Suara Kebangsaan, BERITA NASIONAL – Program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi tantangan serius di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lonjakan kenaikan harga minyak dunia berpotensi menekan ruang fiskal negara dan memaksa pemerintah melakukan simulasi risiko terhadap keberlanjutan anggaran program tersebut.
Pemerintah melalui kementerian terkait saat ini tengah melakukan berbagai skenario atau stress test terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya kondisi fiskal akibat meningkatnya harga energi di pasar global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah bahkan mempertimbangkan opsi pemangkasan anggaran program MBG yang nilainya diproyeksikan mencapai Rp335 triliun pada tahun ini.
Menurutnya, keputusan tersebut bisa diambil apabila kenaikan harga minyak dunia menyebabkan defisit APBN melewati batas aman yang telah ditetapkan, yakni 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pemerintah terus melakukan simulasi risiko terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia yang menyentuh rata-rata US$92 per barel per tahun. Hal ini dipicu oleh eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Kenaikan Harga Minyak Dunia Tekan Ruang Fiskal Negara
Lonjakan harga energi global menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya langsung terasa pada struktur APBN. Ketika harga minyak dunia naik, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk subsidi energi.
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal menjadi semakin sempit, sehingga berbagai program kesejahteraan sosial, termasuk MBG, harus dihitung ulang agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Program MBG sendiri dirancang sebagai salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun besarnya kebutuhan anggaran membuat program ini sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi global.
Jika kenaikan harga minyak dunia terus berlanjut, pemerintah kemungkinan harus melakukan penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk efisiensi pada beberapa program prioritas.
Waspada Penipuan Berkedok Mitra Program MBG
Di tengah pembahasan soal keberlanjutan anggaran, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting. Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya praktik penipuan yang mengatasnamakan program MBG.
BGN menegaskan bahwa pendaftaran sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini sudah resmi ditutup.
Wakil Ketua BGN Sony Sanjaya mengungkapkan adanya temuan mengenai praktik jual beli titik pelayanan oleh oknum tertentu dengan nilai yang mencapai ratusan juta rupiah.
“Sekarang sistemnya sudah ditutup. Waspadai orang-orang yang bilang masih bisa daftar karena itu penipuan,” kata Sony.
Ia bahkan mengaku sempat menerima bukti berupa video terkait transaksi jual beli titik pelayanan yang ditawarkan dengan harga hingga Rp200 juta.
Menurutnya, pihak BGN langsung melakukan pengecekan terhadap identitas pihak yang terlibat dan membatalkan akses mereka ke dalam sistem.
“Kita langsung cek ID-nya dan kita drop agar oknum yang sudah membayar itu rugi,” tegasnya dalam sebuah siniar di Jakarta.
Masyarakat Diminta Tidak Mudah Tergiur
BGN mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku dapat membantu memperoleh titik pengelolaan layanan MBG dengan imbalan uang.
Hal ini terutama berlaku bagi daerah-daerah yang memiliki potensi besar dalam rantai pasok pangan, seperti wilayah Sukabumi, yang dinilai memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam program pemenuhan gizi nasional.
Masyarakat diminta untuk selalu memastikan informasi resmi hanya berasal dari pemerintah atau lembaga yang berwenang.
Di tengah tantangan fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia, pemerintah berharap program MBG tetap dapat berjalan secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red)