dalam aksi bertajuk Tasik Usik: Tasikmalaya Darurat Kebijakan menunjukkan adanya akumulasi kegelisahan publik. Ini menandakan bahwa persoalan yang disorot bukan berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pola kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.

    Jika tidak dikelola dengan tepat, gelombang kritik semacam ini berpotensi memperlebar jarak kepercayaan antara warga dan pemerintah daerah. Sebaliknya, bila dijadikan momentum perbaikan, ia justru bisa menjadi titik balik penguatan legitimasi kepemimpinan.

    Antara Tekanan Politik dan Peluang Perbaikan

    Menjelang tahun kedua kepemimpinan, Viman–Dicky dihadapkan pada pilihan strategis: melihat aksi mosi tidak percaya sebagai tekanan politik semata, atau sebagai peluang untuk memperbaiki arah kebijakan dan memperkuat komunikasi publik.

    Kepercayaan publik tidak dibangun melalui citra, melainkan melalui kebijakan yang terasa dampaknya dan kepemimpinan yang mau mendengar. Aksi ini menjadi pengingat bahwa legitimasi pemerintahan daerah selalu bersifat dinamis—terus diuji oleh realitas sosial dan persepsi warga. (red)

  • Eskalasi Kritik Publik di Tasikmalaya, Peran DPRD Ikut Menjadi Perhatian

    Eskalasi Kritik Publik di Tasikmalaya, Peran DPRD Ikut Menjadi Perhatian

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Dinamika politik di Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan intensitas menjelang satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan–Diky Candra. Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir memperlihatkan berkembangnya kritik publik, mulai dari aksi mahasiswa, pemasangan spanduk bernada sindiran di Balai Kota, hingga munculnya wacana mosi tidak percaya.


    Perkembangan tersebut tidak hanya menyorot relasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, tetapi juga menghadirkan perhatian terhadap peran DPRD Kota Tasikmalaya sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal.


    Aksi Mahasiswa dan Dinamika Aspirasi Publik


    Rangkaian kritik bermula dari aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Tasikmalaya pada Jumat, 30 Januari 2026, di halaman Balai Kota Tasikmalaya. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan evaluasi kinerja pemerintah daerah menjelang satu tahun masa jabatan wali kota dan wakil wali kota.
    Mahasiswa menilai sejumlah program prioritas belum berjalan optimal dan meminta adanya dialog langsung dengan kepala daerah.

    Namun hingga aksi berakhir, wali kota tidak hadir secara langsung untuk menemui massa. Situasi ini kemudian memunculkan berbagai respons publik dan memperkuat persepsi adanya jarak komunikasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat.


    Dalam konteks ini, DPRD dipandang sebagai salah satu kanal formal penyampaian aspirasi yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan publik dengan pemerintah daerah.


    Spanduk Kritik dan Respons Publik


    Beberapa hari setelah aksi mahasiswa, pagar Balai Kota Tasikmalaya dipasangi spanduk-spanduk yang memuat kritik terhadap gaya komunikasi dan respons pemerintah daerah. Pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mempertanyakan efektivitas saluran aspirasi yang tersedia secara formal.


    Spanduk-spanduk tersebut tidak bertahan lama dan sebagian diturunkan oleh aparat. Meski demikian, peristiwa itu memicu diskusi publik yang lebih luas mengenai ruang kritik, partisipasi warga, serta peran lembaga perwakilan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.


    Dosen Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung (UNIK Cipasung), Syarif Hidayat, menilai fenomena tersebut sebagai indikasi meningkatnya kepedulian publik terhadap kebijakan daerah. Menurutnya, ekspresi kritik di ruang publik dapat dibaca sebagai sinyal bahwa masyarakat masih mencari saluran komunikasi yang dirasakan efektif.


    Wacana Mosi Tidak Percaya dan Perhatian terhadap DPRD


    Situasi politik Tasikmalaya kemudian memasuki fase lanjutan dengan beredarnya ajakan aksi lanjutan pada 9 Februari 2026 di sekitar Balai Kota Tasikmalaya dengan tema “Tasikmalaya Darurat Kebijakan”. Dalam ajakan tersebut turut disuarakan wacana mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan wali kota.


    Meski secara prosedural mosi tidak percaya di luar mekanisme parlemen tidak memiliki dampak hukum langsung, wacana tersebut dipandang memiliki makna simbolik yang kuat dalam dinamika politik lokal. Sejumlah pengamat menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, termasuk bagi DPRD, dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, komunikasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat.


    Ke depan, keterlibatan aktif DPRD dalam merespons dinamika ini dinilai berpotensi berkontribusi pada terciptanya dialog yang lebih konstruktif antara pemerintah daerah dan warga, sekaligus menjaga stabilitas demokrasi lokal di Kota Tasikmalaya. (red)

  • Diorama Kota Tasikmalaya, Mimpi Baru di Tengah PR Wisata yang Belum Tuntas

    Diorama Kota Tasikmalaya, Mimpi Baru di Tengah PR Wisata yang Belum Tuntas

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pembangunan Diorama Kota Tasikmalaya akan memasuki ke dalam tahap perencanaan. Pemerintah kota menyebut rencana ini masih tahap awal, baru sebatas kajian kelayakan atau feasibility study (FS). Secara konsep, ide ini terdengar menarik: edukatif, beraroma sejarah, dan bisa menjadi ikon wisata baru.

    Namun di balik narasi manis itu, publik pantas bertanya: apakah Kota Tasikmalaya benar-benar sudah siap menambah proyek wisata baru?

    Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, sebagaimana dimuat radartasik.id, menyampaikan bahwa rencana pembangunan diorama tersebut masih berada pada tahap awal berupa Feasibility Study (FS). Kajian kelayakan itu ditargetkan mulai disusun pada tahun ini sebagai dasar penentuan arah dan konsep pembangunan selanjutnya.

    “Insya Allah tahun ini FS-nya dibuat. Mudah-mudahan bisa selesai sesuai target,” ujar Diky, dikutip dari radartasik.id, Minggu (25/1/2026).

    Rencana ini sontak memantik diskusi di ruang publik. Salah satunya datang dari SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), komunitas jurnalis dan kreator konten yang menilai arah kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam—bukan untuk menolak mimpi, tetapi untuk menguji kewarasannya.

    Masalah Lama Belum Beres

    Selama ini, persoalan utama pariwisata Kota Tasikmalaya bukan kekurangan destinasi. Justru sebaliknya, potensi wisata kota ini cukup lengkap. Wisata alam, religi, kuliner, hingga industri kreatif tersebar di berbagai wilayah. Masalahnya ada pada pengelolaan.

    Fakta ini bukan opini semata. Dalam kajian Bappelitbangda tahun 2022, pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa pengelolaan objek wisata masih belum terintegrasi. Banyak destinasi dikelola sendiri-sendiri, tanpa konsep kawasan yang kuat. Akibatnya, ada yang terawat, tapi tak sedikit pula yang dibiarkan jalan di tempat.

    Kecamatan Kawalu bisa dijadikan contoh. Wilayah ini memiliki Rest Area Urug, arung jeram Sungai Ciwulan, wisata religi, wisata kuliner Kupat Tanjung, hingga sentra bordir. Lengkap. Namun yang dibutuhkan Kawalu bukan objek baru, melainkan manajemen kawasan yang serius dan berkelanjutan.

    Kalau yang sudah ada saja belum optimal, wajar jika publik mempertanyakan urgensi rencana diorama Kota Tasikmalaya.

    Wisata Ramai, PAD Minim

    Masalah lain yang tak kalah penting adalah soal kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan jumlah wisatawan ke Kota Tasikmalaya terus meningkat setiap tahun. Namun peningkatan itu tidak diikuti lonjakan PAD yang sebanding.

    Penelitian ilmiah tahun 2022 bahkan mencatat angka yang cukup mencolok. Realisasi pajak hotel di Kota Tasikmalaya baru sekitar 6,10 persen dari potensi yang ada. Pajak restoran pun hanya terealisasi 15,52 persen dari potensi sekitar Rp153 miliar.

    Artinya, wisatawan datang, tapi uangnya tidak maksimal masuk ke kas daerah. Dalam kondisi seperti ini, membangun destinasi baru tanpa membenahi tata kelola ibarat menambah etalase, sementara sistem penarikan pendapatannya masih bocor.

    Jangan Terjebak Budaya Proyek Baru

    Kritik terhadap rencana diorama bukan berarti anti pembangunan. Yang dipersoalkan adalah pola kebijakan. Terlalu sering daerah terjebak pada semangat memulai proyek baru, sementara pekerjaan rumah lama dibiarkan berlarut-larut.

    Padahal dalam Renstra Disparpora 2021–2026, persoalan utama yang diidentifikasi justru pembenahan sarana-prasarana, promosi, kelembagaan, dan pemanfaatan aset wisata yang sudah ada. Bukan kondisi sektor pariwisata yang sudah mapan dan siap menanggung proyek tambahan.

    Diorama dan arboretum bisa saja menjadi ide bagus. Tapi kebijakan publik bukan soal siapa paling kreatif, melainkan soal prioritas dan kewarasan anggaran.

    Mimpi Boleh, Bereskan Dulu PR-nya

    Bagi SWAKKA, rencana pembangunan Diorama Kota Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari pola kebijakan yang lebih besar: budaya proyek baru. Sebuah kecenderungan untuk lebih bersemangat membangun hal-hal baru, ketimbang merapikan pekerjaan rumah yang sudah lama terbengkalai.

    Padahal, semangat membuat proyek baru itu tidak sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Disparpora 2021–2026, yang memuat daftar panjang isu strategis, mulai dari keterbatasan sarana, lemahnya tata kelola destinasi, hingga belum optimalnya pemanfaatan aset pariwisata. Renstra tersebut berbicara banyak soal pembenahan dasar, bukan kondisi sektor pariwisata yang sudah surplus dan siap menanggung proyek baru.

    Pemerintah tentu berhak bermimpi dan merancang ikon baru kota. Namun mimpi yang baik seharusnya berdiri di atas fondasi yang kuat. Selama pengelolaan destinasi lama belum beres dan PAD pariwisata masih bocor, proyek baru berisiko hanya menambah daftar aset yang ramai di awal, lalu sepi di kemudian hari.

    Publik tidak menolak mimpi. Publik hanya ingin memastikan bahwa sebelum melangkah lebih jauh, pekerjaan rumah pariwisata Kota Tasikmalaya benar-benar dibereskan lebih dulu. (red)

  • Gibran di Cipasung Tasikmalaya, Ketika Pesantren Menyapa Masa Depan Digital

    Gibran di Cipasung Tasikmalaya, Ketika Pesantren Menyapa Masa Depan Digital

    Suara Kebangsaan, Berita Tasikmalaya – Pesantren Cipasung, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pusat pendidikan Islam tradisional, kini memasuki babak baru. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penanda perubahan itu.Agenda gibran di cipasung tasikmalaya bukan sekadar silaturahmi, melainkan titik awal transformasi digital pesantren.

    Misi di Balik Kunjungan

    Sejak sepekan sebelum kunjungan, pelatihan AI dan robotik telah digelar. Ratusan santri Pesantren Cipasung Tasikmalaya terlibat aktif, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap teknologi.

    Ketua Panitia Kunjungan, Hj Neng Irma Ruhyati, menjelaskan bahwa jauh sebelum hari kunjungan, Tim Staf Khusus Wakil Presiden telah mengirim instruktur ke Pesantren Cipasung untuk memberikan pelatihan literasi digital, AI, dan robotik kepada santri serta asatiz.

    “Mas Wapres ingin santri dan para ustaz melek teknologi. AI bukan ancaman, tapi alat bantu pembelajaran,” ujar Neng Irma.

    Pelatihan tersebut berlangsung sejak pekan lalu dengan skema hybrid. Untuk kelas AI, tercatat lebih dari 200 santri mengikuti pelatihan, sementara kelas robotik diikuti 30 santri terpilih dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI hingga SMA.

    Pesantren Berbasis Teknologi

    Dengan dukungan berbagai pihak, Pesantren Cipasung menargetkan deklarasi sebagai pesantren berbasis teknologi, menjadikannya pionir di Tasikmalaya.

    Bagi dunia pesantren, langkah ini menjadi momentum penting. Sebab, baru kali ini pelatihan AI dan robotik diterapkan secara terstruktur di lingkungan pesantren besar di Tasikmalaya.

    Kunjungan Gibran ke Cipasung pun dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pesantren di Tasikmalaya siap melangkah ke masa depan—tetap berakar pada nilai, namun tidak alergi pada teknologi.

    Masa Depan yang Berakar Nilai

    Kunjungan ini menegaskan bahwa pesantren tidak alergi teknologi. Justru, dengan nilai yang kuat, pesantren siap menjadi motor perubahan.

  • Swasembada Pangan Tasikmalaya Diperkuat Lewat Program Satu Siswa Satu Pohon

    Swasembada Pangan Tasikmalaya Diperkuat Lewat Program Satu Siswa Satu Pohon

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya semakin serius menata arah pembangunan ketahanan pangan jangka panjang. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah peluncuran program Satu Siswa Satu Pohon yang menjadi bagian dari strategi besar swasembada pangan Tasikmalaya berbasis sekolah.

    Program tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, saat kunjungan kerja di Kecamatan Cikalong, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini juga melibatkan Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN) sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

    Kebijakan Lingkungan yang Terintegrasi

    Bupati Cecep menegaskan bahwa program satu siswa satu pohon bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Program ini merupakan turunan langsung dari Instruksi Bupati Tasikmalaya tentang Penghijauan dan Kelestarian Lingkungan Sekolah, sekaligus penguatan agenda Tasik Hejo.

    “Pembangunan daerah harus terintegrasi. Lingkungan dijaga, pangan diperkuat, dan generasi muda diedukasi. Semua saling berkaitan,” ujar Cecep.

    Melalui pendekatan ini, Pemkab Tasikmalaya berupaya memastikan bahwa swasembada pangan tidak hanya berbasis produksi, tetapi juga berbasis kesadaran dan keberlanjutan.

    Sekolah sebagai Instrumen Strategis

    Pemilihan sekolah sebagai basis program dinilai strategis karena mampu menjangkau lapisan masyarakat paling dasar. Siswa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

    Empat sekolah di wilayah selatan Tasikmalaya ditetapkan sebagai lokasi awal implementasi, yakni SDN Cijulangadeg, SMPN 1 Cikalong, SMPN 2 Cikalong, dan SDN Kalapagenep. Ke depan, model ini direncanakan akan diperluas ke sekolah-sekolah lain.

    Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

    Selain aspek lingkungan, program ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas harga pangan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran menanam dan memanfaatkan lahan, pemerintah berharap tekanan terhadap pasokan pangan dapat ditekan.

    Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat, memperkuat posisi program ini sebagai kebijakan publik yang inklusif.

    Pemkab Tasikmalaya optimistis, langkah ini akan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya swasembada pangan Tasikmalaya yang mandiri, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan generasi muda. (red)