Suara Kebangsaan

Tag: Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

  • Kota Bergerak, Kemiskinan Masih Menghantui

    Kota Bergerak, Kemiskinan Masih Menghantui

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Pertumbuhan kota terlihat jelas. Pusat kuliner ramai. Jalan protokol padat. Aktivitas ekonomi berjalan tanpa jeda.

    Namun di sudut lain Kota Tasikmalaya, seorang anak sekolah dasar berdiri di tepi jalan setiap malam.

    Ia berprestasi. Ia rajin. Tapi ia juga mengemis.

    Kisah Nisa bukan sekadar cerita menyentuh hati. Ia adalah alarm keras tentang kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang masih nyata dan belum sepenuhnya tertangani.

    Kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan Anak yang Kehilangan Waktu Istirahat

    Anak usia 10 tahun seharusnya menghabiskan malam dengan belajar atau beristirahat. Bukan berjalan kaki beberapa kilometer demi recehan.

    Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya memiliki dampak langsung pada anak-anak. Mereka bukan hanya saksi kondisi ekonomi keluarga, tetapi ikut menanggung bebannya.

    Jika seorang siswa ranking dua saja harus turun ke jalan, berapa banyak anak lain yang mungkin mengalami nasib serupa namun belum terpublikasi?

    Gelombang Respons dan Peran Media

    Sejak pemberitaan muncul, publik bergerak. Pesan bantuan berdatangan. Empati mengalir.

    Ketua Umum PD PUI Kota Tasikmalaya, Fikri Dikriansyah, menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membuka kesadaran kolektif.

    “Masalah sosial sering terjadi tanpa terlihat. Media membuatnya menjadi perhatian bersama,” katanya.

    Kemiskinan di Kota Tasikmalaya selama ini mungkin terasa abstrak. Namun ketika ia memiliki wajah dan nama, publik tak bisa lagi berpaling.

    Pemerintah dan Media: Momentum Kolaborasi

    Komunikasi dari Camat Cipedes menjadi awal yang baik. Walau belum ada kebijakan resmi diumumkan, setidaknya isu ini telah masuk dalam radar perhatian pemerintah.

    Asep Ishak, Sekretaris SWAKKA, melihat ini sebagai momentum strategis.

    “Ketika pemerintah daerah dan media bersinergi secara positif, indah, dan harmonis, maka dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Inilah contoh nyata bagaimana sinergi itu bekerja,” ujarnya.

    Menurutnya, kemiskinan di Kota Tasikmalaya harus ditangani melalui kolaborasi, bukan pendekatan sepihak.

    Ujian bagi Kota

    Ramadhan sering disebut sebagai bulan refleksi. Tapi refleksi tanpa tindakan hanya menjadi wacana.

    Kisah ini menguji komitmen semua pihak: apakah perhatian ini akan berubah menjadi kebijakan perlindungan anak yang lebih konkret? Atau sekadar menjadi berita yang ramai lalu menghilang?

    Kemiskinan di Kota Tasikmalaya adalah tantangan bersama. Ia tidak bisa diserahkan pada satu institusi saja.

    Karena kemajuan kota bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang memastikan tidak ada anak yang harus memilih antara sekolah dan jalanan.

    Dan saat ini, pilihan itu masih terjadi. (red)

  • Kota Tasikmalaya: Kepala Dinas Sosial Islah

    Kota Tasikmalaya: Kepala Dinas Sosial Islah

    Suara Kebangsaan, BERITA TASIKMALAYA – Proses Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Islah dengan warga Panglayungan berakhir positif setelah Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra, turut memediasi kedua pihak. Informasi mengenai proses islah ini tersedia di website resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Seusai islah, Kadinsos Kota Tasikmalaya terlihat legowo menerima kesalahan. Selain menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, dengan besar hati, ia juga akan menerima jika harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya.

    Namun meski begitu, Imam Fauzi, Ketua Generasi Muda Merah Putih (GMMP), menekankan bahwa langkah islah harus benar-benar diikuti dengan perubahan sikap.

    Dalam pernyataannya kepada redaksi pada Jumat (19/09/2025), Imam menegaskan pentingnya mengambil hikmah dari peristiwa yang sempat menimbulkan ketegangan tersebut. “Alhamdulillah kami mengapresiasi sekali baik langkah Pemkot Tasikmalaya, maupun Kadinsos Kota Tasikmalaya. Kami berharap, ini cerita terakhir tentang sosok Kadinsos Kota Tasikmalaya yang dikenal temperamen. Semoga menjelang akhir jabatan, citra ini bisa dirubah, sehingga jejaknya juga bisa lebih baik,” ujarnya.

    Harus Mengedepankan Empati

    Menurut Imam, peristiwa ini harus dijadikan pelajaran tidak hanya bagi Kadinsos, tetapi juga bagi seluruh pemangku jabatan di Kota Tasikmalaya. Ia menekankan bahwa seorang pejabat publik dituntut memiliki empati tinggi terhadap masyarakat. “Pejabat itu harus punya empatik. Kenapa? Karena pejabat itu tidak mengalami hal yang dialami oleh rakyat jelata,” tegasnya.

    Imam mencontohkan, dalam persoalan bantuan sosial (bansos). “Warga tahu kok, sering kali ada masalah data yang memang harus divalidasi. Namun, ketika rakyat menyampaikan keluhannya, pejabat harus bisa memahami situasi dengan penuh empati. Saat rakyat dan pejabat bertemu, jangan pernah lupa, rakyat itu mengalami dampak dari faktor tersebut. Mereka mengalami dampak langsung. Sementara pejabat kan tidak mengalami. Hidup mereka lebih nyaman. Jadi kalau rakyat marah, wajar karena memang mereka terdampak langsung. Pejabat yang tidak ikut-ikutan terdampak langsung sangat tak pantas jika ikut-ikutan marah,” jelas Imam.

    Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran pejabat tentang asal-usul anggaran negara. Menurutnya, lebih dari 80 persen APBN maupun APBD bersumber dari rakyat, termasuk gaji dan tunjangan besar yang diterima para pejabat. “Kita hidup di negara yang 80% lebih angarannya masih bergantung pada pajak rakyat. Gaji dan tunjangan puluhan juta rupiah yang diterima oleh para kepala SKPD itu dari rakyat. Tolong jaga empati untuk rakyat,” tegasnya lagi.

    Imam menilai, apabila pejabat mampu menempatkan diri dengan rendah hati, memahami kondisi masyarakat, dan menjaga komunikasi yang baik, citra pemerintah kota akan lebih positif di mata publik. “Islah bukan hanya soal berdamai, tapi tentang perubahan perilaku. Kalau pejabat bisa menahan diri dan mengutamakan empati, konflik seperti ini tidak perlu terjadi lagi,” tambahnya.

    Pernyataan Imam Fauzi memperlihatkan bahwa meski proses Kadinsos Kota Tasikmalaya Islah sudah berjalan, publik tetap menunggu tindak lanjut berupa perubahan sikap nyata. Harapan besar kini tertuju pada pemkot dan pejabat terkait agar momentum ini tidak sekadar menjadi catatan insiden, melainkan titik balik menuju pemerintahan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (red)